JAKARTA, KOMPASTV - Upaya memperoleh salinan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, oleh Bonatua Silalahi melalui proses panjang sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat.
Pada 3 Agustus 2025, Bonatua mengajukan permohonan informasi publik melalui email kepada Komisi Pemilihan Umum.
Dalam akses awal, Bonatua menerima salinan ijazah, namun terdapat sekitar sembilan item informasi yang disensor, seperti nomor blangko, nomor induk mahasiswa, tanda tangan, dan tanggal legalisir. Ia menilai dokumen tersebut belum utuh.
Pada 24 November 2025 dalam sidang sengketa di KIP, majelis komisioner menanyakan apakah dokumen yang telah diterima sudah sesuai dengan permohonan.
Usai sidang, Bonatua menegaskan gugatan tersebut dilakukan demi kepentingan publik.
“Ini untuk publik. Saya tidak ingin melihat data itu sendiri. Saya ingin publik yang menyaksikan,” ujarnya.
Pada 13 Januari 2026 Majelis Komisioner KIP memutuskan menerima permohonan Bonatua untuk seluruhnya.
Dalam pertimbangannya, majelis menyatakan salinan ijazah calon presiden merupakan informasi publik yang berkaitan langsung dengan jabatan publik dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
Pada 9 Februari 2026 Bonatua menunjukkan kepada publik salinan ijazah Jokowi dari KPU yang telah dibuka tanpa sensor pada sembilan item informasi sebelumnya.
Ia menyatakan dokumen tersebut akan dibagikan melalui media sosial agar masyarakat dapat menelaah langsung.
Sahabat KompasTV, Mulai 1 Februari 2026 KompasTV pindah channel. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate KompasTV, di televisi anda di Channel 11 pada perangkat TV Digital atau Set Top Box. Satu Langkah lebih dekat, satu Langkah makin terpercaya!
Video Editor: Galih
Baca Juga: Jelang Awal Puasa, BMKG Imbau Waspada Cuaca Ekstrem Hujan Lebat Sepekan ke Depan, Ini Penyebabnya
Penulis : Yuilyana
Sumber : Kompas TV
- bonatua silalahi
- salinan ijazah
- komisi informasi publik
