Kasus bunuh diri seorang anak sekolah dasar lantaran masalah ekonomi yang kompleks di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, menguak buruknya penanganan penduduk miskin oleh pemerintah. Di sisi lain, kepedulian sosial berbagai elemen yang seharusnya hadir sebagai penolong pun digugat.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena datang ke rumah tempat korban tinggal bersama neneknya yang berusia sekitar 80 tahun. Melki, sapaan akrab Melkiades, lalu melihat tempat korban mengakhiri hidup, kemudian pergi ke makam untuk mendoakannya.
Melki kian meneguhkan komitmennya untuk mencurahkan perhatian kepada orang miskin. ”Kami akan fokus urus orang miskin. Mari kita sama-sama berjalan bersama,” ujar Melki dalam wawancara santai dengan Kompas.id, Minggu (15/2/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di NTT yang disurvei terakhir pada September 2025 mencapai 1,032 juta jiwa atau 17,5 persen dari jumlah penduduk. Angka ini turun dari 1,089 juta atau 18,6 persen pada Maret 2025.
Menurut Melki, penanganan kemiskinan selama ini berjalan dalam kotak-kotak yang berbeda. Birokrasi sebagai penggerak pembangunan juga berjalan sendiri-sendiri karena ego sektoral. Organisasi perangkat daerah, bidang, hingga level unit belum bersinergi dengan baik.
Sementara di luar pemerintah lebih kompleks lagi. Ada dunia industri, masyarakat umum, masyarakat sipil, lembaga sosial masyarakat, agama, dan adat. Padahal, semua bekerja dengan tujuan yang sama, yakni untuk kesejahteraan masyarakat.
”Sebenarnya kita ini, kan, urus orang yang sama ini. Orang yang sama di pemerintahan namanya warga negara atau penduduk. Di masyarakat adat dia namanya anak adat. Di agama namanya dia umat atau jemaat. Di teman-teman apa namanya pengusaha namanya konsumen dan sebagainya,” kata Melki.
Melki mendorong agar data kemiskinan diverifikasi bersama-sama demi menghasilkan data yang valid. Dengan demikian, tidak ada lagi data yang tercecer. Hal itu juga memastikan tidak ada kesengajaan memanipulasi data kemiskinan untuk tujuan tertentu.
”Nah, kalau kita bikin model begitu, kita punya data dari bawah yang mudah-mudahan mendekati (situasi) sebenarnya. Berarti sudah kita anggap itu tercakup semua karena semua sudah kroscek,” kata Melki.
Dalam rencana Melki, akan ada program khusus untuk warga miskin ekstrem yang belum memiliki rumah layak huni. Akan ada program bangun atau bedah rumah yang mencapai puluhan ribu unit. Skema pendanaan sedang disiapkan. Material disiapkan pemerintah, sedangkan pengerjaannya dilakukan secara gotong royong oleh warga.
Daniel Hurek, mantan anggota DPRD Kota Kupang, menuturkan, dirinya pernah sengaja menyusup ke dalam antrean warga yang mengambil bantuan langsung tunai. Ia kaget lantaran mendapati ada di antara penerima itu datang menggunakan kendaraan pribadi. Mereka juga mengenakan perhiasan mahal.
Di sisi lain, saat mengunjungi masyarakat, ia mendapati banyak warga yang seharusnya menerima bantuan tidak terdata. Ia menyoroti ketua RT setempat yang tidak melakukan pendataan secara tepat di level paling bawah.
Ia kemudian mendirikan posko pengaduan. Warga yang merasa dirinya miskin, tetapi belum mendapatkan bantuan, diminta melaporkan diri. Total 5.000 keluarga melapor. Setelah dicocokkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih kurang 3.000 keluarga diakomodasi.
Daniel Hurek kemudian terpilih menjadi Wakil Wali Kota Kupang 2007-2012. Dengan pengalaman itu, ia mendorong perangkat pemerintahan di level paling bawah untuk mendata secara baik. Hasilnya, penanganan warga miskin di Kota Kupang berjalan dengan baik.
Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Mikhael Rajamuda Bataona, mengingatkan, mentalitas feodal, laporan ”asal bapak senang”, berorientasi proyek, dan hanya bergerak saat ada isu yang viral. Mental itu menjadi kultur birokrasi di NTT. Kerja birokrasi demikian datar dan tanpa inovasi.
Birokrasi yang seharusnya menjalankan program dan kebijakan kepala daerah justru balik mengatur kepala daerah secara hegemonik. Bukan lewat cara yang kasar, tetapi secara halus dan tanpa disadari kepala daerah. Mereka menggunakan soft power sebagai mesin pemerintah.
”Jika budaya feodal lama di internal birokrasi NTT tidak dihilangkan, yang terjadi adalah pemimpin politik, seperti gubernur, akan terus dicengkeram oleh ’sangkar besi’ birokrasi. Sistem dan aturan kaku yang membelenggu kreativitas, kurangnya inovasi, sehingga mengorbankan kemanusiaan,” kata Michael.
Direktur Centrum Insiatif Rakyat Mandiri John Mangu Ladjar menuturkan, sejak 2024 hingga 2025, pihaknya menggunakan model Community Verified Poverty Data (CVPD) untuk mendata penduduk miskin pada 30 desa di Pulau Timor. Total di enam kabupaten/kota.
CVPD menggabungkan data administratif formal dengan verifikasi sosial berbasis komunitas untuk memastikan bahwa kondisi nyata rumah tangga tecermin secara akurat, dinamis, dan kontekstual. Mereka menggunakan aplikasi data collection real time yang bisa diverifikasi dan divalidasi oleh pihak mana pun, kapan pun.
Hingga saat ini, pihaknya telah memverifikasi secara langsung 3.294 keluarga petani kecil miskin dan miskin ekstrem. ”Kami rekam menggunakan titik koordinat dan dilengkapi dengan foto rumah dan foto orang tersebut serta kondisi sekitarnya. Ketika sistem data dibuka, langsung terlihat jelas,” kata John.
Kematian anak SD dengan gantung diri adalah interupsi lantang untuk membangunkan birokrat yang tidur nyaman dalam kultur feodalisme dan ”asal bapak senang”. Kematiannya menjadi martir bagi masyarakat miskin lainnya. Komitmen pemerintah ditunggu.
Serial Artikel
Apa yang Terjadi hingga Anak SD di NTT Bunuh Diri?
Tragedi di Ngada, NTT, membuka rantai kemiskinan ekstrem, minim dukungan emosional, dan gagalnya sistem melindungi anak hingga ia memilih mengakhiri hidup.
