Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong agar sektor industri berorientasi ekspor dan padat karya menjadi prioritas dalam perundingan tarif Amerika Serikat (AS).
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Erwin Aksa menyebut pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada sektor industri yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor dan penyerapan tenaga kerja nasional.
“Terkait kebijakan tarif AS, sektor yang perlu mendapat perhatian adalah industri berorientasi ekspor dan padat karya seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur, perikanan, serta beberapa produk manufaktur tertentu,” kata Erwin kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).
Menurut Erwin, sederet sektor tersebut merupakan kontributor penting bagi penciptaan lapangan kerja dan perolehan devisa. Oleh karena itu, dia menilai pemerintah perlu menjaga keberlanjutan daya saing industri melalui strategi negosiasi yang tepat.
Dari sisi pendekatan perundingan, Kadin menilai pemerintah perlu memperkuat kemitraan dagang yang saling menguntungkan, mendorong kesetaraan perlakuan tarif dengan negara pesaing, serta meningkatkan efisiensi logistik dan kemudahan berusaha di dalam negeri.
“Dengan langkah tersebut, Indonesia tidak hanya berbicara soal tarif, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah mitra strategis dalam rantai pasok global,” lanjutnya.
Baca Juga
- Prabowo Mau Rombak Insentif Fiskal, Kadin Wanti-Wanti Hal Ini
- Kadin Wanti-wanti Gejolak Harga Beras Cs Jelang Ramadan & Lebaran
- Kadin Duga Perlambatan Ekonomi Global Bikin Target Ekspor RI Meleset
Di samping itu, Erwin menambahkan, dinamika perundingan tarif ini juga harus dilihat sebagai peluang. Menurutnya, di tengah penataan ulang rantai pasok global, Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik investasi baru, memperluas pasar ekspor, serta meningkatkan ekspor produk bernilai tambah.
“Harapannya, proses perundingan dapat menghasilkan skema yang memberikan kepastian bagi dunia usaha, meningkatkan daya saing nasional, serta tetap membuka ruang bagi pertumbuhan industri dalam negeri dan penciptaan lapangan kerja,” tuturnya.
Dia juga memandang pertemuan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dengan mengumpulkan para menteri bidang ekonomi di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (15/2/2026) sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan ekonomi global.
“Kadin memandang pertemuan yang dipimpin Presiden Prabowo sebagai langkah yang sangat tepat untuk memastikan Indonesia memiliki posisi yang kuat dan terkoordinasi dalam setiap perundingan ekonomi global, termasuk dengan Amerika Serikat,” ujarnya.
Berdasarkan unggahan akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Presiden Prabowo memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani.
Pertemuan itu dilaksanakan di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (15/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara RI menekankan pentingnya memastikan posisi Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi internasional berada pada titik yang paling menguntungkan bagi kepentingan nasional, terutama terkait perundingan tarif dengan AS.
“Presiden Prabowo menginginkan setiap kebijakan yang diambil harus sesegera dan sebanyak mungkin memberi keuntungan konkret untuk Indonesia,” demikian dikutip dari akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Senin (16/2/2026).
