FAJAR, MAKASSAR– Kabupaten Luwu Utara berhasil mencatat tren penurunan angka kemiskinan yang signifikan sejak 2022 hingga 2025, meskipun jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi, mencapai sekitar 36 ribu jiwa atau 11,24 persen pada 2024. Capaian ini sekaligus mengantarkan Luwu Utara keluar dari zona tiga besar daerah termiskin di Sulawesi Selatan, sebuah prestasi bersejarah yang terjadi di bawah kepemimpinan Bupati Andi Abdullah Rahim yang baru menjabat selama satu tahun.
Bupati Andi Abdullah Rahim menegaskan bahwa salah satu kunci utama pengentasan kemiskinan di Luwu Utara adalah dengan menggenjot pembangunan infrastruktur jalan, khususnya di wilayah 3T, yakni terpencil, terisolir, dan tertinggal seperti Rongkong, Seko, dan Rampi. Menurutnya, konektivitas antarwilayah sangat penting untuk membuka akses ekonomi dan mengurangi kemiskinan ekstrem di daerah pegunungan tersebut.
“61,36 persen kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara disumbangkan oleh daerah gunung, dan persoalan utamanya adalah akses jalan,” jelasnya saat melakukan audiensi dengan Bappenas dan PB Taskin.
Lebih lanjut, Bupati Andi Rahim beberkan bahwa tanpa akses jalan yang memadai, potensi komoditas unggulan dari wilayah terpencil sulit dipasarkan dengan harga kompetitif. Kondisi ini menyebabkan harga bahan bangunan dan kebutuhan pokok menjadi mahal serta biaya transportasi tinggi, yang berdampak negatif bagi perekonomian masyarakat.
Menurut data dari buku “Luwu Utara Dalam Angka” yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Utara, angka kemiskinan tertinggi terjadi pada 2021 dengan persentase 13,59 persen. Lonjakan angka kemiskinan ini dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 dan bencana banjir bandang pada 2020.
Tahun 2022 menjadi titik balik dengan penurunan angka kemiskinan menjadi 13,22 persen, kemudian turun lagi menjadi 12,66 persen pada 2023. Tren positif ini berlanjut hingga 2024 dengan angka kemiskinan terendah sejak Kabupaten Luwu Utara terbentuk pada 1999.
Kendati demikian, angka kemiskinan 11,24 persen masih dianggap cukup tinggi oleh pemerintah daerah, sehingga program pengentasan kemiskinan terus diperkuat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik di masa mendatang. (shd/*)
