Ketahanan pangan menjadi jangkar utama strategi pembangunan ekonomi nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Targetnya tidak lagi sekadar menjaga stabilitas pasokan dan harga pada momentum musiman seperti Ramadan dan Idulfitri, melainkan memastikan harga terkendali, bahkan menurun di tengah dinamika global yang masih bergejolak.
Pemimpin redaksi Katadata.co.id Yura Syahrul mewawancarai Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang memiliki peran sentral sebagai dirigen orkestrasi lintas kementerian dan lembaga di bidang pangan.
Dalam wawancara ini, Zulkifli Hasan memaparkan pendekatan baru pemerintah yang menitikberatkan pada pembenahan hulu hingga hilir: dari reformasi regulasi pupuk dan harga pembelian gabah, pengendalian alih fungsi lahan sawah, hingga penguatan cadangan beras nasional.
Stok beras yang diklaim menembus lebih dari 3 juta ton di gudang Bulog disebut sebagai bantalan strategis untuk menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga mengandalkan instrumen seperti operasi pasar dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), disertai pengawasan Satgas Pangan untuk memastikan distribusi berjalan efisien dan bebas spekulasi.
Berkat swasembada beras yang dicapai pada tahun lalu, Indonesia bahkan bisa menurunkan Harga beras global. "Sepanjang sejarah, justru kita bisa menurunkan harga (beras) dunia. Dulu kalau kita impor beras, satu tonnya itu US$610. Sekarang cuma US$340-360 per ton. Kita mampu menurunkan harga beras dunia," kata Zulhas, panggilan akrab Zulkifli Hasan.
Berikut ini cuplikan wawancara dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan.
Mungkin bisa dijelaskan Pak Menteri, bagaimana kesiapan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pasokan pangan menjelang Ramadan?
Saya kira, instruksi Pak Presiden jelas. Memang sejak dipimpin Pak Prabowo ini kebijakannya baru dan mendasar. Kalau dulu itu menjelang Tahun Baru, Natal, Lebaran, harga kita jamin stabil dan pasokan cukup. Tapi, kalau sekarang Pak Presiden inginnya lebih.
Pertama, beliau ingin harga enggak boleh naik. Kedua, (harga) harus turun. Kalau bisa turun.
Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang dilakukan tentu harus mengarah kepada usaha keras untuk selain stabil, stok cukup, juga bisa menurunkan harga. Ini sudah ada keputusan Pak Presiden untuk menurunkan harga-harga tiket, diskon menjelang Lebaran. Itu tiket dapat diskon 50%.
Ada bantuan pangan, beras diberikan 10 kg plus minyak goreng, masing-masing 2 liter. Untuk desil 1, 2, 3, dan 4 itu juga sifatnya masif. Kita melakukan pasar murah, tentu melalui Satgas Pangan.
Satgas Pangan ini ada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan, kementerian terkait lainnya, dan Polri. Kalau ada yang menimbun, ada yang bermain-main soal stok dan lain-lainnya itu bisa langsung kita tangani. Di samping tentu stok harus mencukupi.
Nah, kemarin sudah teruji waktu Natal tahun lalu, Lebaran tahun lalu, tahun baru tahun lalu, dan yang baru sekarang lewat juga kita berhasil menjaga stabilitas. Bahkan, ada beberapa produk yang harganya turun.
Begitu juga seminggu menjelang bulan Ramadan, sebulan lebih menjelang Hari Raya Idulfitri. Stok saya pastikan, maka saya agak flu hari ini, karena memastikan setiap daerah.
Pertama (instruksi) Presiden, dalam seminggu itu saya harus tiga hari di lapangan. Cek pasar, harga, keadaan pangan, sawah, irigasi, makan bergizi gratis (MBG), stok beras, dan lain-lain. Memastikan bahwa itu bisa berjalan dengan baik.
Jadi tiga hari dalam seminggu, harus cek lapangan, tidak hanya untuk rapat-rapat saja. Sampai hari ini, stok lebih dari cukup.
Beras banyak stoknya, begitu juga yang lain-lain itu lebih dari cukup. Kemarin saya cek harga di pasar, di Jawa Tengah, di Makassar. Di Makassar, harga ternyata lebih murah daripada di Jawa, saya juga heran.
Harga ayam Rp33.000, biasanya Rp36.000, di sini Rp36.000. Harga telur Rp27.500, itu lebih murah. Cabai murah sekali di sana, Rp20.000-an. Di Jawa kira-kira Rp40.000, Rp35.000, bahkan sampai Rp50.000. Jadi, di Jawa maupun di luar Jawa, stok cukup dan harga sampai hari ini terkendali. Itu yang pemerintah lakukan. Karena perancangan Pak Presiden jelas, tidak boleh naik, bahkan harus bisa turun.
