Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agama merespons adanya perbedaan penetapan 1 Ramadan 1447 H antara pemerintah dengan sejumlah organisasi masyarakat Islam. Misalnya Muhammadiyah yang telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H pada Rabu, 18 Februari 2026 karena memiliki parameter tersendiri.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan gelaran sidang isbat merupakan ketentuan resmi dari pemerintah untuk memperkirakan penetapan awal puasa dan Idulfitri. Meskipun adanya dinamika, dia menyampaikan bahwa Kementerian Agama berupaya menjadi pihak yang menentukan hari penting keagamaan.
“Kalau kita lihat sejarah bangsa Indonesia, memang sidang isbat selalu jadi faktor penentu lebaran dan puasa. Dalam dua tahun terakhir memang ada perkembangan dan perbedaan, tetapi kita berusaha menjadi media penyatu dalam penentuan hari penting keagamaan,” katanya dikutip dari laman resmi Kemenag, Selasa (17/2/2026).
Menag juga mengingatkan masyarakat tentang kriteria visibilitas hilal (imkanur rukyat) yang digunakan Indonesia bersama negara-negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).
Menurut Menag, ketentuan ini bersifat lebih empiris karena didasarkan pada data pengamatan astronomis yang lebih akurat. Sebelumnya digunakan kriteria 2 derajat, namun berdasarkan riset, hilal pada ketinggian tersebut hampir mustahil terlihat, sehingga dinaikkan menjadi 3 derajat untuk kepastian yang lebih tinggi. Sementara elongasi 6,4 derajat merujuk pada batas fisis (Danjon Limit) yang memungkinkan hilal dapat diamati.
“Kalau kita lihat perhitungan teknologi saat ini, wujud hilal (saat terbenam matahari di Indonesia) masih dalam posisi minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Jadi hampir mustahil bisa dirukyat,” jelas Menag.
Baca Juga
- Penjelasan Lengkap Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa Ramadan pada 18 Februari 2026
- Hasil Sidang Isbat Awal Puasa 2026, Link Live Streaming Resmi Kemenag Penetapan 1 Ramadan
- Jadwal Imsak dan Buka Puasa Ramadan 2026 Lengkap di Seluruh Wilayah Indonesia
Dia menambahkan, selain faktor ketinggian dan elongasi, kondisi cuaca seperti mendung juga menjadi tantangan.
“Jadi memang berlapis-lapis tantangannya. Bisa saja hari ini mendung, atau ketinggian hilal dan sudut elongasinya rendah. Semua itu kita pertimbangkan secara cermat,” katanya.
Menurutnya perbedaan penetapan puasa telah didasari khazanah fikih yang telah lama diadopsi. Oleh karenanya, pemerintah masih menerapkan sidang isbat untuk menentukan posisi hilal di mana kegiatan ini berlangsung di 96 titik di Indonesia.
Pemantauan hilal juga berdasarkan kriteria yang telah disepakati bersama negara-negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Walaupun terdapat perkembangan penggunaan
Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sebagai acuan penentuan awal masuknya bulan suci ramadan
Menurut kiteria MABIMS meliputi ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam dan Elongasi (jarak sudut bulan–matahari) minimal 6,4 derajat.
Nasaruddin mengimbau agar masyarakat tidak perlu banyak berdebat atas perbedaan penetapan awal ramadan yang berpotensi memicu konflik sosial.
Terlebih, katanya, Indonesia telah berpengalaman menghadapi perbedaan dalam menentukan 1 Ramadan
“Saya berharap tidak ada perdebatan di masyarakat. Marilah kita hidup rukun di tengah perbedaan,” tandasnya.
