FAJAR, MAKASSAR – Ribuan aparatur pelayanan publik menyuarakan kegelisahan atas kebijakan pengangkatan ASN PPPK yang dinilai belum mencerminkan rasa keadilan. Mereka menuntut adanya masa pengabdian nyata sebelum pengangkatan, serta kepastian hak karier, penghasilan layak, dan perlindungan dari pemutusan kontrak sepihak.
Surat Terbuka sebagai berikut:
Suara Nurani Pengabdian Memohon Keadilan dalam Kebijakan ASN PPPK
Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia
Dengan hormat,
Kami menaruh harapan besar kepada Bapak Presiden sebagai pemimpin yang dikenal tegas, berani, dan memiliki kepekaan nurani terhadap jerih payah rakyatnya. Kami percaya, di tangan Bapak, negara masih memiliki ruang untuk mendengar suara pengabdian yang selama ini berjalan dalam kesunyian.
Melalui surat ini, kami menyampaikan kegelisahan yang lahir dari rasa keadilan yang terusik. Pengangkatan sejumlah pejabat dan pegawai, termasuk di lingkungan Badan Gizi Nasional, sebagai ASN PPPK tanpa melalui proses pengabdian terlebih dahulu telah menimbulkan pertanyaan mendalam di kalangan aparatur pelayanan publik. Terlebih, sekitar 32.000 pegawai inti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)—meliputi Kepala SPPG, tenaga gizi, dan akuntan—telah diangkat menjadi ASN PPPK.
Kami memandang, demi rasa keadilan dan kelayakan moral kebijakan, setiap pegawai yang akan diangkat menjadi ASN PPPK seharusnya terlebih dahulu melalui masa pengabdian nyata sekurang-kurangnya dua tahun. Dengan demikian, negara benar-benar mengenal loyalitas, integritas, dan dedikasi mereka yang akan mengemban status aparatur negara.
Pada saat yang sama, hati kami kian perih melihat nasib ASN PPPK paruh waktu yang digaji dalam jumlah sangat rendah, jauh di bawah upah minimum, bahkan tidak mencukupi standar kebutuhan hidup layak. Mereka bekerja dengan tanggung jawab yang sama, melayani masyarakat dengan beban yang tidak ringan, namun harus hidup dalam ketidakpastian dan keterbatasan yang memprihatinkan.
Lebih dari itu, ASN PPPK yang telah diangkat sebelumnya hingga kini tidak memiliki kepastian hak karier, pengembangan kompetensi, maupun jaminan hari tua dan pensiun. Di beberapa daerah, bahkan terjadi pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tanpa perlindungan yang memadai. Kondisi ini tidak hanya melukai rasa keadilan, tetapi juga menggerus martabat pengabdian aparatur negara yang selama ini setia bekerja tanpa banyak menuntut.
Bapak Presiden yang kami hormati, pengabdian yang panjang tidak seharusnya berakhir dengan pengabaian. Loyalitas tidak semestinya dibalas dengan ketidakpastian. Aparatur yang telah mengabdikan tenaga, waktu, dan hidupnya untuk pelayanan publik pantas mendapatkan kehadiran negara yang adil dan melindungi.
Wahai Bapak Presiden kami, dengarkanlah suara nurani rakyat. Suara guru, dosen, tenaga kesehatan, tenaga teknis di institusi pemerintahan, serta aparatur lain yang setia mengabdi tanpa sorotan. Kami percaya, keadilan yang Bapak tegakkan hari ini akan menjadi warisan kepemimpinan yang dikenang oleh generasi mendatang.
Hormat kami,
Fadlun, S.IP, MIP
Ketua Umum Aliansi Merah Putih
