Aset Lembaga Keuangan Pasar Modal sebesar Rp87.67 triliun atau 0,4 persen dan aset Dana Kelolaan sebesar Rp1.043 triliun atau 4,4 persen.
IDXChannel - Kinerja industri jasa keuangan (IJK) nasional sepanjang triwulan IV 2025 lalu tercatat tumbuh sebesar 7,92 persen secara tahunan (year on year/YoY). Porsi pertumbuhan tersebut terhitung melonjak, dan bahkan menjadi capaian tertinggi secara triwulanan sejak Juni 2021 lalu. Torehan ini turut memaksimalkan kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian nasional, yang juga terus meningkat.
"Hal ini tercermin dari rasio aset dan produk keuangan Indonesia yang telah mencapai 184 persen terhadap PDB, dengan didukung oleh meningkatnya partisipasi di pasar modal dan diversifikasi produk keuangan yang lebih luas," ujar Pejabat Sementara (PjS) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), Friderica Widyasari Dewi, dalam webinar Economic Outlook 2026, di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Menurut sosok yang akrab disapa Kiki ini, moncernya pertumbuhan sektor jasa keuangan tersebut, antara lain ditopang oleh subsektor Asuransi dan Dana Pensiun, serta Penunjang Keuangan, yang tumbuh positif pada 2025, setelah sebelumnya dalam dua tahun terakhir tumbuh negatif.
Sementara rasio aset dan produk keuangan terdiri dari Kapitalisasi Pasar dan Surat Utang Beredar mencapai Rp24.773 triliun, atau sebesar 104 persen, Aset Perbankan Rp13.889 triliun atau 58,3 persen, Aset Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) serta Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) sebesar Rp4,056 triliun atau 17 persen.
Sedangkan, Aset Lembaga Keuangan Pasar Modal sebesar Rp87.67 triliun atau 0,4 persen dan aset Dana Kelolaan sebesar Rp1.043 triliun atau 4,4 persen.
Kiki menjelaskan, ke depan OJK akan terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan tetap solid, antara lain dengan menetapkan tiga kebijakan prioritas, yaitu penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, pengembangan ekosistem keuangan yang semakin kontributif terhadap perekonomian, serta pendalaman pasar keuangan yang berkelanjutan, termasuk penguatan keuangan berkelanjutan.
Kiki pun optimistis tren positif kinerja sektor jasa keuangan di 2026 bisa berlanjut dengan mencermati berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi, serta kebijakan-kebijakan yang diambil.
Untuk 2026, OJK memperkirakan kredit perbankan diproyeksikan tumbuh sebesar 10 hingga 12 persen, didukung pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar tujuh hingga sembilan persen.
Aset program asuransi diperkirakan tumbuh sebesar lima hingga tujuh persen. Di lain pihak, Aset Program Dana Pensiun diperkirakan tumbuh 10 sampai 12 persen dan Aset Program Penjaminan diperkirakan tumbuh 14 -16 persen.
Untuk Piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan diproyeksikan tumbuh enam hingga delapan persen. Dan di pasar modal, penghimpunan dana ditargetkan mencapai Rp250 triliun.
Sementara, dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), Hery Gunardi, menyatakan bahwa industri jasa keuangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas, memperkuat transmisi kebijakan, serta mendukung sektor-sektor produktif.
"Dengan sinergi regulator dan pelaku industri, tata kelola yang kuat, manajemen risiko yang disiplin, serta komitmen terhadap transformasi, saya meyakini sistem keuangan Indonesia akan tetap resilient dan mampu tumbuh sehat di tengah tantangan global," ujar Hery.
Hery juga mengatakan bahwa industri perbankan berada pada posisi yang solid untuk menopang pertumbuhan kredit ke depan. Dari sisi likuiditas, pertumbuhan dana pihak ketiga kembali menguat hingga double digit sebesar 11,4 persen secara year on year (YoY). Rasio loan to deposit ratio terjaga di kisaran 84 persen, menunjukkan ruang ekspansi kredit yang masih memadai tanpa menimbulkan tekanan likuiditas yang berlebihan.
Permodalan juga tetap kuat dengan capital adequacy ratio di level sekitar 26 persen, jauh di atas ketentuan minimum regulator. Buffer modal yang tebal ini memberikan daya tahan terhadap risiko kualitas aset, sekaligus ruang untuk mendorong pertumbuhan kredit secara prudent dan berkelanjutan.
(taufan sukma)
