JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Lili Romli menilai usulan koalisi permanen yang digaungkan sejumlah partai politik lebih diarahkan untuk kepentingan Pemilu 2029.
Menurut dia, koalisi permanen itu disiapkan untuk menjaga soliditas partai pendukung agar kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2029.
“Saya kira, koalisi permanen yang digaungkan tersebut lebih tertuju untuk Pemilu 2029 agar para anggota koalisi dalam satu barisan untuk mengusung kembali Pak Prabowo sebagai capres 2029,” kata Lili kepada Kompas.com, Senin (16/2/2026).
Baca juga: Hasto: Koalisi Permanen PDI-P adalah dengan Rakyat
Lili berpandangan bahwa untuk kondisi saat ini tidak ada persoalan di dalam koalisi karena seluruh anggotanya tetap solid dan tidak ada yang membangkang atau keluar dari barisan.
Ia menambahkan, jika koalisi permanen terbentuk dan seluruh anggota tetap dalam satu barisan, dukungan terhadap calon tertentu dapat terkunci sehingga peluang menang dalam satu putaran semakin besar, terutama jika Pilpres 2029 hanya diikuti dua calon presiden.
“Jika terbentuk koalisi permanen di mana anggota koalisi saat ini dalam satu barisan, bisa mengunci dukungan pada calon tertentu dan besar peluangnya untuk menang dalam satu putaran,” jelas dia.
Baca juga: Golkar Buka Peluang Koalisi Permanen Lampaui 2029
Di sisi lain, ia menyebut publik berharap peserta Pilpres 2029 tidak terbatas pada dua calon, mengingat Mahkamah Konstitusi telah menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden sehingga lebih banyak calon berpeluang maju.
Menurut dia, semakin banyak calon akan memberi masyarakat lebih banyak alternatif pilihan, dan UUD 1945 pascaamandemen juga mengatur kemungkinan pemilihan berlangsung dua putaran.
Baca juga: Menerka Muara Wacana Koalisi Permanen: Menuju Pilkada via DPRD
Wacana koalisi permanenWacana koalisi permanen ini digaungkan oleh Partai Golkar lewat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar tahun 2025 yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, 20 Desember 2025.
Melalui Rapimnas tersebut, Golkar mendorong transformasi kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menjadi koalisi permanen yang ideologis dan strategis, berbasis kesamaan platform serta agenda kebijakan.
Golkar menilai, koalisi permanen tidak hanya ditujukan untuk memenangkan pemilihan presiden, tetapi juga untuk dilembagakan sebagai kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan.
Pemerhati pemilu curiga melihat wacana koalisi permanen bergulir beriringan dengan wacana pilkada via DPRD.
Pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan koalisi ini justru memberikan konfirmasi atas kekhawatiran publik terkait dengan pilkada dipilih DPRD.
Karena koalisi permanen tak lagi soal stabilitas politik nasional, tapi menjadi instrumen konsolidasi elite yang semakin menutup ruang kompetisi politik yang adil di tingkat daerah.
"Dalam konteks Pilkada oleh DPRD, koalisi permanen akan mengubah proses pemilihan kepala daerah menjadi arena transaksi politik tertutup, di mana dukungan terhadap calon kepala daerah ditentukan oleh kesepakatan elite partai, bukan oleh preferensi publik," kata Titi kepada Kompas.com, Senin (12/1/2026).
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
