Presiden Prabowo Subianto akan meneken perjanjian tarif dagang dengan Presiden AS Donald Trump.
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto akan meneken perjanjian tarif dagang dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Washington DC pada 19 Februari 2026.
"Rencana kalau sesuai jadwal di tanggal 19 (Februari)," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Prasetyo menjelaskan, agenda utama Presiden Prabowo di AS adalah menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Setelah agenda tersebut, akan ada penandatanganan kerja sama tarif dagang antara kedua negara.
"Agenda Bapak Presiden yang pertama adalah menghadiri undangan mengenai meeting BOP ya, Board of Peace. Kemudian juga atas koordinasi kedua negara, salah satu tambahan agendanya adalah insyaAllah akan ada penandatanganan mengenai tarif dagang dengan Pemerintah Amerika Serikat," ujarnya.
Dia memastikan, penandatanganan tersebut direncanakan berlangsung pada hari yang sama setelah agenda BoP selesai.
"Ya, setelah BoP baru kemudian akan ada rencana tanda tangan kerja sama tarif," tutur dia.
Terkait isi perjanjian, Prasetyo menyebut belum ada perubahan dari kesepakatan sebelumnya, termasuk soal besaran tarif yang sempat dibahas.
"Untuk sementara belum ya. Untuk sementara belum ada perubahan tapi tentunya mari kita semua berharap barangkali nanti di dalam pertemuan antara Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Trump mungkin ada perubahan yang itu bermanfaat bagi bangsa dan negara kita," katanya.
Saat ditanya kemungkinan penurunan tarif, Prasetyo mengaku pemerintah berharap ada hasil yang lebih menguntungkan, meski keputusan akhir tetap bergantung pada hasil negosiasi kedua pemimpin.
"Ya harapan kita kan tentu ada pengen seperti itu. Siapa tahu," ujarnya.
Dia menambahkan, pemerintah terus melakukan upaya negosiasi. Namun, belum ada tawaran baru yang disiapkan secara khusus menjelang pertemuan tersebut.
Menurutnya, peluang perubahan kebijakan tetap terbuka, mengingat hubungan baik antara kedua pemimpin negara.
"Dan kalaupun kita ingin ada penurunan lagi ya kita serahkan kepada dua pemimpin ini barangkali nanti dalam proses komunikasinya tidak menutup kemungkinan karena hubungan baik kedua pemimpin ini mungkin ada perubahan kebijakan kita tidak tahu," kata dia.
(DESI ANGRIANI)
