Banda Aceh: Sejak dilantik sebagai Kapolda Aceh pada 19 Agustus 2025, Irjen Marzuki Ali Basyah menempatkan kehadiran nyata polisi di tengah masyarakat sebagai prioritas utama. Penunjukan putra daerah Pidie itu memunculkan harapan baru untuk memperkuat hubungan institusi Polri dengan masyarakat Aceh.
Berbekal pengalaman di sejumlah posisi strategis, Marzuki membawa konsep Polda Meutuah dan Green Policing dalam kepemimpinannya. Visi "Polda Aceh Meutuah" merupakan akronim dari Masyarakat Ta Peulindong, Etika Tajaga, Ureung Meutuah, Tanggong Jaweub, Udep Sejahtera, Amanah Dalam Buet, Hukom Ta Patoh, yang menjadi pedoman membangun Polri profesional, humanis, dan berintegritas.
Sementara Green Policing adalah strategi kepolisian yang mengintegrasikan penegakan hukum dengan pelestarian lingkungan, mencakup pemberantasan tambang ilegal, edukasi masyarakat, dan penghijauan. Sejak awal menjabat, ia aktif melakukan kunjungan kerja dan patroli lapangan, tidak hanya menghadiri forum formal, tetapi juga meninjau langsung situasi keamanan, memantau arus lalu lintas, serta mendampingi kegiatan sosial masyarakat.
Keterlibatan tersebut juga terlihat dalam penanganan bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh. Personel kepolisian membantu evakuasi warga, mengamankan distribusi logistik, serta menjaga stabilitas keamanan di kawasan terdampak.
Komitmen Polri untuk hadir secara nyata dalam proses pemulihan pascabencana ditegaskan Marzuki saat kunjungan ke Aceh Tamiang untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban banjir. Ia mengusulkan pembangunan huntap melibatkan tenaga kerja lokal agar mampu menggerakkan perekonomian masyarakat setempat serta menekan potensi inflasi.
Dalam misi kemanusiaan Latsitardus 2026 di Aceh Tamiang, 169 Taruna Akpol diterjunkan untuk pemulihan wilayah terdampak banjir. Kapolda menegaskan kehadiran taruna menjadi media pembentukan karakter pengabdian serta wujud nyata Polri Presisi yang humanis.
Baca Juga :
KSP Salurkan Pompa Apung dan Water Purifier untuk Korban Banjir di Aceh Timur
Pendekatan humanis itu mendapat apresiasi dari Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali. Ia menilai kepemimpinan Kapolda Aceh selaras dengan nilai-nilai sosial keislaman yang menjadi karakter masyarakat Aceh.
"Pendekatan yang mengedepankan dialog, perlindungan masyarakat, serta kepedulian terhadap kondisi sosial merupakan cerminan kepemimpinan yang bijaksana. Kami melihat ada upaya membangun kedekatan emosional antara aparat dan masyarakat, ini penting untuk menjaga harmoni di Aceh," ujar Faisal Ali.
Kapolda aktif menjalin silaturahmi dengan ulama, termasuk mengunjungi ulama karismatik Aceh Barat, Abu H Mahmuddin Usman, Pimpinan Dayah Istiqamatuddin Babul Muarif. Kunjungan ini bertujuan mempererat hubungan Polri dengan kalangan ulama serta memperkuat kolaborasi menjaga kamtibmas di Aceh.
Ia juga mengusulkan agar pengenalan kearifan lokal dan keistimewaan Aceh diperkuat dalam pendidikan polisi baru di SPN Seulawah, termasuk melalui keterlibatan ulama dalam memberikan tausiah kepada calon anggota Polri . Polda Aceh telah menghadirkan Ketua MPU Aceh sebagai pemateri pembekalan kearifan lokal kepada peserta didik Diktukba Polri 2025, berfokus pada pemahaman ajaran menyimpang dan muamalat sesuai syariat .
