TANGERANG, KOMPAS.com - Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid merespons kritik masyarakat terkait empat pengendara motor tewas akibat jalan rusak di Pasar Kemis sepanjang Februari 2026.
Maesyal mengklaim bahwa Pemkab Tangerang telah merespons keluhan masyarakat dengan melakukan sejumlah perbaikan atas banyaknya jalan rusak tersebut.
"Sudah diperbaiki sekarang. Sekarang masih terus berjalan (proses perbaikan)," kata Maesyal dikutip Antara, Senin (16/2/2026).
Baca juga: Jalan Pasar Kemis Tangerang Rusak Parah, 4 Pemotor Tewas Selama Februari 2026
Maesyal mengatakan pihaknya telah memberikan atensi kepada jajaran dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, untuk segera memperbaiki akses jalan dengan kondisi rusak parah, khususnya di jalan-jalan yang menjadi kewenangan Pemkab Tangerang.
"Intinya sekarang masih sedang berjalan (perbaikan jalan). Kita terus berjalan," ucapnya.
Dia mengatakan pihaknya sedang berupaya untuk sesegera mungkin merealisasikan program kerjanya, terutama terkait infrastruktur jalan.
"Untuk perbaikan jalan ada dari anggaran pemeliharaan. Itu nanti diperbaiki semuanya, nanti kita tindaklanjuti di anggaran berikutnya," kata dia.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhammad Amud mengatakan pemerintah daerah melalui OPD terkait harus segera memperbaiki jalan rusak tersebut.
Terlebih, banyak jalan rusak setelah banjir dan hujan dengan intensitas tinggi beberapa waktu terakhir yang melanda Kabupaten Tangerang.
"Saya sudah mendengar informasi banyaknya kecelakaan di ruas Jalan Raya Pasar Kemis. Pemerintah daerah harus gerak cepat merespons kerusakan jalan, jangan sampai menunggu korban berikutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas," ujarnya.
Baca juga: Praktik Tambal Sulam Jalan Rusak di Jakarta, Solusi yang Belum Sentuh Akar Masalah
Ia mengemukakan pemerintah daerah memiliki anggaran pemeliharaan jalan yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penanganan kerusakan, sehingga tidak lagi menimbulkan kecelakaan di lokasi tersebut.
Pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan instansi terkait agar mekanisme penggunaan anggaran tetap sesuai aturan tanpa menghambat percepatan perbaikan jalan rusak.
"Jika pemerintah ragu, silahkan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan seluruh proses tetap berjalan sesuai ketentuan hukum," paparnya.
Baca juga: Penampakan Lubang Menganga di Jalan Sholeh Iskandar Bogor, Dipagari Seng dan Ditutup Terpal
Oleh karena itu, ia menilai percepatan perbaikan penting dilakukan demi peningkatan pelayanan publik serta keselamatan masyarakat.
"Perbaikan jalan rusak harus segera dilakukan, sehingga masyarakat kembali dapat menikmati kondisi jalan yang aman dan nyaman," ujarnya.
