Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan pembahasan aturan mengenai keterbukaan kepemilikan saham di atas 1% dan penyediaan data investor yang lebih granular, telah memasuki tahap final. Kebijakan ini menjadi bagian dari pembaruan proposal yang diajukan self-regulatory organization (SRO) kepada penyedia indeks global MSCI Inc. dan FTSE Russell.
Pelaksana tugas (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, selain dua hal itu, proses penyusunan aturan pencatatan saham terkait peningkatan batas minimum free float menjadi 15% juga telah menyelesaikan tahap rule making per 19 Februari.
“Selesai proses rule making saat ini sudah memasuki tahap berikutnya di internal bursa yang kemudian nanti terakhir akan kami ajukan ke OJK sehingga seluruhnya itu masih on schedule,” ujar Jeffrey dalam konferensi pers di gedung BEI Jakarta, Jumat (20/2).
Ia menambahkan, BEI tengah memfinalisasi metodologi dan standar operasional prosedur (SOP) untuk penyusunan shareholders concentration list atau daftar saham dengan kepemilikan yang terindikasi terkonsentrasi.
Menurut Jeffrey, daftar itu akan disusun oleh komite yang melibatkan lintas-divisi di BEI dan lintas-SRO atau Self Regulatory Organization guna memastikan prosesnya dilakukan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ide penerbitan shareholders concentration list pertama kali disampaikan Jeffrey usai pertemuan lanjutan dengan MSCI Inc yang digelar pada Rabu (11/2). Jeffrey mengatakan, kebijakan serupa telah diterapkan di Bursa Hong Kong.
Menurut dia, penerbitan daftar tersebut menjadi bagian dari upaya BEI untuk memperkuat keterbukaan informasi di pasar modal domestik. “Tentunya dengan implementasi ini akan lebih meningkatkan transparansi dan integritas pasar kita ke depannya,” kata Jeffrey dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (11/2).
Ia menuturkan, gagasan penerbitan shareholders concentration list muncul setelah SRO mencermati masukan dari MSCI sejak Oktober lalu. Sejak itu, SRO melakukan sejumlah studi dan kajian terhadap pengalaman bursa lain yang pernah menghadapi kondisi serupa.
“Kalau ditanya angka 1% itu merujuk ke mana? Ke India. Kemudian shareholders concentration list itu di Hong Kong. Kira-kira itu background-nya,” kata Jeffrey.
