Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut awal tahun 2026 ditandai dengan meningkatnya ketegangan dalam hubungan internasional baik dalam bentuk konflik bersenjata maupun eskalasi perang dagang. Hal tersebut, kata Puan, mengganggu rantai pasok dan memperlambat ekonomi global.
Dalam kondisi tersebut, kata dia, tidak ada bangsa yang dapat berdiri sendiri. Dalam mencapai stabilitas global, harus dilakukan kerja sama. Menurutnya, dinamika global saat ini menuntut diplomasi yang efektif berorientasi solusi yang damai.
Terkait hal tersebut, Puan menegaskan Indonesia harus bisa memaksimalkan perannya di dunia Internasional. Termasuk tetap mendorong agenda Kemerdekaan Palestina.
"Dalam konteks tersebut pemerintah harus bisa mengoptimalkan posisi strategis Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB maupun dalam Dewan Perdamaian Board of Peace untuk kontribusi nyata terhadap penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza, serta mendorong terwujudnya Kemerdekaan Palestina," kata Puan dalam Rapat Paripurna di DPR RI, Kamis (19/2).
Menurut Puan, kepemimpinan Indonesia dalam Dewan HAM PBB dan keikutsertaan dalam Board of Peace harus tetap berlandaskan politik luar negeri yang bebas dan aktif,
"Menjunjung tinggi prinsip sovereign equality atau kesetaraan kedaulatan negara sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB dan Amanat Pembukaan UUD 1945," kata Puan.
"Untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Prinsip ini memastikan bahwa diplomasi Indonesia bukan sekadar simbolik melainkan berdiri teguh kepada kedaulatan kesetaraan dan penghormatan kepada hukum internasional," pungkasnya.
