Program Makan Bergizi Gratis atau MBG, yang berjalan setahun lebih, sudah menyentuh 50,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Badan Gizi Nasional mencatat, penerima manfaat terdiri dari 46,1 juta peserta didik, 1,2 juta ibu menyusui, dan 2,7 juta anak balita sepanjang 2025. Puluhan juta anak sudah merasakan manfaat MBG, meski masih terdapat begitu banyak masalah di berbagai sisi.
Sipet Norhadie (40), warga Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, bercerita tentang menu MBG anaknya di sekolah, mulai dari ayam potong hingga susu kemasan. Ia cukup bersyukur ada susu dalam menu MBG. Menurut Sipet, susu masih menjadi barang mahal baginya.
”Jarang memang minum susu, paling anak-anak saya itu, ya, ASI saja saat masih bayi, setelah itu jarang minum susu,” kata Sipet yang dihubungi dari Jakarta, Senin (16/2/2026).
Ia percaya kalau susu, apa pun bentuknya, pasti bermanfaat untuk pemenuhan gizi anak-anaknya. ”Yang penting jangan kedaluwarsa,” ungkapnya.
Susu segar kerap jadi perbincangan dalam penyajian di menu MBG. Mulai dari persoalan kandungan gizi di dalamnya, persoalan distribusi, hingga ketergantungan terhadap cold chain.
Perdebatan soal kandungan gizi mencuat setelah beberapa wilayah penyebaran MBG menggunakan susu UHT (ultra high temperature), sedangkan sebagian wilayahnya lagi menggunakan susu segar atau 100 persen susu murni. Penggunaan susu murni itu merata di sentra-sentra peternakan sapi perah.
Susu UHT sempat diprotes masyarakat karena dalam kemasannya tertera kandungan susu murni 30 persen. Guru Besar Teknologi Susu dari Fakultas Peternakan IPB University, Epi Taufik, menjelaskan, kandungan gizi susu MBG telah diatur mengikuti spesifikasi khusus dari Badan Gizi Nasional (BGN) dengan mengikuti Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Dalam kebijakan itu, susu MBG berbahan baku susu segar batas minimalnya hanya 20 persen, ditambah padatan susu dengan kandungan gizi seperti susu segar. Meski hanya 20 persen, tetapi kadar gizinya tidak berkurang. ”Jadi, bukan berarti jika susu segarnya 20 persen lalu sisanya semua air,” kata Epi Taufik yang kini menjabat Dewan Pakar BGN.
Tantangan yang dihadapi dalam penggunaan susu UHT dalam menu MBG adalah distribusi. Epi mengatakan, distribusi susu untuk program MBG di Indonesia menghadapi tantangan karakteristik produk yang mudah rusak, terutama di tengah kondisi iklim tropis.
Sebagai program berskala nasional, lanjut Epi, pengiriman susu memerlukan penanganan khusus agar kualitas nutrisinya tetap terjaga sejak keluar dari fasilitas produksi hingga sampai ke tangan siswa. Kendala teknis di lapangan meliputi pendeknya masa simpan susu (shelf life), khususnya jenis pasteurisasi yang membutuhkan rantai pasok pendingin (cold chain) secara berkelanjutan.
Masalah ini diperumit oleh kondisi infrastruktur yang belum merata, pasokan listrik yang tidak stabil di sejumlah daerah, serta tingginya biaya logistik akibat jarak yang jauh antara pusat produksi dan lokasi sekolah.
Untuk itu, kata Epi, kemasan aseptik bisa jadi solusi untuk masalah daya tahan susu. Opsi itu merupakan yang paling realistis untuk skala nasional karena produk susu dalam program MBG diproduksi massal untuk puluhan juta peserta didik.
”Distribusi ke ribuan sekolah tanpa kulkas, pembiayaan logistik lebih rendah, risiko keamanan pangan rendah, volume besar mudah dikelola. Susu yang dikemas secara aseptik memiliki masa simpan yang sangat panjang, biasanya antara 6 dan 12 bulan, selama kemasan tidak dibuka atau rusak,” ungkap Epi.
Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Packaging Federation (IPF) Henky Wibawa. Menurut dia, kebutuhan akan kemasan pangan yang fungsional, aman, higienis, dan ramah lingkungan terus meningkat, bahkan wajib.
”Tren konsumen yang semakin sadar kesehatan dan isu lingkungan mendorong industri untuk menghadirkan kemasan yang menjaga keamanan produk sekaligus mendukung misi praktik berkelanjutan,” kata Henky.
Dalam siaran pers, PT Frisian Flag Indonesia (FFI) menegaskan, keberlanjutan kemasan menjadi faktor strategis dalam industri susu modern. Corporate Affairs Director FFI Andrew Saputro menyampaikan, pihaknya telah melakukan lokakarya bersama LamiPak Indonesia untuk mengevaluasi opsi kemasan yang lebih rendah emisi karbon.
