Pantau - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mendorong peningkatan kapasitas desa dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana menyusul tingginya tren bencana hidrometeorologi yang berdampak langsung pada wilayah perdesaan sepanjang 2025.
Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, Samsul Widodo, menyatakan bahwa “Yang menjadi menarik, 98,33 persen adalah bencana hidrometeorologi. Jadi, banjir, cuaca ekstrim, tanah longsor, pembakaran hutan dan kekeringan. Yang paling rentan dan paling kena risiko itu adalah desa,” ungkapnya dalam Workshop Formula Indeks Risiko Iklim Desa sebagai Insentif Tambahan Dana Desa di Kantor Ditjen PPDT Kemendes, Jakarta.
Ia memaparkan total kejadian bencana sepanjang 2025 mencapai 3.116 kejadian atau meningkat 121 persen dibandingkan tahun 2024.
Samsul menegaskan, “Saya sampaikan, ini data yang kami sudah update kemarin bahwa total kejadian bencana itu 3.116 sepanjang 2025 meningkat 121 persen dibanding 2024. Dampak kerusakan itu cukup signifikan,” ujarnya.
Samsul menjelaskan desa menjadi pihak paling terdampak karena keterbatasan alternatif sumber penghidupan masyarakat.
Ia mengatakan, “Saya selalu sampaikan, kalau kita orang Jakarta berdampak, kita masih punya tabungan atau apa. Tapi kalau orang desa, itu tidak bisa lagi. Artinya adalah bahwa dia satu-satunya sawah yang dia punyai, satu-satunya kebun yang dia punyai, satu-satunya ternak yang dia punyai sehingga dia tidak punya alternatif,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat desa sangat rentan ketika bencana merusak lahan pertanian, perkebunan, maupun peternakan yang menjadi sumber ekonomi utama warga.
Kemendes PDT menilai peningkatan kapasitas mitigasi bencana di desa perlu dilakukan secara sistematis melalui pelatihan bagi kepala desa dan perangkat desa.
Kementerian juga menekankan pentingnya pemanfaatan Indeks Risiko Iklim Desa sebagai dasar kebijakan dan penganggaran agar tidak berhenti sebagai data semata.
Melalui penguatan kapasitas, integrasi indeks risiko dalam kebijakan, dan pengarusutamaan isu perubahan iklim, desa diharapkan mampu meningkatkan ketahanan terhadap bencana sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah meningkatnya risiko bencana.
