Pada 20 Februari 2026 mendatang, tepat satu tahun Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Satu tahun memimpin, mereka menghadapi kondisi birokasi yang belum bisa diajak berlari cepat.
Banyak program kerja sebagai cerminan dari visi dan misi mereka, belum dieksekusi dengan baik. Satu tahun ini dianggap waktu yang cukup untuk memberikan kesempatan kepada dinas atau pejabat eselon II untuk membuktikan diri. Saatnya dilakukan pergeseran, perombakan, dan perampingan.
Terkait itu, Kompas.id berkesempatan melakukan wawancara secara khusus dengan Melki, sapaan akrab Melkiades. Wawancara berlangsung santai pada Minggu (15/2/2026) malam.
Setahun memimpin NTT, apa refleksinya?
Setahun perjalanan Melki-Johni, sebuah perjalanan yang kalau kami umpamakan itu seperti kapal ya. Kami tahu mau menuju ke mana, kami tahu apa yang harus kami lakukan dengan kondisi juga anak buah kapal berdasarkan jenjang masing-masing. Kondisinya seperti yang sudah diketahui. Kondisi ASN NTT dari pimpinan sampai ke bawah dan kondisi yang tentu harus kami upgrade terus kemampuannya. Dan dengan gelombang menuju ke pulau tujuan yang tidak mudah, dan kapal Nusa Tenggara Timur ini kami pokoknya berlayar terus dengan kekuatan kami untuk melewati berbagai ombak.
Setahun memimpin birokasi sebagai lokomotif pembangunan, seperti apa kondisinya?
Birokrat harus saya akui sebagai komponen kunci dalam mengeksekusi apa yang menjadi visi-misi program kerja dari Melki-Johni. Tapi berkali-kali di kesempatan baik intern kami maupun di publik luas, saya mengatakan bahwa masih banyak kemampuan birokrat yang belum bisa kompatibel.
Kami juga tidak bisa melakukan proses pergantian dengan mudah ataupun pergeseran mudah karena regulasi. Aturan mekanisme terkait birokrasi ini kan sedemikian ketatnya.
Nanti menjelang setahun ini baru kami rencana melakukan proses perubahan komposisi di jajaran Eselon II (kepala dinas, badan, dan biro). Sekaligus juga nanti saya juga mau mengisi lagi untuk Eselon II yang masih kosong dengan anak-anak baru.
Saya sudah bilang sama Eselon II, sekarang ini saya dan Pak Wagub akan mengakses langsung semua ASN provinsi tanpa atau dengan melalui Eselon II. Jadi tanpa melalui kepala dinas itu juga kami akan akses ke Eselon III, kepala-kepala bidang, melalui kepala-kepala seksi Eselon IV, dan para staf-staf di bawah. Sejauh itu kami butuhkan, kami akan gerakkan dengan atau tanpa Eselon II.
Kenapa bisa begitu?
Karena menurut saya ada perlambatan. Sudah setahun ini kami merasa ada perlambatan dalam mengeksekusi berbagai program kerja yang sudah kami putuskan. Kami sudah rapat berkali-kali baik intern maupun bersama dengan para pihak lain yang di luar ASN, tapi juga kami merasa bahwa ASN sebagai kunci dari pergerakan, bergeraknnya ada tapi masih sangat perlahan. Tidak secepat yang kami bayangkan.
Untuk itu kami mau mencoba memangkas birokrasi ini. Saya dan Pak Wagub juga bisa mengakses langsung dan bisa menggerakkan langsung, dengan atau tanpa para pimpinan Eselon II, para kepala dinas, kepala badan, kepala biro ini. Kami bisa langsung kepada para Eselon III, IV, maupun para staf-staf di bawah.
Perlambatan di birokrasi ini, apakah karena faktor kapasitas atau ada faktor lain?
Ya, karena memang kami merasa bahwa kondisi setahun ini, ASN baik yang dari bawah juga menunggu, dari atas mungkin geraknya lambat. Atau juga yang di Eselon II sendiri juga tidak bisa mengeksekusi dengan baik perintah kami. Dan karena kami sudah setahun, kami rasa sudah cukup dengan pola yang lama. Di tahun kedua ini kami akan melakukan percepatan dengan mulai mempercepat, memangkas, menyederhanakan bergeraknya birokrasi yang selama ini berjenjang-jenjang.
Jadi sekarang ini juga saya sudah katakan dalam rapat kemarin bahwa saya dan Pak Wagub akan langsung akses dengan atau tanpa mereka (Eselon II) kepada yang bawahan di bawah, sampai pada level staf.
Contoh kongkretnya seperti apa?
Misalnya begini, saya merasa kalau andaikata saya bergerak itu misalnya di urusan kelautan perikanan atau urusan pendidikan atau urusan dinas-dinas teknis lainnya. Apabila kepala dinasnya itu eksekusinya lama dari yang kami perintahkan. Dalam hitungan kami akan lebih rinci lagi targetnya itu sampai pada tahapan-tahapan yang harus kita rinci betul.
Kalau dia lambat di luar yang kami sudah targetkan itu, kami akan masuk sendiri pimpin untuk pergerakan. Jadi tidak lagi menunggu kepala dinasnya atau kepala bironya atau kepala badannya yang nanti merumuskan atau menjalankan pergerakan yang kami sudah perintahkan itu. Besok apabila kita lihat macet ataupun lambat gerakannya, ya kita eksekusi sendiri.
Peringatan itu sudah disampaikan langsung kepada pejabat Eselon II?
Sudah. Kita sudah rapat dan sudah saya sampaikan. Dulu itu kalau kita manggil yang di bawah kan mereka mungkin kadang-kadang sungkan kan? Dengan pengumuman ini saya kira saya panggil mereka sudah tidak sungkan lagi. Jadi birokrasi itu kan biasanya berjenjang-jenjang tuh, dari bawah lapor ke atas, kalau besok tuh langsung kalau namanya mau ketemu gubernur/wagub nggak usah pakai tanya lagi.
Ada peluang ke perampingan birokrasi?
Kami rencana itu ada perampingan. Dulu kan OPD (organisasi perangkat daerah) ada 42, nanti besok cuma tinggal 40. Ada namanya BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia). Nanti dua ini akan digabung jadi satu.
Juga Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas Peternakan. Besok itu digabung satu. Jadi kami akan menggabungkan ada dua badan menjadi satu, ada dua dinas menjadi satu. Jadi ada perampingan dua Eselon II ini.
Bukankah peternakan sama pertanian itu dua-duanya krusial semua?
Justru karena krusial itu maka kita satukan, karena kita mau nanti besok itu membuat menjadi terintegrasi. Karena di banyak tempat itu setelah kami lihat, justru karena ini dipisahkan, justru dia tidak bisa menjadi sebuah sektor yang terintegrasi. Tentu target kita memperkuat nanti dari aspek perumusan dari mulai perencanaan dan perumusan kebijakan sampai pada eksekusinya. Itu kenapa terintegrasi antara aspek pertanian dan peternakan.