Nah, ini kan berarti ada dua hal yang dijaga, ya Pak. Harga dan pasokan. Bagaimana Bapak mengkoordinasikan lintas kementerian, badan, agar ini bisa berjalan sesuai dengan target yang diminta oleh Pak Presiden?
Ya, tentu rapat koordinasi. Dulu tidak ada pangan, sekarang ada kan. Jadi itu lebih memudahkan.
Bahkan saya rapat tadi, habis rapat lagi kemarin, terus kita melakukan koordinasi. Memastikan bahwa produksinya berjalan dengan bagus. Hambatan kita potong.
Barusan tadi kami rapat pertama, lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 tahun 2026, revisi dari Perpres tahun 2019, mengenai Alih Fungsi Lahan Sawah. Dulu, sawah berubah begitu saja mudah. Jadi pabrik, jadi perumahan, sehingga kalau luas sawah berkurang, produksinya bisa berkurang.
Sekarang dengan Perpres baru kita atur. Misalnya, untuk meningkatkan produksi padi, itu ada beberapa faktor.
Misalnya, nilai tukar petani, ini kita naikkan harga pembelian. Begitu naik harga pembelian, orang berbondong-bondong bersemangat untuk menanam padi. Kedua, bahan untuk meningkatkan produksi pupuk, itu paling parah.
Dulu sulit sekali. Banyak aturan. Sekarang kita pangkas bahkan sebelum tanam, pupuk sudah ada. Kemudian volumenya kita naikkan. Dengan beberapa kebijakan-kebijakan itu, produksi (beras) kita naiknya luar biasa. Nilai tukar petani juga naik.
Jadi sekarang kita punya beras 3 juta ton lebih di gudang Bulog. Belum pernah tinggi seperti itu. Jadi aman, kalau harga naik, tinggal dikirim. Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) bermain. Ada SPHP itu beras yang subsidi atau kita operasi pasar.
Karena kita pede, stok kita banyak. Sepanjang sejarah, justru kita bisa menurunkan harga (beras) dunia. Dulu kalau kita impor beras, satu tonnya itu US$610. Sekarang cuma US$340-360 per ton. Kita mampu menurunkan harga beras dunia.
Karena produksi kita meningkat tajam, dan stok kita aman. Selain beras, ada gula, ada ikan.
Tahun ini produksi ikan kita luar biasa. Tahun ini menjadi tahun fokus untuk meningkatkan produksi protein ikan. Ada ikan tambak, ikan tangkap, dan seterusnya. Ada bioflok, dan seterusnya.
Momen Ramadan dan Idulfitri ini kan hanya satu momen dari kebijakan utama pemerintah soal ketanan pangan, Pak. Bicara swasembada pangan, tahun lalu sudah tercapai untuk swasembada beras, selanjutnya?
Prokarbohidrat sudah. Tahun ini kita fokus kepada protein, yakni ikan. Ada kampung nelayan.
Kenapa kita harus meningkatkan ikan? Ikan sebetulnya produksinya banyak. Kita juga ekspor banyak. Tapi, nilai tukar nelayan paling rendah, berarti nelayan paling miskin. Nilai tukar petani sudah naik dari 116 sekarang 124 lebih.
Sudah lumayan, sudah bagus. Tapi, yang nelayan ini nilainya kalau saya enggak salah, masih 106 atau 104. Masih di bawah. Jadi paling miskin.
Saya pelajari ini karena harga. Oleh karena itu, kita perbaiki sistemnya. Dibangunlah kampung nelayan- di mana setiap kampung nelayan atau tempat bersandarnya para nelayan itu kita perbaiki.
Kalau dulu nelayan datang, ikan nelayan enggak laku lalu busuk. Harganya ditawar murah, sehingga nilai tukarnya rendah.
Nah, sekarang kita bangun kampung nelayan ada pabrik esnya. Jadi, bisa diawetkan. Ada namanya cold storage. Jadi bisa disimpan dua hari, tiga hari, seminggu, dua minggu, ikan enggak busuk.
Ada cold storage-nya sehingga dia bisa punya daya tawar yang tinggi. Kemudian juga dibangun koperasi sehingga (penjualannya) bisa lintas daerah.
Kalau sekarang sebagian besar nelayan itu dia terjebak ke dalam rentenir. Ada yang pinjam uang dulu. Nanti hasil tangkapan kemarin dia jual dengan harga-harga tertentu.
