Hasil Sidang Isbat yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Selasa (17/2) menentukan bahwa hari pertama puasa akan jatuh pada Kamis (19/2). Dengan keputusan demikian, maka terdapat perbedaan dengan keputusan Muhammadiyah yang akan menjalani hari pertama puasa pada besok (18/2).
Perbedaan ini diakui merupakan hal yang wajar dan justru menunjukkan keindahan tersendiri. Meski begitu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyatakan bahwa Menteri Agama, Nasaruddin Umar memiliki keinginan agar hari pertama puasa dapat serentak.
"Di dalam diskusi tadi ada pandangan, ke depan Bapak Menteri Agama berupaya untuk mempertemukan cara pandang untuk penetapan 1 Ramadan," ujar Marwan.
Marwan mengaku mendukung upaya hal ini. "Karena itu sebagai Ketua Komisi 8, kami nanti mendukung untuk mempertemukan cara pandang sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan ibadah terutama Ramadan maupun nanti Syawal," tutur Marwan.
Sementara itu, Nasaruddin Umar mengaku dalam rangka mengupayakan hal tersebut, ia akan menjadi pendengar yang aktif kepada seluruh organisasi Islam. Selain itu, ia juga akan mendengar para pakar yang sesuai keahliannya.
"Saya kira pertama kali selaku Menteri Agama akan menjadi pendengar aktif dulu kepada seluruh ormas yang ada," ujar Nasaruddin.
"Dengan demikian kita nanti juga akan punya konsep-konsep dan kita juga akan mendengarkan para pakar dalam bidangnya masing-masing," sambungnya.
Nasaruddin mengaku optimis perbedaan yang seringkali terjadi ini dapat dipecahkan. Ia menyoroti terutama yang diperlukan adalah penyesuaian metodologi dan menekan ego masing-masing.
"Saya kok sangat optimis bahwa insyaallah ke depan bisa kita selesaikan persoalan ini. Ya, yang penting metodologinya kita masing-masing ada, tekan ego itu ya. Jadi masing-masing ada penyesuaian diri ya," kata Nasaruddin.
Nasaruddin mengungkapkan bila metode yang sama masih digunakan yaitu mengacu pada wujud hilal, kemungkinan masih riskan berbeda tanggal dalam empat tahun ke depan.
"Kalau kita konsisten dari hanya berpedoman kepada tingginya hilal atau wujudul hilal, empat tahun ke depan itu masih sangat riskan untuk berbeda. Nah maka itu mungkin metodologi perlu kita perkuat nanti akan datang," ungkap Nasaruddin.
Harapan Nasaruddin bukan tanpa dasar. Ia mengeklaim bahwa secara historis persamaan tanggal Ramadan kerap kali terjadi di Indonesia, khususnya pada awal-awal kemerdekaan.
"Karena faktanya sekian puluh tahun awal Indonesia merdeka itu selalu kompak, iya kan? Apalagi dengan hasil keputusan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Agama, itu diterima semua pihak karena adanya metodologi yang bersesuaian pada waktu itu," tutur Nasaruddin.
