Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat sebanyak 201.953 debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total outstanding Rp12,19 triliun memperoleh berbagai skema relaksasi untuk menjaga kelangsungan usaha dan kualitas kredit perbankan pascabencana di tiga provinsi.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman membeberkan berdasarkan pemetaan per 17 Februari 2026 bersama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dan BPD Aceh, debitur terdampak tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
"Inilah angka terakhir kita yaitu 200.000 debitur dengan jumlah outsanding sejumlah sekitar Rp12 triliun," kata Maman dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera bersama pimpinan DPR RI di Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Rinciannya, sebanyak 125.200 debitur berada di Aceh dengan outstanding Rp7,38 triliun, 53.200 debitur di Sumatra Utara dengan outstanding Rp3,06 triliun, serta 28.400 debitur di Sumatra Barat dengan outstanding Rp1,79 triliun.
Untuk para debitur yang terdampak, perbankan memberikan kemudahan berupa keringanan suku bunga, masa tenggang (grace period), pengaturan kembali status kolektibilitas, restrukturisasi pinjaman, relaksasi agunan tambahan, hingga kemudahan akses KUR baru.
Bahkan, terdapat usulan penghapusan kredit sesuai ketentuan Permenko Nomor 2 Tahun 2026. Kebijakan ini diharapkan menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memberi ruang pemulihan bagi pelaku UMKM.
Baca Juga
- Tito: Korban Bencana Sumatra Dapat Dana Tunggu Hunian Rp1,8 Juta per KK
- Purbaya Suntik Dana Tambahan Rp10,65 Triliun untuk Tangani Bencana Sumatra
- Mendagri Catat 29 Desa yang Hilang Imbas Bencana Sumatra, Bakal Dihapus dan Direlokasi
Seiring dengan hal tersebut, Maman menyampaikan bahwa program pendampingan bagi pelaku UMKM terdampak bencana menunjukkan progres positif. Pemerintah mencatat peningkatan transaksi usaha di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pascabencana akhir November 2025.
“Kementerian UMKM terus mendorong pergerakan ekonomi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat agar pengusaha UMKM dapat segera bangkit dan kembali produktif,” tutur Maman.
Sejak program pendampingan diluncurkan pertengahan Januari 2026, nilai penjualan meningkat 27,5%. Hingga 11 Februari 2026 tercatat 3,5 juta transaksi terhadap 2.128 item produk dari 2.059 pelaku UMKM. Produk yang paling diminati meliputi pakaian, makanan, kerajinan tangan, dan perlengkapan kecantikan.
Transaksi di Sumatra Utara mencapai 1,35 juta dan Sumatra Barat 2 juta, menunjukkan kondisi usaha relatif pulih. Sementara di Aceh tercatat 16.800 transaksi, mengindikasikan sebagian pelaku UMKM mulai berproduksi kembali meski masih menghadapi kendala operasional.
Selain restrukturisasi kredit, pemerintah menyiapkan Bantuan Presiden (BanPres) Rehabilitasi Usaha Mikro sebesar Rp3 juta per penerima untuk 200.000 usaha mikro terdampak yang belum memiliki akses perbankan.
Di sisi lain, bantuan produksi juga disalurkan untuk mengaktivasi kembali restoran, kafe, warung, dan toko. Aktivasi toko kelontong dilakukan melalui kolaborasi dengan dinas setempat serta optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya di Aceh.
