JAKARTA, DISWAY.ID - Pernyataan tegas disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia terkait polemik kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai, upaya menolak atau bahkan menghapus program tersebut sama saja dengan menentang prinsip dasar hak asasi manusia.
BACA JUGA:Jawab Tantangan Sandwich Generation, Prudential Indonesia Perkuat Literasi Finansial Gen Z
BACA JUGA:Polda Metro Rotasi Sejumlah Pamen, Ada Kapolsek hingga Kasatreskrim
Pigai menjelaskan, program seperti makan bergizi gratis, pendidikan gratis, cek kesehatan gratis hingga pembangunan perumahan rakyat merupakan bagian dari kewajiban negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan.
“Negara wajib menjamin kebutuhan hidup masyarakat atas sandang, pangan, dan papan. Program makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, itu semua adalah hak asasi manusia,” kata Pigai saat ditemui di Kementerian HAM, Jumat 20 Februari 2026.
Menurut dia, kritik terhadap program pemerintah tetap diperbolehkan selama bertujuan untuk perbaikan kualitas layanan. Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak diarahkan pada upaya meniadakan program tersebut.
“Kalau kritik untuk perbaikan silakan, tapi kalau mau meniadakan, itu berarti menentang hak dasar masyarakat. Itu tidak bisa dibenarkan,” tegasnya.
BACA JUGA:Pemerintah Siap Impor BBM Kecuali Jenis Solar
Pigai juga menyinggung bahwa program MBG dan sejumlah kebijakan sosial lainnya merupakan bagian dari arus kebijakan global yang juga didorong oleh lembaga internasional seperti dan.
Menurutnya, pemberian makanan bergizi bagi anak-anak merupakan salah satu agenda internasional dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda.
“Program ini bukan sekadar kebijakan nasional, tapi sejalan dengan standar internasional untuk menjamin kesehatan dan pendidikan anak-anak,” ujarnya.
Pigai juga mengingatkan agar program-program sosial pemerintah tidak dikaitkan dengan kepentingan politik, termasuk Pemilu 2029. Menurutnya, narasi yang mengaitkan bantuan sosial dengan kepentingan elektoral justru merugikan masyarakat kecil yang menjadi penerima manfaat.
“Jangan mempolitisasi program yang tujuannya untuk orang kecil. Rakyat butuh makan, kesehatan, dan pendidikan. Itu hak mereka,” ujarnya.
BACA JUGA:Indonesia Ditunjuk Jadi Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Gaza, Kirim 8.000 Personel TNI
- 1
- 2
- »
