Narasi Antikorupsi vs Skor CPI Indonesia, Celios Nila Ada Ketidaksesuaian

Penurunan skor Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia dinilai berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi, efisiensi belanja negara, dan persepsi risiko investasi, di tengah klaim pemberantasan korupsi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai orasi publik.

Galau D. Muhammad, Peneliti di Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menyatakan terdapat ketidaksesuaian antara narasi dan indikator global.

“Ya, terkait dengan orasi Pak Prabowo. Kita melihat bagaimana terlalu tinggi bahasa yang disampaikan di panggung-panggung. Orasi yang disampaikan oleh pemerintah. Bagaimana itu sulit sekali menjelaskan kondisi yang ada di bawah. Kalau disampaikan bahwa upaya penuntasan penindakan korupsi sudah dilakukan secara maksimal,” ujarnya, Selasa (17/2/2026).

Berdasarkan data, ia merujuk pada Transparency International yang menunjukkan skor CPI Indonesia turun dari 37 menjadi 34, dengan peringkat merosot dari 99 menjadi 109.

“Ini sebenarnya mengartikan ada banyak hal, permasalahan penindakan hukum di Indonesia,” katanya.

Baca Juga: Tak Akan Seperti Dulu Tangani Korupsi, Purbaya: Sampai ke Atas Bisa Diganti

Galau menilai, tata kelola menjadi akar persoalan yang berdampak langsung pada kualitas belanja negara. Maka dari itu, ia menyoroti beberapa program prioritas yang dinilai memiliki kerentanan korupsi.

“Kalau kita lihat akar permasalahannya ada pada tata kelola. Di mana seharusnya pemerintah menjamin adanya transparansi. Adanya pengawasan yang ketat berlapis lintas kementerian, lintas lembaga yang bersama dengan audit yang independen,” ujarnya.

Ia menambahkan, simplifikasi mekanisme pengadaan berisiko menurunkan efisiensi anggaran.

“Seharusnya ada proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan di e-katalog. Di mana tender dan nilai kontraknya clear. Tapi arahnya disimplifikasi di mana program-program ini bisa berjalan dengan agresif, sesuai dengan timeline pemerintah, kemudian mengorbankan adanya sistem pengawasan yang integratif,” jelasnya.

Galau menekankan bahwa korupsi berkorelasi dengan kualitas pertumbuhan ekonomi dan distribusi manfaatnya.

“Dan kita lihat tentu korupsi menjadi salah satu indikator utama dalam nilai progres kualitas ekonomi. Ketika angka pertumbuhannya tinggi tapi indeks korupsinya tinggi. Bersamaan dengan itu berarti menandakan bahwa desentralisasi nilai manfaat dari pertumbuhan itu tidak dirasakan oleh masyarakat di bawah,” ujarnya.

Baca Juga: Prabowo Serukan The New Indonesia: Tidak Boleh Ada Korupsi

Seperti yang diketahui, pada momen Indonesia Economic Outlook 2026, Prabowo bertekad untuk menghabiskan korupsi dari bumi Indonesia dan mengakui bahwa pemerintahannya masih banyak kekurangan.

"Kita tidak perlu malu kalau kita punya kekurangan. Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Segala kebocoran, segala penyelewengan, segala manipulasi ya semua tingkatan," katanya.