Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu sore, untuk membahas arah strategi Indonesia dalam menghadapi perundingan ekonomi dengan Amerika Serikat.
"Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan dua hal penting," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya di Jakarta.
Pertama adalah memastikan setiap posisi yang diambil Indonesia dalam perundingan ekonomi dengan negara mana pun memberikan manfaat terbaik bagi kepentingan nasional.
Fokus terdekat, kata Teddy, adalah persiapan menghadapi perundingan ekonomi dengan Amerika Serikat yang segera bergulir dalam waktu dekat.
"Khususnya, dalam waktu dekat dengan Amerika Serikat adalah yang terbaik dan paling menguntungkan untuk Indonesia," katanya.
Menurut Teddy, Presiden menginginkan agar setiap proses perundingan mampu mendorong peningkatan produktivitas industri dalam negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global.
Hal kedua, kata Teddy, kerja sama ekonomi yang dijalin tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi industri nasional.
Ia menambahkan Presiden menegaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah harus segera menghasilkan keuntungan konkret bagi Indonesia.
Arahan tersebut menjadi pedoman bagi para menteri untuk merumuskan langkah strategis yang cepat, terukur, dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berkunjung ke Amerika Serikat pada 19 Februari 2026 untuk menandatangani pakta perdagangan timbal balik (agreement on reciprocal trade/ART) bersama Presiden Donald Trump, sekaligus menghadiri pertemuan perdana Board of Peace.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan rincian kesepakatan tarif masih menunggu finalisasi, namun tarif ekspor Indonesia ke AS telah turun dari 32 persen menjadi 19 persen, dan pemerintah meminta publik menunggu hingga seluruh proses rampung. (Ant)