”FFI baru-baru ini melakukan workshop bersama LamiPak untuk memilih varian kemasan dengan jejak karbon yang lebih rendah. Kami melihat pentingnya kemasan yang tidak hanya menjaga kualitas produk susu, tetapi juga selaras dengan target keberlanjutan perusahaan,” ujar Andrew.
LamiPak Indonesia, kini juga fokus pada kemandirian industri kemasan aseptik nasional. Dengan investasi jangka pendek sebesar Rp 3 triliun, perusahaan itu pada awal operasional (2024) mampu memproduksi 12 miliar kemasan per tahun, termasuk produk pelengkap seperti sedotan kertas. Namun, sejak 1 Agustus 2025, LamiPak Indonesia telah beroperasi dengan kapasitas penuh sebesar 21 miliar kemasan per tahun, yang secara signifikan memperkuat rantai pasok kemasan dalam negeri.
”Sebagai salah satu pelaku utama di industri kemasan aseptik Indonesia, LamiPak berkomitmen untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis melalui penyediaan kemasan yang aman, berkualitas tinggi, dan diproduksi di dalam negeri untuk produk susu maupun minuman bergizi lainnya,” ujar Ahmad Rizalmi, PR Manager PT LamiPak Indonesia.
Kebutuhan susu meningkat sejak ada MBG, tetapi kapasitas produksi nasional belum berubah. Industri susu juga menghadapi tantangan produktivitasnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 mencatat, produksi Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) mencapai sekitar 808,35 juta kilogram per tahun atau setara 2.215 ton per hari. Produksi tersebut berasal dari total populasi sapi perah sebanyak 485.809 ekor, dengan 211.739 ekor di antaranya merupakan sapi betina laktasi yang aktif diperah, rata-rata menghasilkan 12,47 liter susu per ekor per hari.
Melihat data itu, Epi menjelaskan, dalam skema MBG dengan asumsi pemberian susu 250 mililiter per sajian, dua kali seminggu, kepada sekitar 60 juta siswa, kebutuhan susu segar mencapai 144 juta liter per tahun. Angka ini setara dengan sekitar 18 persen dari total produksi SSDN saat ini. Jika cakupan diperluas hingga 74 juta siswa, kebutuhan meningkat menjadi 177,6 juta liter atau sekitar 22 persen dari produksi nasional.
Situasi akan jauh lebih menantang, kata Epi, apabila distribusi susu dilakukan setiap hari di sekolah. Dengan skema 20 hari per bulan selama 12 bulan untuk 74 juta siswa, kebutuhan susu segar melonjak menjadi 444 juta liter per tahun atau sekitar 55 persen dari total SSDN yang tersedia.
”Kondisi ini berpotensi memicu kompetisi tinggi dalam memperoleh susu segar dan mengganggu pasar susu komersial yang selama ini sudah mengalami keterbatasan pasokan,” kata Epi.
Saat ini, total kapasitas produksi susu UHT nasional mencapai 360 juta kemasan per bulan atau sekitar 4,32 miliar kemasan per tahun untuk pasar reguler. Sementara itu, kebutuhan susu sekolah dalam skema dua kali seminggu mencapai 5,76 miliar kemasan per tahun untuk 60 juta siswa, dan 7,1 miliar kemasan untuk 74 juta siswa. Ketimpangan ini, ungkap Epi, memicu antrean produksi dan kelangkaan produk susu UHT full cream plain di pasar.
Dari sisi hulu, tambahan kebutuhan 144 juta liter susu per tahun setara dengan kebutuhan sekitar 31.475 hingga 37.770 ekor sapi betina laktasi baru, tergantung produktivitas harian berkisar 12,5–15 liter per ekor. Jumlah ini dinilai lebih realistis untuk dipenuhi dibandingkan target penambahan 1 juta ekor sapi perah.
Hingga Desember 2025, tercatat realisasi pengadaan 12.769 ekor sapi perah bunting. Jika seluruhnya melahirkan dengan selamat, akan ada tambahan sekitar 25.538 ekor induk produktif yang berkontribusi pada peningkatan produksi susu nasional.
”Meski demikian, tantangan tetap besar. Selain perluasan cakupan penerima dan kemungkinan peningkatan frekuensi pemberian susu, permintaan pasar komersial juga terus tumbuh sekitar 6 persen per tahun. Karena itu, peningkatan kandungan minimal susu segar dari 20 persen menjadi 30 persen dalam program MBG diperkirakan baru dapat direalisasikan pada 2027 atau 2028, seiring penguatan populasi sapi perah dan kapasitas industri pengolahan susu nasional,” ungkap Epi.