Ini kita bisa berantas. Mereka bisa pinjam melalui koperasi. Pinjam uang dengan bunga 6% dan seterusnya.
Di situ dilayani dengan kampung nelayan. Ada pengurusnya, ada cold storagenya. Ada pabrik esnya. Ada pasar lelangnya.
Ini kita perbaiki terus agar nilai tukarnya meningkat, produktivitas akan meningkat.
Yang kedua, ayam. Day old chick (DOC) kita perbanyak ini impornya. Ada untuk petelur, ada untuk penggemukan. Karena kita ada MBG untuk 82,9 juta penerima manfaat. Jadi, kalau perlu telur satu saja, satu hari 82,9 juta telur. Bayangkan itu.
Pengaruh terhadap harga. Kalau ikan yang dimakan anak-anak 82,9 juta potong. Maka produksinya memang harus ditingkatkan.
Kalau enggak, itu harga bisa goncang, bahkan kita bisa tergantung kepada impor. Oleh karena itu, produksi, MBG, ketahanan pangan ini kebijakan yang tidak boleh terpisah satu dengan yang lain.
Termasuk dengan koperasi. Karena koperasi nanti yang offtaker. Jadi kalau di desa itu orang memelihara bebek, ayam, ikan, dan sebagainya. Nanti, offtaker-nya koperasi. Koperasi menyuplai kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketahanan pangan atau swasembada pangan ini memang menjadi salah satu program unggulannya Presiden Prabowo Subianto. Kemarin juga baru keluar hasil survei dari salah satu lembaga survei yang menyebutkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo ini kan mencapai 79%. Pak Menko melihat sejauh ini kebijakan pemerintah dan khususnya di pangan, sejauh mana sudah bisa diterima oleh masyarakat?
Ya, menko itu mengkoordinasikan, bukan kementerian teknis. Tanpa dibenahi kebijakan-kebijakan, itu sulit. Saya ambil contoh begini.
Pupuk itu mau sampai di petani itu ada 44 aturan. Oleh karena itu kita godok di sini, kita ubah aturannya. Dipotong tinggal 3.
Dari mentan, pupuk langsung ke rakyat. Dulu pupuk sampai kalau panen. Padahal, perlunya kan waktu tanam. Akhirnya produktivitas rendah.
Itu pengaruhnya aturan terhadap produktivitas. Atau misalnya dulu harga gabah kita tentukan Rp5.500. Tapi petani terima Rp4.000. Banyak sekali itu untuk tengkulak. Ada rentenir-rentenir.
Padahal pemerintah sudah menetapkan harga Rp5.500. Tidak bisa jalan. Kita bikin Instruksi Presiden (Inpres). Ringkas, pendek. Kerja sama dengan Polri, kita undang TNI, kita undang semua. Setelah tiga bulan, akhirnya bisa jalan.
Hapus itu yang Namanya rentenir. Sekarang petani terima sudah di atas Rp6.500 per kg. Walaupun pemerintah menetapkan harga Rp6.500, koordinasi membenahi aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang dilahirkan. Yang paling penting, dukungan presiden luar biasa. Kami didukung 25, tambah dua terakhir 27.
Ada Inpres, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Presiden (Perpres). Banyak sekali. Dulu saya jadi menteri lima tahun, cuma satu aturan.
Biasanya itu PP atau Perpres itu, ini 27. Jadi aturan-aturan itulah yang mempermudah, yang membuat kebijakan-kebijakan ini menjadi mudah, dan akhirnya eksekusi oleh kementerian terkait menjadi mudah dan sesuai dengan harapan kita. Maka produktivitas bisa naik.
Bagaimana dengan survei kepuasan terhadap Presiden?
Itu sesuai dengan hasil survei tadi, kepuasan terhadap Pak Presiden hampir 80%. Ini memang kebijakan-kebijakan beliau sangat mendasar. Maka saya kalah tiga kali (dalam Pemilu), saya tahan enggak pindah-pindah.
Karena saya punya kebijakan yang sama. Ideologi yang sama. Jadi kita berpihak kepada perjuangan.
Nilai-nilai perjuangan, cita-cita perjuangan. Dan itu ekonominya, gerakan ekonomi rakyat. Kalau Anda baca pidato Pak Presiden di PBB dan di World Economic Forum, semua berpihak kepada rakyat, terutama rakyat yang miskin.
Kalau bisa menghilangkan kemiskinan dari Indonesia, itu cita-cita kami. Kami ingin kemiskinan hilang dari Indonesia. Sebanyak 30% kelompok yang miskin itu dari pangan. Petani padi, petani jagung, nelayan, peternak. Itu yang miskin.
