Liputan6.com, Jakarta - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lewat jalur DPRD menjadi diskursus publik. Menurut sebagian pihak, cara pemilihan tersebut dapat menekan biaya politik yang tinggi, ketimbang dilakukan secara langsung.
Merespons hal itu, pengamat politik Citra Institute, Yusak Farchan mengamini bahwa biaya politik dalam Pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia saat ini. Menurut dia, ongkos yang besar sejak tahap pencalonan membuat banyak kandidat sudah mengeluarkan uang banyak, tetapi belum tentu bisa maju dalam kontestasi.
Advertisement
“Karena perjalanan pilkada langsung sejak 2005 sampai sekarang memang menunjukkan biaya politik yang tinggi. Kalau kita buka tahap-tahapnya, ada empat tahap krusial yang mau tidak mau membuat kandidat mengeluarkan biaya besar,” kata Yusak dalam keterangannya, Minggu (15/2/2026).
Yusak menjelaskan, beban besar itu sudah muncul sejak proses kandidasi di partai politik. Kandidat harus menyiapkan biaya yang tidak sedikit hanya untuk mendapatkan dukungan partai, apalagi jika harus berkoalisi dengan banyak partai.
“Satu partai saja, kalau standar ‘aman’ misalnya Rp 300-Rp 500 juta, dan ada banyak partai, itu sudah sangat besar. Tahap berikutnya adalah kampanye. Wilayahnya luas, kandidat tidak mungkin menjangkau semuanya dengan cara-cara biasa. Makanya muncul politik uang,” ungkap dia.
