Seluruh pelaku usaha diminta untuk tidak menjual komoditas melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
IDXChannel—Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan ketersediaan pangan nasional menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026 dalam keadaan aman. Sesuai neraca produksi hingga April, sembilan komoditas strategis berstatus surplus.
Kesembilan komoditas tersebut adalah beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Surplus tersebut menjadi bantalan kuat untuk stabilitas pasokan dan harga di tingkat konsumen.
Karena itu, seluruh pelaku usaha diminta untuk tidak menjual komoditas melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Produksi kita tinggi, stok kita banyak. Swasembada pangan kita sudah sembilan, yang belum ada tiga. Nah, yang tiga ini pun stoknya banyak. Jadi tidak boleh ada main-main,” tegas Amran dalam keterangan resmi, Senin (16/2/2026).
Amran mencontohkan stok beras nasional saat ini mencapai 3,4 juta ton. Dua kali lipat dari kondisi normal yang berkisar 1–1,5 juta ton. Pemerintah juga menyiapkan cadangan SPHP sebesar 1,5 juta ton dengan harga maksimal Rp12.500 per kg sebagai instrumen stabilisasi.
Ketersediaan daging dan komoditas protein hewani lainnya juga berada pada level aman, bahkan sebagian telah memasuki pasar ekspor.
“Tidak ada alasan beras naik. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah. Minyak goreng kita produsen terbesar dunia, stok pemerintah 700.000 ton, harga maksimal Rp15.700. Daging ayam harga acuan pembeliannya Rp40.000, daging sapi Rp140.000,” ujarnya.
Untuk awal 2026, BPS juga mencatat potensi produksi yang masih menjanjikan. Pada periode Januari–Maret 2026, potensi produksi padi diperkirakan mencapai 17,65 juta ton GKG, meningkat 2,41 juta ton GKG (+15,80 persen) dari periode yang sama tahun lalu.
Untuk memastikan kebijakan harga berjalan efektif di lapangan, pemerintah memastikan pengawasan stok dan distribusi akan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta Satgas Pangan.
“Kalau ada yang mencoba menaikkan harga, pemerintah bersama Satgas Pangan akan menindak tegas. Pengawasan difokuskan pada sumber distribusi besar, bukan pedagang kecil. Yang diperiksa adalah pabrik, distributor utama, dan rantai pasok hulunya,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Isy Karim menegaskan pentingnya monitoring intensif di pasar. Dia meminta pemerintah daerah segera melaporkan apabila terjadi lonjakan harga yang tidak sejalan dengan kondisi stok.
“Kalau harga melonjak tapi stok cukup, tentu bisa diambil tindakan. Segera laporkan ke pusat agar bisa dilakukan suplai dari daerah lain atau melalui BUMN pangan, sehingga harga tidak bergejolak,” ujarnya.
Sejak Jumat (13/2/2026) pekan silam, pemerintah telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah Serentak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui intervensi langsung di pasar.
(Nadya Kurnia)
