JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menandatangani Perjanjian Perdagangan Timbal Balik atau Agreement On Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) pada Kamis (19/2/2026).
Dia mengatakan penandatanganan tersebut rencananya akan dilakukan seusai Presiden Prabowo mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump.
“Agenda Bapak Presiden yang pertama adalah menghadiri undangan mengenai meeting BOP ya, Board of Peace,” ucap Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, dikutip dari laporan jurnalis Kompas TV, Vedrisca Ananda.
“Kemudian juga atas koordinasi kedua negara, salah satu tambahan agendanya adalah insyaallah akan ada penandatanganan mengenai tarif dagang dengan pemerintah Amerika Serikat. Rencana kalau sesuai jadwal di tanggal 19.”
Baca Juga: Pakar: Prabowo Harus Sampaikan Kehadirannya di Board of Peace karena Mandat PBB
Saat ditanya apakah ada perubahan isi kesepakatan mengenai tarif dagang untuk Indonesia yang sebesar 19 persen, dia mengatakan belum ada.
“Untuk sementara belum ada perubahan tapi tentunya mari kita semua berharap barangkali nanti di dalam pertemuan antara Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Trump mungkin ada perubahan yang itu bermanfaat bagi bangsa dan negara kita,” ucap Prasetyo.
“Harapan kita kan tentu ada, pengen seperti itu (penurunan tarif dagang untuk Indonesia).”
Namun, kata Prasetyo, tidak ada informasi mengenai besaran penurunan tarif yang diinginkan.
“Tidak ada briefing ya kalau mengenai pengennya ke angka berapa. Kan mungkin kita hanya melihat negara-negara lain aja kalau ada yang bisa turun 18, ya mungkin kita pengen turun ke 18. Tapi kan bukan kita yang menentukan hal tersebut. Tapi bagian dari kita upaya untuk bernegosiasi kan terus kita lakukan,” kata Prasetyo.
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV, Antara
- mensesneg
- prasetyo hadi
- prabowo subianto
- prabowo tandatangani tarif dagang
- tarif dagang
- perjanjian dagang RI AS
