DALAM banyak forum kebijakan publik hari ini, negara semakin sering hadir dalam bentuk angka. Warga direpresentasikan sebagai persentase, kemiskinan dipadatkan menjadi grafik, dan kesejahteraan diukur melalui indikator makro yang ditampilkan dalam layar statistik. Data menjadi bahasa utama dalam membaca realitas sosial.
Namun pertanyaan mendasarnya adalah apakah negara masih melihat warganya sebagai manusia atau sekadar entitas numerik yang harus diolah dalam sistem?
Dalam praktik administrasi modern, penggunaan data memang tidak terhindarkan. Negara membutuhkan basis informasi yang kuat untuk merancang kebijakan yang tepat sasaran. Digitalisasi pelayanan publik bahkan diyakini sebagai langkah maju dalam meningkatkan efisiensi birokrasi.
Namun di balik optimisme tersebut, terdapat problem yang kerap luput dari perhatian yakni reduksi pengalaman manusia menjadi sekadar variabel statistik. Realitas ini tampak jelas dalam pengelolaan berbagai program bantuan sosial. Penentuan penerima manfaat sering kali bertumpu pada basis data terpadu yang disusun melalui pendekatan kuantitatif. Kriteria kemiskinan ditentukan melalui indikator pengeluaran, kepemilikan aset, atau kondisi tempat tinggal.
Secara metodologis pendekatan ini tampak rasional. Akan tetapi dalam praktiknya, tidak semua dimensi kerentanan sosial dapat diukur secara numerik. Seorang warga yang kehilangan pekerjaan akibat disrupsi ekonomi digital misalnya belum tentu langsung tercatat sebagai miskin dalam sistem. Demikian pula keluarga yang memiliki penghasilan sedikit di atas garis kemiskinan tetap berisiko tinggi mengalami keterpurukan ketika menghadapi krisis kesehatan.
Dalam layar statistik, mereka mungkin tampak aman. Namun dalam kehidupan nyata, mereka hidup dalam ketidakpastian yang nyata. Masalah menjadi semakin kompleks ketika data dijadikan satu satunya rujukan dalam pengambilan keputusan.
Negara yang terlalu mengandalkan statistik berpotensi mengabaikan konteks sosial yang tidak tercapture dalam angka. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat teknokratis dan kurang sensitif terhadap dinamika di tingkat akar rumput.
Fenomena eksklusi sosial akibat kesalahan data bukanlah hal baru. Banyak warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru terlewat karena tidak tercantum dalam sistem administrasi. Sebaliknya, terdapat pula penerima manfaat yang secara ekonomi sudah relatif mapan tetapi masih tercatat sebagai kelompok rentan.
Ketimpangan antara realitas dan representasi ini menunjukkan adanya jarak antara negara sebagai pembuat kebijakan dengan warga sebagai subjek kebijakan. Dalam konteks ini, statistik tidak lagi berfungsi sebagai alat bantu, melainkan menjadi lensa utama yang menentukan siapa yang terlihat dan siapa yang tidak. Warga yang tidak tercatat dalam sistem administrasi digital secara simbolik menjadi tidak hadir dalam ruang kebijakan. Mereka hidup di luar radar negara.
Kondisi semacam ini memunculkan paradoks dalam tata kelola pemerintahan modern. Di satu sisi, negara memiliki akses terhadap data dalam jumlah besar. Di sisi lain, kehadiran data tidak selalu berbanding lurus dengan pemahaman yang lebih baik terhadap realitas sosial. Bahkan dalam beberapa kasus, ketergantungan berlebihan terhadap statistik justru memperkuat bias struktural.
Ketika angka menjadi dasar legitimasi kebijakan, pengalaman subjektif warga sering kali terpinggirkan. Narasi tentang kemiskinan struktural, ketimpangan akses pendidikan, atau kerentanan akibat pekerjaan informal tidak selalu tercermin dalam indikator makro. Padahal aspek aspek tersebut memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat.
Lebih jauh lagi, dominasi statistik dalam proses pengambilan keputusan dapat mengubah relasi antara negara dan warga. Negara cenderung berperan sebagai pengelola data, sementara warga diposisikan sebagai objek yang harus disesuaikan dengan kategori administratif. Relasi ini berpotensi mengikis dimensi humanistik dalam pelayanan publik.
Padahal esensi dari kebijakan sosial adalah memastikan kehadiran negara dalam kehidupan warga, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan. Kehadiran tersebut tidak hanya diwujudkan melalui distribusi bantuan, tetapi juga melalui pengakuan terhadap kompleksitas pengalaman hidup yang tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif.
Refleksi atas kondisi ini menjadi penting di tengah upaya pemerintah memperkuat tata kelola berbasis data. Digitalisasi memang menawarkan efisiensi, tetapi efisiensi tidak boleh mengorbankan sensitivitas sosial. Negara perlu memastikan bahwa statistik tetap berfungsi sebagai alat, bukan sebagai pengganti realitas.
Pada akhirnya, tantangan bukanlah hanya mengumpulkan data sebanyak mungkin, melainkan memastikan bahwa di balik setiap angka terdapat pemahaman yang utuh terhadap kehidupan manusia. Tanpa kesadaran tersebut, negara berisiko terjebak dalam layar statistik yang justru menjauhkan dirinya dari warga yang seharusnya dilayani.
Baca juga: Di Balik Angka Kemiskinan: Catatan Petugas Statistik BPS
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang
