Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal diperkenalkan sebagai langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan melindungi kelompok rentan. Secara konsep tujuan tersebut menurut kader PDIP Kris Tjantra patut diapresiasi.
Namun dalam pelaksanaannya, berbagai persoalan serius justru mencuat ke permukaan. "Sejumlah insiden keracunan massal diberbagai daerah memunculkan pertanyaan mendasar tentang standar keamanan pangan, sistem pengawasan, serta kesiapan teknis program di lapangan," ungkap Kris dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/1).
Program yang seharusnya menghadirkan rasa aman lanjut Kris justru menimbulkan kecemasan ditengah masyarakat. "Saya menilai persoalan utama bukan terletak pada gagasan, melainkan pada tata kelola dan implementasi. Program berskala nasional tidak cukup hanya bermodal niat baik dan anggaran besar namun diperlukan sistem kontrol mutu yang ketat, pengawasan berlapis serta manajemen risiko yang matang," lanjut Kris menambahkan.
Baca juga : Mitra Wajib Siapkan Ruang Istirahat dan Peralatan Baru di Dapur MBG
Manajemen risiko yang kurang memadai menurutnya mencerminkan kesenjangan antara ambisi kebijakan dengan realitas pelaksanaan. Jika tidak segera dibenahi secara menyeluruh, program ini berisiko kehilangan legitimasi publik dan bahkan membahayakan kesehatan masyarakat.
Untuk itu Kris merekomendasikan perbaikan tata kelola MBG seperti melakukan audit menyeluruh dan transparan atas seluruh rantai distribusi dan penyedia makanan, menetapkan standar nasional keamanan pangan yang seragam dan diawasi ketat, menghentikan sementara distribusi di wilayah bermasalah hingga evaluasi selesai, melibatkan ahli gizi dan keamanan pangan independen dalam pengawasan, dan membuka kanal pelaporan publik yang responsif dan akuntabel.
Keselamatan masyarakat papar Kris harus menjadi prioritas utama. Program sosial yang baik tidak hanya dinilai dari niat dan narasi, tetapi dari dampak nyata serta jaminan keamanan bagi penerimanya.
Saya mendorong pemerintah untuk tidak defensif terhadap kritik, melainkan menjadikannya momentum perbaikan total. Mimpi besar hanya dapat terwujud jika dibangun di atas fondasi profesionalisme, transparansidan tanggung jawab.
“Kita semua mendukung program peningkatan gizi rakyat. Namun keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Di awal 2026 ini, fakta di lapangan menunjukkan masih ada kelemahan serius dalam pengawasan dan standar mutu. MBG adalah mimpi besar, tetapi tanpa tata kelola yang disiplin dan profesional, mimpi itu bisa berubah menjadi kegagalan. Pemerintah harus berani melakukan evaluasi total dan terbuka," tutup Kris.(H-2)
