Jakarta: Proses penertiban hunian di area pemakaman berakhir damai. Polemik penggusuran di kawasan TPU Menteng Pulo 2 kini disebut mencapai titik temu setelah warga dan pemerintah membangun komunikasi langsung dengan pendekatan dialog dan kemanusiaan.
Salah satu penggerak penolakan warga, Ronal, mengakui peran aktif Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam meredakan ketegangan di lapangan. Ia menyebut kehadiran langsung jajaran kementerian menjadi momen penting yang mengubah pola komunikasi yang sebelumnya berjalan alot.
“Pihak Kementerian HAM, Pak Azedo, KaKanwil HAM yang mau turun tangan akhirnya memberikan solusi ke kami," kata Ronal dikutip di Jakarta, Minggu, 15 Februari 2026.
Baca Juga :
Bangunan Liar di TPU Menteng Pulo 2 akan Direlokasi, Penghuninya Legawa Dipindah"Saya pikir hanya tugas pemerintah saja, formalitas turun ke lapangan, jepret-jepret, selesai. Saya pikir seperti itu. Ternyata beliau tidak seperti itu," jelasnya.
Ilustrasi. Antara.
Menurut Ronal, pendekatan yang dilakukan terasa berbeda karena tidak sekadar prosedural, tetapi menyentuh sisi personal warga. Dialog dilakukan langsung di lokasi dengan kondisi lapangan yang tidak mudah.
"Beliau langsung ketemu warga itu dari hati, bukan secara birokrasi. Turun ke sini dengan kondisi tempat yang mecek-mecekan, tanah merah, langsung lihat," ungkapnya.
Ia menilai kehadiran langsung aparat pemerintah di tengah kondisi tersebut memperlihatkan keseriusan untuk mencari solusi bersama. Komunikasi dibangun secara terbuka tanpa sekat formalitas, sehingga ketegangan perlahan mereda.
"Memang beliau salah satu yang membuat akhirnya warga meredam dan mau diajak kerja sama. Kita sudah dewasa dan bisa melihat mana yang benar-benar tulus membantu," kata Ronal.
Hasil komunikasi kemudian disampaikan kepada warga lainnya dan mendapat respons positif. Kesepakatan pun tercapai tanpa penolakan lanjutan.
“Akhirnya kita sampaikan ke warga dan warga juga mendengar. Tidak ada penolakan dari warga, kita percayakan ke beliau,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, sebanyak 105 kepala keluarga telah direlokasi ke Rusunawa Jagakarsa. Relokasi tersebut menandai berakhirnya konflik dengan skema penanganan yang lebih dialogis, sekaligus menegaskan peran negara dalam memastikan proses berjalan lebih manusiawi dan solutif.
Sementara sebelumnya Jamil yang mengaku bekerja sebagai penjaga makam sejak 2024 legawa diminta pindah. Toh, lahan tersebut memang milik pemerintah daerah (Pemda).
Menurut Jamil, bangunan liar yang berada di lokasi kebanyakan ditempati penjaga makam, pemulung dan warga lainnya. Ada sekitar 100 kepala keluarga (KK) di lokasi tersebut.
"Sebenarnya bukan tempat tinggal buat orang-orang luar. Itu buat penjaga makam yang punya rumah aslinya di Bogor, di Depok. Itu untuk meringankan beban ongkos mereka," kata Jamil seperti dilansir Antara beberapa waktu lalu.
