JAKARTA, DISWAY.ID -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) menjadi Palm Oill Mifluent (POME) pada periode 2022-2024.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penggeledahan dilakukan pada Kamis, 12 Februari sampai Sabtu, 14 Februari 2026.
"Di mana ada tindakan serangkaian penggeledahan di beberapa tempat. Di antaranya kurang lebih ada 11 lokasi di daerah Sumatera Utara (Medan) dan 5 lokasi di daerah Pekanbaru," ujarnya, Kamis, 19 Februari 2026.
Anang menjelaskan, penggeledahan itu dilakukan di beberapa tempat. Baik rumah kediaman, kantor dan juga beberapa pihak yang terafiliasi dengan tersangka.
BACA JUGA:Kejagung Tegaskan Hoaks! Tak Ada Temuan Uang Rp920 Miliar di Rumah Pejabat Pajak Saat Penggeledahan
BACA JUGA:11 Orang Tersangka Kasus Korupsi CPO, Kejagung Ancang-ancang Telusuri Aset!
"Dari penggeledahan ditemukan beberapa dokumen, alat bukti elektronik baik berupa laptop, CPU, handphone dan lainnya, juga aset-aset perusahaan lainnya serta dokumen terkait," jelasnya.
"Asetnya ada beberapa unit kendaraan yang kita temukan, ada mobil mewah dan mobil lainnya," sambung Anang.
Anang merinci, terdapat 1 unit Toyota Alphard, Toyota Corolla Hybrid, satu Avanza beserta BPKB-nya dan juga 3 unit kendaraan roda empat lainnya.
"Kurang lebih ada 6," urainya.
BACA JUGA:Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Kasus Korupsi CPO, Ini Daftarnya!
BACA JUGA:Kejagung Diminta Usut Dugaan Korupsi di Bea Cukai Jakarta
Sebelumnya diwartakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 11 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya tahun 2022-2024.
Belasan tersangka itu berasal dari pejabat Bea Cukai hingga pihak swasta. Misalnya: FJR selaku eks Direktur Tenis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai--yang sekarang menjabat sebagai Kepala Kantor DJBC Bali, NTB dan NTT.
Teruntuk tersangka dari pihak Kementerian, yakni LHB. Selaku Kasubdit Industri Perkebunan Non Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
- 1
- 2
- 3
- »
