Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiratkan bahwa akan ada 'kejutan' terkait dengan penandatanganan kesepakatan dagang atau agreement on reciprocal trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).
Sekadar catatan, pemerintah Indonesia dan AS telah menyelesaikan seluruh proses negosiasi dan proses harmonisasi bahasa hukum (legal drafting) terkait dengan perjanjian dagang yang diawali dengan pengenaan tarif impor terhadap produk Indonesia 2025 lalu.
Dari awalnya diancam dengan tarif 32%, Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu menyepakati dengan Presiden Donald Trump agar tarif bea masuk terhadap produk Indonesia diturunkan ke 19%. Sebaliknya, sebagian besar produk AS akan dikenai bea masuk 0%.
Jelang penandatanganan ART yang dijadwalkan 19 Februari 2026 mendatang, keseluruhan hasil negosiasi dan penyusunan dokumen hukum perjanjian dagang itu telah disampaikan kepada Presiden Prabowo. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang memimpin tim negosiator, turut menyampaikan hasil dimaksud sehari sebelum Prabowo bertolak ke AS.
"Hadirnya para menteri bidang ekonomi di Hambalang [kediaman pribadi Prabowo] sebelum keberangkatan Presiden merupakan bentuk konsolidasi akhir agar posisi Indonesia solid dalam perundingan. Kita berharap akan ada kejutan-kejutan positif dari ART yang semakin menguntungkan Indonesia," kata Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto melalui siaran pers, Senin (16/2/2026).
Haryo lalu menuturkan bahwa negosiasi tarif telah rampung dan kedua negara telah menyelesaikan proses harmonisasi bahasa hukum atau legal drafting.
Baca Juga
- Prabowo ke AS Bahas Perjanjian Dagang, Ekonom: Industri Tekstil Butuh Keringanan
- Prabowo Bertemu Trump Rundingkan Tarif Bea Masuk, Apindo Minta Industri Padat Karya Dilindungi
- Agenda Prabowo ke AS: Teken Kesepakatan Dagang, Ikut Pertemuan Board of Peace Trump
Selain tarif turun menjadi 19%, pemerintah AS turut mengecualikan tarif bagi sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia termasuk minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), kopi dan kakao.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian turut mengungkap terdapat sejumlah komoditas andalan ekspor dari Indonesia ke AS yang berhasil dinegosiasikan dengan optimal dengan pihak United States Trade Representative (USTR).
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso enggan mengungkap komoditas apa saja yang dimaksud olehnya. Dia hanya memberikan sinyal bahwa komoditas itu adalah andalan ekspor Indonesia ke Negara Paman Sam itu.
"Nanti akan ada sedikit surprise beberapa komoditas yang ekspornya tinggi sekali ke Amerika, kami berhasil menegosiasikan sangat optimal dan menjadi pendorong ekonomi kita di kuartal 1 di tahun 2026," terangnya pada acara Peringatan 2 Dekade Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Di sisi lain, kalangan pengusaha pun dipastikan bakal ikut bertolak ke AS. Mereka akan terlibat dalam salah satu rangkaian acara kunjungan Prabowo ke AS yakni pertemuan antara pengusaha kedua negara.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyebut ada sekitar 20 pengusaha yang akan ikut hadir terdiri dari berbagai asosiasi maupun pelaku usaha terkait.
"Dari kami mungkin sekitar yang udah [konfirmasi] ya, so far, masih terus nambah sih mungkin sekitar 20," terangnya kepada wartawan usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Shinta mengaku seluruh persiapan untuk pertemuan pengusaha nasional dengan pengusaha AS itu sudah matang. Pengusaha yang akan ikut bersama Presiden Prabowo ke AS merupakan mereka yang berkepentingan dengan negara tersebut dari sisi perdagangan.
Dia menjelaskan, atas kesepakatan tarif impor lebih rendah oleh AS, Indonesia telah menyetujui untuk mengimpor lebih banyak produk atau komoditas negara adidaya tersebut. Misalnya, kedelai, terigu, jagung maupun kapas.
Dari sisi Indonesia, pengusaha yang paling berkepentingan dalam hal ekspor ke AS yakni tekstil, garmen, sepatu, mebel hingga minyak kelapa sawit (CPO). Khusus komoditas asli yang ditanam di Indonesia seperti kakao hingga sawit, Indonesia berhasil mendapatkan pengecualian dari tarif 19%.
