Aksi kekerasan bersenjata yang dilakukan kelompok OPM pimpinan Elkius Kobak di Bandara Korowai Batu, Boven Digoel, sebagai eskalasi serius yang tidak hanya menyerang aparat, tetapi langsung menargetkan keselamatan sipil dan fasilitas publik strategis.
Insiden tersebut ditandai dengan 13 titik tembakan yang bersarang di badan pesawat Smart Air, serta penembakan yang menewaskan Capt. Egon Erawan dan kopilot Baskor Adi Anggoro di landasan. Tiga belas penumpang lainnya berlarian menyelamatkan diri ke hunian warga sekitar bandara. Serangan terhadap penerbangan perintis di wilayah terpencil seperti ini bukan hanya kekerasan bersenjata biasa, melainkan serangan terhadap urat nadi konektivitas dan pelayanan publik Papua Selatan.
Kelompok bersenjata yang dipimpin Elkius Kobak, kerap beroperasi di Yahukimo dan dikenal dengan sebutan Batalion Kanibal atau Batalion Semut Merah, telah lama menebar teror. Jejak kriminalitasnya termasuk pembantaian 11 pendulang emas di Yahukimo dengan dalih pembalasan atas dugaan pelanggaran HAM. Dalam perspektif keamanan global, tindakan seperti ini menunjukkan pola insurgensi bersenjata dengan taktik intimidasi populasi.
Pertanyaannya, apakah tindakan tersebut memenuhi unsur terorisme? Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyebut terorisme sebagai setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas serta menimbulkan korban massal atau kerusakan objek vital strategis dengan motif ideologi atau politik. Serangan terhadap bandara yang merupakan fasilitas publik vital, jelas memenuhi indikator objektif tersebut.
Pada 29 April 2021, pemerintah melalui Menko Polhukam saat itu, Mahfud MD, menyatakan KKB Papua sebagai organisasi teroris dengan landasan UU 5/2018. Namun dalam praktik operasional, Densus 88 Polri belum sepenuhnya mengategorikan setiap aksi OPM sebagai terorisme. Ambiguitas ini menciptakan ruang abu-abu dalam penegakan hukum, sehingga penanganan kerap terkesan parsial dan berlarut.
Dari sudut teori keamanan nasional, negara memiliki kewajiban utama melindungi warga (responsibility to protect). Ketika kelompok bersenjata menargetkan aparat negara, pilot, guru, tenaga kesehatan, atau pedagang dengan tuduhan sebagai “agen intelijen”, maka terjadi teror horizontal terhadap masyarakat sipil. Ini bukan lagi sekadar konflik politik, tetapi ancaman terhadap human security.
Namun studi perdamaian mengingatkan bahwa respons keamanan keras (hard approach) semata tidak cukup. Konflik Papua setidaknya memiliki empat akar struktural, dari aspek sejarah integrasi dan identitas politik, penyelesaian pelanggaran HAM, kegagalan pembangunan, serta inkonsistensi implementasi otonomi khusus dan marjinalisasi Orang Asli Papua (OAP). Kekerasan bersenjata adalah gejala, bukan sebab utama.
Dalam teori Johan Galtung tentang kekerasan struktural, ketidakadilan sistemik dapat memupuk legitimasi narasi perlawanan bersenjata. Namun pembenaran moral atas kekerasan terhadap sipil tetap tidak dapat diterima dalam norma hukum humaniter internasional maupun etika perjuangan politik modern.
Strategi keamanan global menuntut pendekatan komprehensif, mulai deteksi dini, pemutusan jaringan logistik, dan pembongkaran jalur perdagangan senjata yang memasok OPM. Tanpa memutus supply chain persenjataan, setiap dialog akan berada dalam bayang-bayang intimidasi senjata.
Di sisi lain, soft approach menjadi prasyarat penting. Pendekatan berbasis kekerabatan adat, melibatkan kepala suku, tokoh gereja, dan intelektual Papua, dapat membangun trust-building measures. Dialog bukan berarti legitimasi separatisme, tetapi membuka ruang moderasi politik dan negosiasi damai permanen.
Papua berbeda dari Aceh. Di Aceh, terdapat figur sentral seperti Hasan di Tiro dalam Gerakan Aceh Merdeka, sehingga perjanjian damai dapat dinegosiasikan secara top-down. Di Papua, fragmentasi kepemimpinan membuat pendekatan harus berbasis lokalitas dan segmentasi wilayah.
Kekerasan yang berulang terhadap aparat keamanan, pegawai pemerintah, dan fasilitas publik memperlihatkan bahwa OPM menggunakan strategi protracted conflict atau memelihara konflik berkepanjangan agar tetap relevan secara politik. Dalam kerangka teori insurgensi, ini bertujuan menciptakan ungoverned perception bahwa negara gagal hadir.
Negara harus tegas dalam penegakan hukum terhadap pelaku penembakan di Korowai Batu. Keadilan bagi korban, termasuk keluarga pilot dan kopilot, adalah elemen penting dalam menjaga moral publik dan legitimasi negara. Impunitas hanya akan memperkuat spiral kekerasan.
Paradigma pembangunan Papua juga perlu direformulasi. Pendekatan berbasis kesejahteraan substantif mulai dari pendidikan, kesehatan, konektivitas, harus melibatkan OAP sebagai subjek, bukan objek. Pemberdayaan ekonomi lokal dan afirmasi politik menjadi kunci mereduksi rasa termarjinalkan.
Dalam perspektif keamanan manusia (human security), keamanan tidak hanya berarti bebas dari peluru, tetapi juga bebas dari kemiskinan, diskriminasi, dan ketakutan struktural. Tanpa itu, pendekatan militeristik berisiko memperdalam alienasi sosial.
Akhirnya, tragedi di Korowai Batu menjadi alarm keras bahwa Papua membutuhkan desain kebijakan keamanan terpadu berbasis teori keamanan global dan studi perdamaian. Hard approach untuk menindak pelaku teror bersenjata harus berjalan paralel dengan soft approach dialogis dan pembangunan inklusif.
Jika negara hanya mengandalkan senjata, konflik akan membara. Jika negara hanya mengandalkan dialog tanpa ketegasan hukum, otoritas akan tergerus. Keseimbangan keduanya harus berbasis keadilan, rekognisi, dan perlindungan warga, sebagai jalan untuk memutus siklus kekerasan bersenjata dan membangun damai yang berkelanjutan di Tanah Papua.