Kalau kebijakan kita berhasil, yang 30% itu bisa kita atasi. Ekonomi yang berkembang itu-itu saja.
Padahal kita ini kan ekonomi Pancasila. Oleh karena itu, gerakan ekonomi rakyat, lahirlah Koperasi desa (Kopdes) sebanyak 80.000. Ekonomi harus tumbuh dari desa. Tidak mungkin Indonesia maju kalau cuma ada satu mercusuar di Jakarta. Monas hanya satu, enggak akan terang Indonesia.
Indonesia akan terang kalau setiap desa ada lilin-lilin yang menyala ditambah Jakarta. Baru Indonesia akan terang. Itulah koperasi desa
Kita ingin agar ekonomi, gerakan ekonomi tumbuh dari desa-desa. Tiap desa ada pertumbuhan ekonomi baru. Tiap kabupaten swasembada pangan.
Tiap provinsi swasembada pangan. Maka kita akan mandiri. Jadi, menjaga stok pangan, menjaga harga pangan, itu memang harus dimulai dari desa, kabupaten, sampai provinsi sehingga kita kokoh, kuat. Swasembada tidak hanya musiman, tetapi swasembada yang kokoh, yang kuat, dan yang berkelanjutan.
Jadi dengan kebijakan-kebijakan strategis yang kemudian memang menyentuh langsung ke publik, ke masyarakat secara luas ini ya?
Sekarang kan pertumbuhan (ekonomi) kita terakhir 5,33% itu andalannya dari sektor riil. Karena ada MBG, orang tanam sayur laku, orang pelihara ayam laku, ikan laku, sayur laku, buah laku.
Ekonominya di desa. Desa jadi agregat sembako, dipotong rantai pasok yang panjang.
Dari pabrik ke agregat besar, ke grosir baru pengecer, pengecer baru petani beli. Dia miskin tapi membeli dengan harga yang lebih tinggi.
Sekarang kan rantai pasok dipotong dari pabrik langsung masuk ke desa. Sehingga, diharapkan tingkat kepuasan publik kepada pemerintah maupun presiden bisa lebih meningkat lagi.
Melanjutkan pernyataan Pak Menteri yang bertahan tiga kali kalah, tapi sekarang sudah menang. Apakah ke depan itu setelah 2029 juga ada harapan dari Pak Menteri?
Saya ini tiga kali kalah, 15 tahun saja menunggu, kok. Saya dipercaya melaksanakan program-program yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Kedaulatan pangan, MBG, gerakan ekonomi dengan Koperasi Desa Merah Putih.
Tadi kita bicara alih fungsi sawah. Kemudian, saya juga baru terima Perpres mengenai Keamanan Pangan. Harus aman pangan anak-anak kita.
Kalau Yura pergi ke Jepang, pergi ke luar negeri, cari makanan Indonesia itu melewati berapa tahap. Ya ada tiga-empat stempel dulu baru bisa beredar. Begitulah orang menjamin rakyatnya.
Kalau Anda ekspor buah ke Jepang, ini ketat. Kena residu enggak, begini enggak. Barusan udang kita dikembalikan dari Amerika berapa ratus kontainer. Maka sekarang ada PP mengenai keamanan pangan.
Itu diberikan kepada saya untuk bertanggung jawab mengurus itu. Nanti kita akan bikin jaring pusat dan daerah. Kita rencanakan dengan baik.
Yang dimakan oleh warga negara Indonesia di dalam negeri sehat, bagus, tidak akan mengganggu kesehatannya. Harus kita pastikan seperti itu. Nah, melaksanakan program-program yang mendasari gerakan ekonomi rakyat, koperasi desa, swasembada pangan, percepatan swasembada energi, mengolah Indonesia agar sampahnya tidak seperti Bantar Gebang lagi, tidak bergunung-gunung.
Itu juga diberikan kepada kami. Sesingkat-singkatnya harus bisa diubah. Sampah harus diubah menjadi energi.
Tentu tidak mudah. Kita perlu waktu. Lima tahun, ya tidak cukup.
Kita menunggu ini lima belas tahun agar program-program ini bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau lima tahun tidak cukup untuk menuju seluruh program-program yang sangat mendasar dan sangat diperlukan oleh rakyat sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 atau ekonomi Pancasila.
Berarti dua periode dengan pasangan ini Pak?
Nanti lah. Banyak kerjaan dulu saya. Capres-capres itu nanti lah.
Kita kerja dulu yang bagus. Program-program Pak Prabowo ini harus kita selesaikan karena sangat mendasar dan diperlukan seluruh rakyat Indonesia.
