Bisnis.com, CIREBON - Perekonomian Jawa Barat menunjukkan akselerasi dalam satu tahun terakhir.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) provinsi tersebut secara year on year mencapai 5,85%, lebih tinggi dibanding periode sebelumnya yang sebesar 5,2% dan melampaui rata-rata nasional 5,39% pada kuartal IV/2025.
“Untuk LPE menembus 5,85%, Jabar bertumbuh dan tentu ini harus kita syukuri agar kita bekerja lebih rajin lagi,” ujar Herman beberapa waktu lalu di Cirebon.
Capaian tersebut mencerminkan peningkatan aktivitas produksi barang dan jasa di Jawa Barat selama setahun terakhir. Secara makro, pertumbuhan ekonomi daerah dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dirilis otoritas statistik resmi, yakni Badan Pusat Statistik.
Herman menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Jabar ditopang sejumlah komponen utama, mulai dari belanja pemerintah, investasi, konsumsi rumah tangga, hingga kinerja perdagangan luar negeri. Dari sisi investasi, realisasi penanaman modal sepanjang tahun terakhir mencapai Rp296,8 triliun. Angka tersebut disebut sebagai yang tertinggi secara nasional.
Menurut dia, investasi memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan porsi mendekati 30%. Besarnya arus modal yang masuk dinilai menjadi katalis bagi ekspansi sektor industri, manufaktur, dan kawasan ekonomi baru di sejumlah wilayah kabupaten/kota.
Baca Juga
- Dedi Mulyadi Siapkan Sanksi untuk ASN Pemprov Jabar yang Kerja Malas Saat Ramadan
- Berpengaruh ke Iklim Investasi, Jabar Genjot Kenaikan IPKN
- PR Kang Dedi Sebagai Gubernur Jabar Populer, Kemiskinan hingga Akses Modal
Selain investasi, sektor perdagangan luar negeri juga mencatatkan performa positif. Jawa Barat membukukan surplus perdagangan sebesar US$24 miliar. Nilai ekspor tercatat mencapai US$434, sedangkan impor berada di kisaran US$10 miliar.
Surplus tersebut menunjukkan neraca perdagangan Jabar berada dalam posisi kuat, di mana nilai ekspor jauh melampaui impor. Herman memperkirakan kontribusi ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 10%.
Dari sisi sosial ekonomi, indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan. Angka kemiskinan di Jawa Barat turun dari 7,02% menjadi 6,78% dalam setahun terakhir. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
“Kami sampaikan bahwa angka kemiskinan turun satu tahun terakhir dari 7,02% ke 6,78%. Angka pengangguran turun dari 6,77% ke 6,66%,” kata Herman.
Penurunan tingkat pengangguran terbuka tersebut menandakan adanya tambahan penyerapan tenaga kerja, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan investasi di berbagai sektor. Perbaikan dua indikator ini dinilai menjadi sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi turut berdampak pada kondisi sosial masyarakat.
Dari aspek fiskal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp32 triliun. Hampir seluruh anggaran tersebut, kata Herman, telah dibelanjakan secara optimal untuk mendorong aktivitas ekonomi daerah.
Belanja pemerintah provinsi diperkirakan menyumbang sekitar 10 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, optimalisasi belanja APBD kabupaten/kota yang totalnya mencapai Rp115 triliun turut memperkuat perputaran ekonomi di tingkat lokal.
“Tidak ada anggaran yang tidak termanfaatkan. Fungsi APBD adalah mendorong perekonomian daerah dan menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.
