jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menyebut pernyataan Jokowi mendukung UU KPK dikembalikan ke versi lama berkaitan dengan kepentingan politik.
Ray menyebut Jokowi perlu menyiapkan langkah antisipasi ketika sang putra Wapres RI Gibran Rakabuming Raka tak dipilih Prabowo Subianto sebagai cawapres pada 2029.
BACA JUGA: PSI Gelar Budaya di Alun-Alun Kabupaten Tegal, Rakyat Antusias, Jokowi Juga Hadir
"Jaga-jaga bila memang akhirnya Prabowo tidak berkenan dengan Gibran sebagai satu paket menuju priode kedua," katanya melalui layanan pesan, Selasa (17/2).
Ray mengatakan Jokowi menyiapkan skenario tanpa Prabowo pada 2029 dengan membangun citra bersama Gibran sebagai sosok-sosok yang peduli gerakan antikorupsi.
BACA JUGA: Dukung UU KPK Kembali ke Versi Lama, Jokowi Cuma Mau Mengembalikan Reputasi
"Dimulai dengan mencitrakan Gibran dan Jokowi sebagai orang yang peduli pada gerakan antikorupsi," katanya.
Ray menyebut keinginan dicitrakan sosok yang peduli gerakan antikorupsi dimulai dengan dukungan mengembalikan UU KPK versi lama.
BACA JUGA: Jokowi Dianggap Cari Perhatian dan Mau Cuci Tangan
Banyak pihak menilai perubahan UU KPK pada 2019 melemahkan kemampuan lembaga antirasuah memberantas korupsi.
"Ya, untuk itulah isu mengembalikan UU KPK sebelum revisi digerek," ujar Ray.
Dia mengatakan tanda ingin dicitrakan sosok yang peduli gerakan antikorupsi bisa dilihat dari manuver Gibran saat berbicara RUU Perampasan Aset.
Belakangan, Gibran dalam akun YouTube miliknya yang ditayangkan Jumat (13/2) kemarin, mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset.
"Saat yang sama Gibran berbicara tentang RUU Perampasan Aset," ungkap Ray.
Menurut dia, citra sosok yang peduli gerakan antikorupsi menjadi penting menuju 2029. Sebab, isu itu bakal menjadi poin utama pembahasan dalam pilpres mendatang.
"Akan menjadi salah satu isu utama di pilpres 2029 yang akan datang. Tingkat kepuasan terhadap Prabowo terkelola di 79,9 persen berkat salah satunya penangkapan koruptor," kata Ray.
Menurut dia, langkah Jokowi yang membangun citra terkait antikorupsi menjadi pertanda hubungan eks Gubernur Jakarta itu tak baik saja dengan Prabowo.
"Situasi ini menggambarkan retak hubungan Prabowo-Jokowi," ungkapnya.
UU KPK direvisi pada 2019 atau ketika Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI.
Banyak pihak menilai perubahan aturan itu melemahkan kemampuan lembaga antirasuah memberantas korupsi.
Belakangan, Jokowi menyampaikan persetujuan UU KPK dikembalikan sebelum revisi pada 2019 seperti diusulkan eks ketua lembaga antirasuah Abraham Samad.
Eks Gubernur Jakarta itu juga mengeklaim tak pernah mengusulkan revisi UU KPK ketika menjabat Presiden RI.
Jokowi menuding revisi UU KPK pada 2019 menjadi usul DPR dan tak pernah menandatangani perubahan aturan tersebut setelah disahkan. (ast/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Legislator: Sangat Tak Tepat Jika Jokowi Bilang Tak Pernah Usul Perubahan UU KPK
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan
