Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan hasil pemutakhiran data bantuan bencana Sumatera menemukan sejumlah persoalan data ganda hingga ketidaksesuaian Nomor Induk kependudukan (NIK). Temuan tersebut muncul dalam proses validasi data yang diajukan pemerintah daerah.
“37 kabupaten kota yang sudah mengusulkan dengan SK yang ditandatangani tiga pihak, 8 kabupaten kota baru dengan SK bupati/wali kota, dan 7 kabupaten/kota tidak mengusulkan,” jelas Amalia dalam rapat koordinasi dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).
Berdasarkan usulan dari 37 kabupaten/kota dengan surat keputusan (SK) yang ditandatangani tiga pihak, BPS melakukan proses identifikasi awal terhadap puluhan ribu data penerima bantuan.
“Berdasarkan 37 kabupaten kota yang sudah menandatangani SK yang ditandatangani tiga pihak, kami melakukan identifikasi. Karena kalau ditotal itu semua ada 85.627 record,” ungkap Amalia.
“Kemudian di sini kami cek ini ada NIK yang berulang, kemudian ada yang dituliskan dua kali, tiga kali, bahkan ada yang berkali-kali. Setelah ditunggalkan, maka dari 85.627 itu dengan seluruh SK ada 72.361 yang unik,” tambahnya.
BPS kemudian memfokuskan validasi pada data dari 37 kabupaten/kota yang SK-nya ditandatangani tiga pihak. Dari puluhan ribu data tersebut, masih ditemukan berbagai persoalan administratif seperti satu keluarga dengan dua NIK terdaftar.
Amalia menegaskan penyaluran bantuan harus mengikuti prinsip satu keluarga satu bantuan. Sehingga data ganda tidak dapat digunakan.
“Padahal jumlah bantuan rumah ini harus dilakukan satu keluarga satu bantuan, tidak boleh double. Nah oleh sebab itu kami melakukan identifikasi dan terdapat 47.686 keluarga yang sudah tervalidasi dan ini bisa dijadikan sebagai basis oleh Satgas untuk menyalurkan bantuan,” ujar Amalia.
44 Ribu Keluarga Terdampak Bencana Sumatera Teridentifikasi Bisa Dapat BantuanAmalia mencatat sebanyak 47.686 keluarga terdampak bencana Sumatera telah tervalidasi dan dapat dijadikan basis penyaluran bantuan. Ia mengungkapkan dari total 47.686 keluarga, sebanyak 44.742 keluarga sudah memiliki identifikasi tingkat kerusakan rumah.
"Kami melakukan identifikasi dan terdapat 47.686 keluarga yang sudah tervalidasi dan ini bisa dijadikan sebagai basis oleh satgas untuk menyalurkan bantuan," kata Amalia.
Amalia merinci dari rumah yang sudah teridentifikasi, sebanyak 20.423 unit mengalami kerusakan ringan, 8.972 unit rusak sedang, dan 12.731 unit rusak berat. Selain itu ada 312 unit dengan kategori kerusakan tertentu serta 2.304 unit lainnya kategori lain.
Sementara 2.944 rumah belum dapat ditentukan tingkat kerusakannya karena belum tercantum dalam surat keputusan pemerintah daerah maupun SK tiga pihak.
Amalia menjelaskan data yang belum lengkap itu telah dikembalikan untuk ditindaklanjuti oleh pemda.
"Ini kami kembalikan, kami kemudian minta BPS daerah untuk berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk segera bisa mengidentifikasi 2.944 untuk jenis kerusakan rumahnya," tutur Amalia.
***
Reporter: Nasywa Permana
