Jakarta, CNBC Indonesia - Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2025 menunjukkan defisit terparah dalam dua dekade terakhir, tepatnya sejak 2004. Berdasarkan data Bank Indonesia, NPI 2025 tercatat defisit US$7,8 miliar. Kondisi ini berbanding terbalik dengan surplus US$ 7,2 miliar pada 2024.
Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan bahwa defisit NPI tersebut menandakan kebutuhan devisa untuk membiayai ekonomi dan transaksi keuangan terlampau besar dibanding devisa masuk.
"Defisit NPI 2025 sebesar sekitar USD $7,8 miliar menandakan bahwa sepanjang tahun tersebut kebutuhan devisa untuk membiayai aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan lebih besar daripada pasokan devisa yang masuk," ujar Josua kepada CNBC Indonesia pada Jumat (20/2/2026).
Josua pun membeberkan ada dua dampak dari defisit NPI yang sangat lebar ke nilai tukar rupiah.
"Pertama, defisit NPI memperbesar risiko pelemahan rupiah karena permintaan valuta asing untuk impor, pembayaran pendapatan investasi, dan arus keluar modal cenderung lebih dominan dibanding pasokan dari ekspor, pariwisata, remitansi, serta arus masuk investasi," imbuhnya.
Sementara dampak kedua ketika tekanan rupiah meningkat, premi risiko dan biaya lindung nilai ikut naik, volatilitas pasar keuangan mudah membesar, dan ruang pelonggaran kebijakan moneter bisa menyempit karena bank sentral perlu menjaga stabilitas nilai tukar serta meredam inflasi impor.
Solusi memperbaiki NPI, menurut Josua, idealnya menargetkan dua sumber utama tekanan, yakni transaksi berjalan dan transaksi modal dan finansial, tanpa mengorbankan pertumbuhan secara berlebihan.
Pertama, dari sisi transaksi berjalan, fokusnya adalah memperkuat kualitas dan daya saing ekspor bernilai tambah, mempercepat perbaikan logistik dan kemudahan usaha agar ekspor manufaktur lebih tahan terhadap siklus harga komoditas, serta mendorong penerimaan devisa jasa melalui pemulihan pariwisata dan penguatan kapasitas jasa domestik yang selama ini banyak menyedot devisa.
Kemudian, Josua juga melihat dari sisi transaksi modal dan finansial, prioritasnya menggeser sumber pembiayaan eksternal ke arus masuk yang lebih stabil seperti investasi langsung, yang sangat bergantung pada kepastian kebijakan, tata kelola yang kredibel, dan kepercayaan investor.
"Ketika faktor-faktor ini membaik, kebutuhan mempertahankan stabilitas rupiah lewat kebijakan penyangga menjadi lebih ringan."
Josua juga mengatakan bahwa secara operasional, koordinasi pemerintah dan bank sentral juga perlu memastikan kebutuhan pembiayaan valas dikelola hati-hati, memperluas pendalaman pasar keuangan domestik, dan memperkuat budaya lindung nilai agar permintaan devisa tidak melonjak mendadak saat terjadi guncangan.
(haa/haa)
