Pemilu Bangladesh: Era Baru Setelah Hasina dan Prospek Politik ke Depan

Pemilu nasional Bangladesh terbaru menandai babak politik baru yang berpotensi mengubah arah demokrasi negara tersebut. Setelah lebih dari satu dekade didominasi oleh Liga Awami di bawah kepemimpinan Sheikh Hasina, hasil pemungutan suara kali ini membuka ruang transisi kekuasaan yang signifikan.

Bagi banyak pengamat, momentum ini bukan sekadar pergantian elite, melainkan juga sebuah ujian besar bagi konsolidasi demokrasi Bangladesh di tengah tekanan ekonomi dan dinamika geopolitik kawasan.

Pemilu parlemen digelar pada 12 Februari 2026 dengan partisipasi pemilih yang tinggi. Komisi Pemilihan Bangladesh mencatat lebih dari 127 juta warga terdaftar sebagai pemilih, dengan tingkat partisipasi yang diperkirakan melampaui 65 persen—angka yang menunjukkan tingginya mobilisasi politik pascakrisis 2024 (Komisi Pemilihan Bangladesh, 2026).

Pemilu ini merupakan yang pertama setelah gejolak politik besar, yang memaksa mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina mundur, menyusul gelombang demonstrasi nasional terkait isu tata kelola dan ekonomi.

Setelah pengunduran diri Hasina, pemerintahan sementara dipimpin oleh ekonom peraih Nobel, Muhammad Yunus, yang diberi mandat untuk menstabilkan situasi politik dan mempersiapkan pemilu yang lebih kredibel.

Pemerintahan interim ini mendapat perhatian internasional karena berupaya memperkuat transparansi pemilu, termasuk melalui pengawasan independen yang lebih luas (International Crisis Group, 2025). Langkah tersebut dinilai membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses elektoral, meskipun sebagian kelompok oposisi masih mengkritik kesiapan institusional negara.

Hasil resmi menunjukkan bahwa Bangladesh Nationalist Party (BNP) yang dipimpin Tarique Rahman meraih kemenangan dominan dengan sekitar 209 kursi parlemen dari total 300 kursi yang diperebutkan.

Jamaat-e-Islami berada di posisi kedua dengan sekitar 68 kursi, sementara partai-partai kecil memperoleh sisa kursi (Komisi Pemilihan Bangladesh, 2026). Konfigurasi ini memberi BNP ruang yang relatif nyaman untuk membentuk pemerintahan, sekaligus menandai berakhirnya dominasi panjang Liga Awami di parlemen.

Kemenangan oposisi tidak terlepas dari konteks ekonomi domestik yang menantang. Dalam dua tahun terakhir, Bangladesh menghadapi tekanan inflasi pangan, pelemahan cadangan devisa, dan perlambatan ekspor garmen—sektor yang menyumbang lebih dari 80 persen pendapatan ekspor negara.

Bank Dunia melaporkan pertumbuhan ekonomi Bangladesh turun menjadi sekitar 5,6 persen pada 2025, dibandingkan dengan rata-rata di atas 6 persen sebelum pandemi (World Bank, 2025). Perlambatan ini memperkuat sentimen publik bahwa diperlukan perubahan kebijakan ekonomi.

Selain faktor ekonomi, isu tata kelola pemerintahan menjadi tema sentral kampanye. Sejumlah survei domestik menunjukkan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap korupsi, independensi lembaga negara, dan kualitas demokrasi.

BNP secara efektif memanfaatkan isu tersebut dengan mengusung agenda reformasi institusional dan pemulihan ekonomi. Basis pemilih muda di wilayah perkotaan—yang jumlahnya terus meningkat—menjadi salah satu penentu kemenangan oposisi, mencerminkan pergeseran preferensi politik generasi baru.

Namun, kemenangan besar BNP juga membawa tantangan signifikan. Politik Bangladesh secara historis ditandai dengan rivalitas tajam antara dua blok utama—Liga Awami dan BNP—yang kerap memicu polarisasi.

Pemerintahan baru perlu mengelola transisi secara hati-hati untuk mencegah eskalasi ketegangan politik. Tantangan awal mencakup konsolidasi legitimasi, reformasi sektor keamanan, dan upaya meredakan fragmentasi sosial yang muncul selama periode krisis.

Dari perspektif ekonomi, prioritas pemerintah baru kemungkinan akan berfokus pada stabilisasi makroekonomi dan pemulihan kepercayaan investor. Bangladesh selama ini dipandang sebagai salah satu “success story” manufaktur di Asia Selatan, khususnya dalam industri tekstil dan garmen.

Namun, tekanan eksternal—termasuk perlambatan permintaan global dan kenaikan biaya energi—membuat model pertumbuhan berbasis ekspor menghadapi ujian baru. Reformasi iklim investasi dan diversifikasi industri diperkirakan menjadi agenda kunci dalam beberapa tahun ke depan.

Implikasi regional juga tidak kalah penting. India—yang selama ini memiliki hubungan erat dengan pemerintahan sebelumnya—akan mencermati arah kebijakan luar negeri pemerintah baru. Stabilitas hubungan Dhaka-New Delhi sangat penting bagi keamanan perbatasan dan kerja sama ekonomi di Asia Selatan.

Di sisi lain, China diperkirakan tetap mempertahankan keterlibatan ekonominya melalui proyek infrastruktur dan konektivitas dalam kerangka Belt and Road Initiative. Pemerintahan baru Bangladesh kemungkinan akan berupaya menyeimbangkan hubungan kedua kekuatan tersebut untuk memaksimalkan manfaat ekonomi.

Negara-negara Barat—termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa—juga memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas Bangladesh, terutama karena negara ini merupakan salah satu pemasok utama produk garmen global.

Gangguan politik berkepanjangan dapat berdampak pada rantai pasok tekstil internasional. Oleh karena itu, komunitas internasional cenderung mendorong transisi politik yang inklusif, transparan, dan menghormati prinsip demokrasi.

Pemilu Bangladesh 2026 merupakan titik balik penting dalam evolusi politik negara tersebut. Kemenangan BNP membuka peluang bagi pembaruan kebijakan dan rekonsolidasi demokrasi, tetapi juga menghadirkan tantangan kompleks dalam menjaga stabilitas domestik dan kepercayaan internasional.

Dalam beberapa tahun ke depan, Bangladesh akan menjadi salah satu negara Asia Selatan yang paling menarik untuk diamati, baik dari perspektif politik maupun ekonomi.