Setidaknya memuat beberapa opsi dalam rangka memperkuat institusi pangan, misalnya memperkuat Bapanas sebagai regulator dengan Bulog sebagai operator.
IDXChannel - Pengamat Pertanian dan Pangan Khudori menyoroti wacana penguatan peran Bulog yang dinilai mengarah pada model kelembagaan seperti era pemerintahan Presiden Soeharto melalui Revisi Undang-Undang Pangan.
Dia menjelaskan, revisi UU tersebut setidaknya memuat beberapa opsi dalam rangka memperkuat institusi pangan, misalnya memperkuat Bapanas sebagai regulator dengan Bulog sebagai operator, menggabungkan Bapanas dan Bulog, serta mentransformasi Bulog sepenuhnya.
"Opsi yang direkomendasikan itu adalah opsi ketiga, yaitu Bapanas digabung dengan Bulog," kata Khudori dalam diskusi virtual, Selasa (17/2/2026).
Menurut Khudori, dalam draf revisi terbaru, Bulog tidak lagi berbentuk Perusahaan Umum (Perum) seperti saat ini, melainkan akan menjadi lembaga baru yang akan menjalankan dua tugas sekaligus yaitu operator dan regulator pangan, persis seperti era Presiden Soeharto.
Menurut Khudori, pada masa Orde Baru, Bulog menjadi lembaga yang sangat kuat karena didukung perlindungan langsung dari presiden serta lingkungan politik yang terpusat. Struktur kekuasaan yang monolitik membuat koordinasi dari pusat hingga daerah berjalan dalam satu garis komando.
Fokus kebijakan saat itu lebih menitikberatkan pada efektivitas kerja dibanding transparansi dan akuntabilitas.
Menurutnya, kekuatan Bulog kala itu juga ditopang oleh penggabungan fungsi regulator dan operator dalam satu institusi, sehingga lembaga tersebut berperan sekaligus sebagai pembuat aturan, pelaksana, hingga pengawas.
"Kalau Pak Presiden mengimajinasikan Bulog sekarang dan ke depan itu kuat seperti di zaman orde baru, menurut saya situasi ekonomi politik strategisnya itu sudah sangat-sangat berubah," katanya.
Selain itu, Bulog pada masa tersebut memiliki kepastian saluran distribusi, terutama untuk beras bersubsidi, yang memperkuat perannya dalam stabilisasi pangan nasional. Namun, setelah berubah status menjadi Perum, fungsi Bulog bergeser lebih dominan sebagai operator.
Program penyaluran beras bersubsidi tetap berjalan, tetapi orientasi lembaga menjadi kombinasi antara tugas pelayanan publik (public service obligation/PSO) dan target keuntungan.
Khudori menilai upaya membangun kembali Bulog yang kuat seperti masa lalu harus mempertimbangkan realitas baru, terutama sejak era reformasi dan otonomi daerah. Sejak awal 2000-an, pemerintah pusat tidak lagi menjadi satu-satunya pusat kekuasaan karena kewenangan telah dibagi dengan pemerintah daerah.
"Konsen utama saat ini itu tidak tata kelola kelembagaan, tata kelola pemerintahan, tata kelola korporasi yang baik, transparansi, akuntabilitas. Kalau fungsi operator dan regulator itu jadi satu, itu menurut saya kita akan sulit," kata Khudori.
Dia juga menekankan, desain kelembagaan pangan ke depan perlu mempertimbangkan prinsip tata kelola modern agar tidak menimbulkan konflik kepentingan, terutama bila satu lembaga memegang sekaligus kewenangan pengaturan dan pelaksanaan. Menurutnya, penguatan institusi pangan tetap penting, tetapi harus disesuaikan dengan konteks demokrasi, desentralisasi, dan standar akuntabilitas masa kini.
(Dhera Arizona)