Dalam upaya memperkuat kepercayaan publik, Polda Aceh memaksimalkan komunikasi terbuka melalui kanal digital dan media sosial untuk menyampaikan informasi serta imbauan kamtibmas. Langkah ini dinilai efektif mencegah kekosongan informasi dan meminimalkan penyebaran kabar yang tidak terverifikasi.
Direktur Eksekutif Jaringan Survei Inisiatif (JSI), Ratnalia Indriasari, menilai pola komunikasi yang terbuka dan responsif berkontribusi terhadap peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap institusi kepolisian.
"Berdasarkan pemantauan dan tren opini publik yang kami himpun, ada kecenderungan meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polda Aceh dalam beberapa bulan terakhir. Faktor kehadiran langsung pimpinan di lapangan dan transparansi informasi menjadi variabel yang cukup signifikan," jelas Ratnalia.
Hasil monitoring media JSI juga menunjukkan kepemimpinan Marzuki dalam penanganan pascabencana dinilai memperkuat kedekatan emosional antara masyarakat dan kepolisian. Selain itu, pembaruan pelayanan internal di lingkungan Polda Aceh turut dinilai membawa sejumlah perubahan positif.
Secara nasional, survei Haidar Alwi Institute (HAI) Januari 2026 mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 78,3 persen. Pendiri HAI Haidar Alwi menyebut apresiasi publik selaras dengan pengalaman langsung masyarakat serta pemberitaan terkait kinerja Polri, termasuk keterlibatan aktif dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat .
Di bidang pendidikan, Marzuki aktif menjadi narasumber dalam kuliah umum dan forum akademik di sejumlah perguruan tinggi di Aceh, seperti Universitas Syiah Kuala (USK) dan Universitas Teuku Umar (UTU). Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat edukasi hukum, mendorong riset, serta membangun kesadaran mahasiswa mengenai peran generasi muda dalam menjaga stabilitas dan kemajuan daerah.
Dalam kuliah umum di UTU yang diikuti lebih dari 2.000 peserta, Kapolda memperkenalkan program Green Policing yang telah menindak 71 kasus tambang ilegal dengan 97 tersangka di Aceh periode 2023–2025. Ia mengajak mahasiswa menjadi agen perubahan dalam menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan
Komitmennya terhadap generasi muda kembali ditegaskan saat memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Mapolda Aceh, Selasa, 28 Oktober 2025. Dalam amanatnya, ia menekankan peran strategis pemuda sebagai penentu arah masa depan bangsa, dengan karakter jujur, tangguh, dan berani di tengah dinamika global.
Dalam pelaksanaan tugas kepolisian, Marzuki menekankan keseimbangan antara penegakan hukum dan pendekatan preventif-edukatif. Penindakan terhadap peredaran narkotika dan tindak kriminal lainnya dilakukan beriringan dengan kampanye kesadaran hukum di masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan pandangan positif terhadap sinergi antara Pemerintah Aceh dan Polda Aceh. Menurutnya, stabilitas keamanan merupakan fondasi utama dalam menjalankan program pembangunan daerah.
"Kami menyambut baik kolaborasi yang semakin solid antara Pemerintah Aceh dan Polda Aceh. Keamanan yang kondusif menjadi prasyarat penting bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi ini harus terus kita jaga," ujar Muzakir.
Para akademisi Aceh juga menyambut positif kepemimpinan baru ini. Rektor Universitas Malikussaleh, Prof Herman Fithra, berharap Kapolda memperkuat budaya pelayanan dan pemanfaatan teknologi digital. Rektor UTU, Prof Ishak Hasan, menekankan pentingnya kolaborasi dengan perguruan tinggi, komunitas, dan organisasi pemuda.
Menutup tahun pertama masa jabatan, sejumlah tokoh masyarakat dan pemerhati keamanan lokal menilai kepemimpinan Marzuki Ali Basyah mampu menumbuhkan kepercayaan publik serta memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan di Bumi Serambi Mekkah.
