- Pemerintah melaksanakan groundcheck data penerima iuran BPJS PBI untuk memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan akurat.
- Menteri Sosial Gus Ipul menugaskan pendamping PKH dan petugas lapangan bekerja profesional tanpa menerima titipan pihak manapun.
- Proses pengecekan ini tidak mengurangi alokasi 96,8 juta penerima, tetapi mengarahkan penyaluran kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
Suara.com - Pemerintah mulai melakukan groundcheck atau pengecekan langsung ke lapangan terhadap data penerima bantuan iuran BPJS PBI guna memastikan bantuan tepat sasaran. Dalam proses ini, masyarakat diminta menyampaikan data secara jujur, sementara petugas diingatkan agar bekerja profesional tanpa menerima titipan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan peran penting pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan petugas lapangan dalam memastikan akurasi data penerima bantuan.
“Karena para pendamping PKH, petugas-petugas di lapangan ini adalah mata negara, telinga negara, dan mereka yang terdepan mewakili negara,” kata Gus Ipul di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Ia meminta para pendamping bekerja sesuai standar pertanggungjawaban serta menjaga integritas selama proses verifikasi data berlangsung.
“Untuk itu saya minta benar-benar bertanggungjawab, tidak subjektif, tidak menerima titipan-titipan dari siapapun agar data kita benar-benar akurat,” ujarnya.
Gus Ipul menegaskan pelaksanaan groundcheck tidak berdampak pada pengurangan jumlah penerima bantuan. Pemerintah tetap mengalokasikan BPJS PBI bagi 96,8 juta penerima manfaat, namun penyaluran diarahkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
“Ini tidak dikurangi. Jadi alokasi PBI ini tidak dikurangi, alokasinya tetap untuk 96,8 juta penerima manfaat. Tapi tetap alokasinya tetapi dialihkan kepada mereka yang memenuhi kriteria sesuai standar yang telah ditetapkan,” katanya.
Dalam pelaksanaan groundcheck, pemerintah melibatkan sekitar 40 ribu pendamping PKH serta ratusan mitra statistik yang difokuskan pada proses pengecekan lapangan.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengimbau masyarakat yang didatangi petugas agar memberikan informasi lengkap dan jujur guna mendukung pembaruan data sosial nasional.
Baca Juga: Kemensos: 40 Ribu Peserta BPJS PBI Direaktivasi, 2 Ribu Beralih Bayar Iuran Sendiri
“Kami juga ingin menghimbau kepada nanti masyarakat atau keluarga yang didatangi oleh petugas untuk bisa memberikan data yang sejujur-jujurnya data yang lengkap karena ini tentunya akan membantu kami untuk menghadirkan DTSEN yang lebih akurat,” ujar Amalia.
Groundcheck nasional ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas data penerima bantuan sosial, sekaligus memastikan program perlindungan sosial berjalan lebih tepat sasaran tanpa adanya penerima yang tidak memenuhi kriteria.
