Grid.ID - 13 perempuan Jabar jadi korban TPPO, Dedi Mulyadi ternyata akan langsung terbang ke Sikka, NTT demi menjemput korban.
Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kembali mencuat di Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebanyak 13 perempuan asal Jawa Barat dan satu warga Jakarta diduga menjadi korban eksploitasi di Pub Eltras Maumere, Kelurahan Madawat.
Dedi Mulyadi dikabarkan akan terbang ke Sikka, NTT demi menjemput 13 perempuan Jabar jadi korban TPPO. Aksi Gubernur Jabar itu langsung menjadi sorotan.
Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa, Jutek Bongso, menyampaikan bahwa Gubernur telah berkomunikasi secara langsung dengan para korban guna memberikan dukungan moral serta memastikan mereka segera dipulangkan ke daerah asal masing-masing.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat semuanya dapat dipulangkan oleh Pak Gubernur Jawa Barat, ya. Pak Gubernur juga berencana akan menjemput mereka secara langsung ke NTT, ya,” ujar Jutek, dikutip dari TribunJabar.id.
Jutek mengaku tidak tahu secara pasti, kapan Dedi Mulyadi akan terbang ke Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun yang pasti, pihak dari Polda Jabar sudah berkoordinasi dengan Polda NTT dan Polres Sikka.
“Kami tidak tahu kapan akan dijemput oleh Pak Gubernur, ya. Tapi yang pasti KDM (Kang Dedi Mulyadi) akan langsung ke NTT. Kami sudah berkoordinasi dengan berbagai lintas dinas dan juga dengan teman-teman di Polda Jabar, Mabes Polri, Polda NTT dan Polres, kami sudah rapat dan kami sudah koordinasikan,” ucapnya.
Dikatakan Jutek, langkah yang diambil Gubernur bukan untuk mencampuri proses hukum yang sedang berjalan di NTT. Tapi, upaya mempercepat penyelamatan para korban yang saat ini masih berada di rumah penampungan.
"Pak Gubernur sangat concern terhadap perlindungan perempuan dan anak. Beliau tidak ingin mereka menjadi korban dua kali. Mereka sudah mengalami dugaan kekerasan seksual dan TPPO, kondisi psikis mereka trauma dan menurun," katanya.
Jutek juga menyebutkan, kondisi para korban mulai membaik setelah dihubungi langsung oleh Dedi Mulyadi melalui panggilan video. Dalam waktu dekat, Dedi direncanakan akan terbang ke NTT untuk menjemput para korban secara langsung dan membawa mereka kembali ke daerah masing-masing.
“KDM langsung yang akan menjemput, tapi belum tahu kapan berangkatnya, tapi yang pasti akan membawa mereka pulang untuk menyelamatkan masa depan mereka dan menyelesaikan persoalan mereka," katanya.
Kasus hukum ke-13 korban tersebut, kata Jutek, sudah berjalan sekitar satu bulan di Polres Sikka. Namun, jika harus menunggu proses hukum rampung, waktu yang dibutuhkan akan panjang, sementara kondisi para korban perlu segera ditangani.
"Kalau menunggu selesai akan panjang (waktunya) jadi nasib mereka penghasilan mereka selama di penampungan, mungkin ada relawan membantu. Tapi mungkin mereka tulang punggung keluarga ini menjadi persoalan," katanya.
Jutek menambahkan, tim khusus memastikan proses pemulangan korban tidak akan mengganggu jalannya proses hukum di Polda NTT. Koordinasi pun telah dilakukan dengan berbagai pihak, mulai dari Polda Jabar, Mabes Polri, Polda NTT, hingga Polres Sikka.
"Kami pastikan proses hukum tetap berjalan beriringan. Korban bisa diselamatkan, dan penegakan hukum tetap lanjut," ucapnya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk satuan tugas khusus guna menangani 13 perempuan yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan dipekerjakan di sebuah tempat hiburan malam di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa, Jutek Bongso, menyampaikan bahwa pembentukan tim tersebut merupakan instruksi langsung dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, setelah kasus itu mencuat ke publik. Ia menuturkan, tim khusus ini dibentuk agar para korban memperoleh perlindungan secara maksimal serta dapat segera dipulangkan kembali ke Jawa Barat.
"Bapak gubernur menugaskan kami berkolaborasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) serta Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Jabar. Tim sudah kami bentuk untuk menangani kasus ini," ujar Jutek saat ditemui di Bandoengsche Melk Centrale 1928, Jalan Aceh, Kota Bandung, dikutip dari Kompas.com.
Dari total 13 korban yang tercatat, satu orang diketahui sudah tidak berada lagi di rumah penampungan. Sedangkan 12 lainnya dipastikan merupakan warga Jawa Barat.
Jutek menduga, kemungkinan masih ada korban lain asal Jawa Barat yang belum terdata dalam kasus serupa dan masih dalam proses penelusuran.
"Selain 13 warga Jabar ini, kami menduga ada warga Jabar lainnya. Ini masih kami telusuri," katanya.
Ia kembali menegaskan bahwa langkah yang ditempuh gubernur bukan untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung di NTT. Menurut Jutek, prioritas utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah menyelamatkan para korban yang hingga kini masih berada di tempat penampungan.
Ia menjelaskan, gubernur sangat memberi perhatian besar terhadap perlindungan perempuan dan anak. Gubernur tidak ingin para korban kembali mengalami penderitaan. Mereka telah menghadapi dugaan kekerasan seksual dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sehingga kondisi psikologis mereka mengalami trauma dan penurunan.
Bahkan, gubernur telah menghubungi para korban secara langsung untuk memberikan dukungan moral, yang disebut mampu membangkitkan kembali semangat mereka. Jutek juga mengungkapkan bahwa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, direncanakan akan datang langsung ke NTT untuk menjemput para korban, meski jadwal keberangkatan belum dipastikan.
"Membawa mereka pulang untuk menyelamatkan masa depan mereka dan menyelesaikan persoalan mereka," tutur Jutek.
Ia menambahkan, proses hukum terhadap 13 korban tersebut telah berjalan sekitar satu bulan di Polres Sikka. Namun, apabila harus menunggu hingga seluruh proses hukum selesai, waktu yang dibutuhkan dinilai cukup lama, sementara kondisi para korban memerlukan penanganan segera.
"Kalau menunggu selesai akan panjang (waktunya) jadi nasib mereka penghasilan mereka selama di penampungan, mungkin ada relawan membantu. Tapi mungkin mereka tulang punggung keluarga ini menjadi persoalan," katanya.
Jutek menegaskan, tim khusus memastikan bahwa pemulangan korban tidak akan menghambat proses hukum yang tengah berjalan di Polda NTT. Pihaknya pun telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi, mulai dari Polda Jabar, Mabes Polri, Polda NTT, hingga Polres Sikka.
"Kami pastikan proses hukum tetap berjalan beriringan. Korban bisa diselamatkan, dan penegakan hukum tetap lanjut," pungkasnya. (*)
Artikel Asli
