GenPI.co - Anton Aliabbas menilai Presiden Prabowo Subianto perlu negosiasi limitasi pelibatan TNI dalam International Stabilization Force (ISF).
Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) itu mengatakan negosiasi bisa dilakukan, saat Prabowo hadir dalam KTT Board of Peace (BoP) alias Dewan Perdamaian.
KTT Dewan Perdamaian tersebut, rencananya digelar di Amerika Serikat, pada 19 Februari 2026 mendatang.
“Presiden punya ruang negosiasi secara langsung, mengenai limitasi pelibatan TNI di ISF,” katanya dikutip dari JPNN, Senin (16/2).
Dia menyampaikan improvisasi TNI di Gaza bisa dilakukan, dengan catatan Indonesia terlibat dalam penyiapan aturan main mengenai ISF sejak awal.
“Ini penting, untuk mitigasi potensi TNI di-fait accompli saat menjalankan tugas. Apalagi, belum banyak negara yang siap mengirim militernya untuk misi ISF,” ujarnya.
Sebelumnya, Indonesia sudah menyatakan siap mengirimkan 5-8 ribu pasukan militer dalam bendera ISF, di bawah Dewan Perdamaian.
Anton menilai pelibatan TNI dalam ISF di bawah Dewan Perdamaian, punya risiko dalam menjalankan misi di Gaza.
Dia mengatakan TNI akan dituduh berpihak pada Israel, jika penugasannya di wilayah hijau atau lokasi tugas tentara Tel Aviv.
“TNI juga bisa dituduh berpihak pada Hamas, jika bertugas di zoba merah, di mana kuatnya perlawanan Hamas,” ucapnya. (ast/jpnn)
Simak video menarik berikut:
