Oleh: Tunggal Utama Ramadhan
Suara besi beradu dengan aspal, teriakan tegas aparat, dan isak tangis yang tertahan adalah orkestra sumbang yang belakangan ini kerap terdengar di sudut-sudut Kota Makassar. Di bawah terik matahari, drama realisme sosial kembali pementasan di atas panggung trotoar: penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan pembongkaran lapak semi-permanen.
Sebagai mahasiswa Sastra yang terbiasa membedah teks, fenomena ini bukan sekadar peristiwa penegakan Peraturan Daerah (Perda). Ini adalah teks kehidupan yang penuh paradoks. Di satu sisi, ada narasi tentang ketertiban dan estetika kota yang harus ditegakkan. Di sisi lain, ada narasi tentang perut yang lapar dan ketimpangan ekonomi yang menganga.
Ketika alat berat merobohkan tiang-tiang kayu itu, debu yang mengepul mengaburkan pandangan kita tentang siapa yang benar dan salah. Apakah Satpol PP yang menjalankan tugas negara? Ataukah pedagang kecil yang “mencuri” ruang publik demi sesuap nasi? Alih-alih terjebak dalam debat pro-kontra, mari kita bercermin melalui serangkaian pertanyaan reflektif bagi setiap aktor yang terlibat dalam fragmen kota ini.
Paradoks Estetika Kota
Kepada para pemangku kebijakan, kita sepakat bahwa Makassar harus berbenah menuju kota yang ramah dan estetik, selaras dengan slogan “Sombere’ and Smart City”. Namun, apakah definisi “indah” dan “tertib” harus selalu berbanding lurus dengan ketiadaan “wong cilik” di pusat kota?
Apakah penertiban harus selalu identik dengan pembersihan tanpa solusi? Ketika lapak dibongkar hari ini, adakah jaminan besok mereka tidak akan kembali karena desakan ekonomi? Jika “Sombere’” bermakna keramahtamahan, di mana letak keramahan itu saat alat berat meratakan tempat mencari nafkah warga sendiri?
Mungkin benar mereka salah karena mendirikan bangunan di atas drainase. Namun, sebagai “orang tua” bagi warga kota, apakah hukuman yang diberikan harus berupa pencabutan sumber penghidupan tanpa ruang alternatif? Menata kota adalah kewajiban, tetapi menata kehidupan warganya adalah amanah kemanusiaan. Jangan sampai kita membangun kota yang cantik fisiknya, tapi kehilangan jiwanya karena tak ada lagi ruang bagi mereka yang kalah secara ekonomi.
Ego Kelas Menengah
Refleksi selanjutnya bagi kita, para pejalan kaki dan kelas menengah kota yang sering merasa terganggu dengan PKL. Keluhan kita soal macet dan hak trotoar memang valid. Namun, jika kita berada di posisi mereka yang tak punya modal menyewa ruko, apa yang akan kita lakukan? Rela melihat keluarga kelaparan demi menjaga estetika kota agar sedap dipandang mata orang lain?
Kita sering menuntut kenyamanan kota standar dunia, tapi lupa bahwa struktur ekonomi kita masih timpang. Kita ingin trotoar selebar Orchard Road, tapi lupa sistem jaminan sosial kita belum sekuat negara maju. Sudikah kita sedikit berbagi ruang dan menurunkan ego estetika, sembari mendorong pemerintah memberikan solusi jangka panjang? Atau kita lebih memilih kenyamanan pribadi di atas penderitaan orang lain?
Keadilan Ruang Publik
Terakhir, bagi saudara-saudaraku yang mencari nafkah di bahu jalan. Simpati kami selalu ada untuk perjuangan kalian. Namun, perlu direnungkan: Apakah himpitan ekonomi membenarkan kita mengambil hak publik secara mutlak?
Trotoar dibangun untuk pejalan kaki, dan drainase untuk mengalirkan air. Ketika saluran air ditutup beton permanen demi lapak jualan, lalu banjir merendam rumah warga lain, di mana letak keadilannya? Ruang publik adalah milik bersama, bukan milik pribadi yang bisa dikapling. Meminta keadilan kepada pemerintah itu harus, tetapi berlaku adil terhadap hak warga lain juga kewajiban moral. Jangan sampai perjuangan nafkah justru merugikan sesama warga yang juga berjuang hidup di kerasnya Makassar.
Penggusuran dan penertiban paksa, dalam sejarah peradaban manapun, selalu menyisakan luka kolektif bernama ketidakpercayaan. Sudah saatnya narasi penertiban diubah menjadi narasi penataan yang memanusiakan. Bukan sekadar “bongkar dan pergi”, melainkan “bina dan relokasi”.
Pemerintah butuh ketertiban, pedagang butuh makan, dan warga butuh kenyamanan. Ketiga kebutuhan ini tidak seharusnya saling membunuh. Di antara kerasnya paving blok dan panasnya aspal, semoga masih ada ruang untuk dialog. Kota yang maju bukanlah kota yang trotoarnya bersih dari orang miskin, melainkan kota yang mampu memuliakan setiap warganya tanpa terkecuali. (*/)
Mahasiswa Magang Fajar, Sastra Indonesia Universitas Hasanuddin
