JAKARTA, KOMPAS.com — Fenomena warga yang tetap menyeberang langsung di badan jalan meski tersedia jembatan penyeberangan orang (JPO) masih kerap ditemukan di berbagai titik di Jakarta.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas JPO sebagai fasilitas keselamatan publik, sekaligus mencerminkan perilaku sosial masyarakat perkotaan dalam menggunakan ruang jalan.
Sosiolog Rakhmat Hidayat menilai perilaku tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kebiasaan, tetapi mencerminkan struktur mental masyarakat yang cenderung mengutamakan kepraktisan instan.
Baca juga: JPO di Jakarta Belum Ramah Semua Kalangan, Warga Harapkan Adanya Lift dan Eskalator
“Kenapa perilaku warga yang tetap menyeberang sembarangan, meskipun sudah ada JPO, menurut saya ini lebih kepada struktur mental ya. Mental masyarakat kita itu mental yang instan ya, instan yang menerobos gitu ya,” ujar Rakhmat saat dihubungi, Jumat (15/2/2026).
Ia menjelaskan, banyak warga memilih cara tercepat tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang. Menyeberang langsung dinilai lebih praktis dibandingkan harus naik dan turun tangga JPO yang memerlukan waktu serta tenaga ekstra.
“Artinya mereka ingin yang lebih cepat, yang lebih instan, menyeberang tanpa menggunakan JPO. Ini bukan semata-mata soal kebiasaan, tapi problem mental yang menurut saya sudah cukup akut,” kata dia.
Rakhmat kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan pengalaman di sejumlah negara lain. Menurut dia, di luar negeri, pendidikan kedisiplinan telah ditanamkan sejak usia dini dan menjadi fondasi perilaku masyarakat di ruang publik.
“Kalau kita bandingkan dengan pengalaman di luar negeri, misalnya di Eropa atau Australia, anak-anak sejak usia TK atau SD itu lebih penting diajarkan tertib, disiplin, belajar antre, belajar menyeberang, dibandingkan kemampuan kognitif lain seperti berhitung,” ujar Rakhmat.
Pembentukan mental sejak kecil inilah, menurut dia, yang membuat masyarakat di negara lain terbiasa tertib di jalan. Bahkan, meskipun tidak selalu tersedia JPO, pejalan kaki dan pengendara tetap saling menghormati.
“Di luar negeri itu bahkan banyak yang tidak ada JPO. Kalau pun ada, hanya penyeberangan biasa, tau orang tertib, orang respect satu sama lain. Karena masyarakatnya sudah memiliki struktur mental yang kuat,” kata Rakhmat.
Baca juga: JPO di Jakarta Sepi Pengguna, Pejalan Kaki Ungkap Alasan Enggan Menggunakannya
Ia menilai budaya sosial di Indonesia justru menunjukkan kecenderungan sebaliknya. Pola menerobos dan mencari jalan pintas kerap menjadi pilihan dalam kehidupan sehari-hari.
“Faktor sosial dan budaya kita itu budaya menerobos, budaya instan. Semua ingin cepat, tidak mau capek,” ujar dia.
Rakhmat juga mengingatkan bahwa pada periode sekitar 2005 hingga sebelum 2010, banyak kecelakaan lalu lintas melibatkan pejalan kaki akibat menyeberang sembarangan. Saat itu, kendaraan umum seperti Metro Mini dan Kopaja kerap terlibat dalam kecelakaan fatal.
“Dulu banyak kejadian orang menyeberang lalu ditabrak Metro Mini atau Kopaja. Itu sekitar tahun 2005 sampai sebelum 2010. Karena orang ingin menerabas, tidak mau capek,” kata dia.
Situasi tersebut kemudian mendorong pemerintah membangun JPO di sejumlah wilayah, khususnya di Jakarta Timur dan Jakarta Barat, sebagai upaya menekan angka kecelakaan. Ia mencontohkan kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, yang sebelumnya rawan kecelakaan pejalan kaki.
“Di kampus saya di Universitas Negeri Jakarta itu, sebelum ada busway dan sebelum ada JPO, banyak mahasiswa yang jadi korban karena ditabrak Metro Mini dan Kopaja. Setelah dibangun JPO oleh Sub-DKI Jakarta Timur, itu bisa menekan korban kecelakaan,” ujar Rakhmat.
Menurut Rakhmat, contoh tersebut menunjukkan bahwa JPO sebenarnya efektif apabila digunakan secara konsisten. Namun, persoalan muncul ketika kenyamanan dan aksesibilitas belum sepenuhnya diperhatikan.
“Masyarakat itu ingin cepat. Mereka tidak mau JPO yang jauh dan capek. Karena itu desain dan kenyamanan menjadi penting,” kata dia.
Baca juga: Potret Pejalan Kaki di Jakarta: Tetap Menyeberang Sembarangan meski Ada JPO
Ia menilai, keberadaan lift atau eskalator pada JPO dapat menjadi solusi untuk meningkatkan minat penggunaan sekaligus mengakomodasi kelompok rentan.
“Beberapa akses di luar negeri dan juga di Jakarta sudah ada yang menggunakan lift atau eskalator. Menurut saya itu bagus, karena lebih efektif dan efisien, sekaligus mengakomodasi kalangan difabel,” ujar Rakhmat.
Selama ini, lanjut dia, penyandang disabilitas dan warga yang membawa barang berat kerap kesulitan mengakses JPO karena tidak adanya jalur landai atau fasilitas pendukung.
“Dengan adanya lift, difabel punya akses ke JPO. Jadi fasilitas itu benar-benar inklusif,” tutur dia.
