Jakarta, VIVA – Dalam penampilan perdananya di Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono menegaskan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi skenario tekanan eksternal, sebagaimana hasil dari liquidity stress test.
“Liquidity stress test telah dilakukan oleh Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan Market (DSMM), menunjukkan ketahanan perbankan terhadap skenario tekanan eksternal," kata Thomas dalam telekonferensi pers, Kamis, 19 Februari 2026.
Dia juga melaporkan bahwa bank sentral tengah mempersiapkan koordinasi lebih lanjut bersama pemangku kepentingan terkait, guna memperkuat narasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan dikomunikasikan kepada investor maupun lembaga pemeringkat kredit.
- [Mohammad Yudha Prasetya]
Koordinasi yang dijalin antara lain yakni dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Danantara, dan OJK, untuk membangun sebuah narasi yang terpadu mengenai pertumbuhan ekonomi yang bisa dikhususkan terhadap investor.
"Maupun kepafa credit rating agency yang akan datang di kemudian hari," ujarnya.
Diketahui, pwr 9 Februari 2026 Thomas resmi dilantik menjadi Deputi Gubernur BI Periode 2026-2031. Sebelumnya pada 26 Januari 2026, Dia juga telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI dan pada hari yang sama terpilih menjadi Deputi Gubernur BI.
Thomas sebelumnya memegang jabatan sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) sejak 18 Juli 2024 atau pada masa kepemimpinan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hingga era Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Juda Agung mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Deputi Gubernur BI kepada Presiden RI terhitung sejak 13 Januari 2026. Kini, Juda Agung mengemban jabatan Wamenkeu sejak dilantik pada 5 Februari 2026.
Dalam konferensi pers pada 28 Januari 2026, Thomas menyatakan dirinya mengambil peran komunikasi tanpa mengurangi independensi bank sentral.
Dia menjelaskan, peran yang ia maksud serupa seperti yang dia jalankan di Kemenkeu. Pada awal penugasannya di instansi bendahara negara ini, dia membantu Kemenkeu di era Presiden Joko Widodo menyusun anggaran pemerintahan presiden berikutnya.
