Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Pemerintah RI mengimpor 105.000 unit mobil untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menuai kritik dari Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel.
Dia menilai kebijakan tersebut melanggar Asta Cita yang menjadi pijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Gobel, para pembantu presiden semestinya menerjemahkan Asta Cita, konsep Prabowonomics, hingga pemikiran ekonomi Sumitro Djojohadikusumo, Sumitronomics, secara konsisten dalam kebijakan konkret.
“Kapan lagi kita bisa mewujudkan pemikiran yang nasionalistik dan sesuai konstitusi seperti yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah RI, melalui BUMN Agrinas Pangan Nusantara berencana mengimpor sekitar 105.000 mobil dari India untuk keperluan transportasi logistik KDMP. Mobil tersebut berjenis pikap dan truk dengan nilai pembelian bisa mencapai triliunan rupiah.
Gobel pun merujuk pada sejumlah poin Asta Cita, antara lain komitmen memperkokoh ideologi Pancasila, meningkatkan lapangan kerja berkualitas, serta melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Dia menilai hubungan antara industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja merupakan satu kesatuan.
Baca Juga
- Celios: Impor 105.000 Pikap India Bisa Rugikan Ekonomi Rp39 Triliun
- RI Mau Impor 105.000 Pikap India buat Kopdes, Mendag Buka Suara
- Kopdes Merah Putih Impor Pikap dari India, IKM Otomotif Hancur Lebur
Menurutnya, pengadaan kendaraan dalam skala besar menggunakan dana BUMN justru berisiko mengalihkan belanja negara ke industri luar negeri.
“Dari setiap produk yang kita beli berarti kita membeli jam kerja orang yang ada di balik produk tersebut. Kita sedang membiayai rakyat sendiri atau rakyat negara lain?” ujarnya.
Oleh karena itu, Gobel menegaskan bahwa fiskal dan BUMN harus menjadi instrumen pengungkit ekonomi dan industri nasional. Apalagi, jelasnya, ekonomi global sedang mengalami kelesuan.
Melalui kekuatan fiskal dan BUMN, katanya, seharusnya tercipta lapangan kerja dan penguatan daya beli masyarakat.
“Sesuai janji kampanye, pemerintah menjanjikan lapangan kerja yang banyak di tengah pengangguran yang besar. Nah, fiskal dan BUMN harus mendorong penciptaan lapangan kerja tersebut. Berapa tenaga kerja yang terserap dari pembelian mobil tersebut? Apalagi pengangguran terbesar adalah dari lulusan pendidikan vokasi.”
Dia juga mengutip data yang menunjukkan total penjualan berbagai jenis mobil pada 2025 mencapai 803.687 unit, dengan pemasaran jenis pikap sebesar 110.674 unit dan sekitar 25.000 unit untuk truk.
Angka penjualan tahun lalu tersebut turun sekitar 7,2% dibandingkan dengan angka penjualan 2024. Hal itu terjadi seiring penurunan daya beli masyarakat.
“Dengan bergeraknya industri otomotif maka akan banyak lulusan SMK yang akan terserap. Impor mobil di tengah situasi ini tentu sangat ironis dan kontradiktif, seperti lelucon yang tidak lucu,” katanya.
Ingatkan Pemikiran SumitronomicsMantan Menteri Perdagangan itu pun mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap pemikiran ekonomi-politik dari Sumitro Djojohadikusumo yang dikenal sebagai Sumitronomics.
Salah satu doktrin terpenting Sumitronomics, katanya, Sumitro tak percaya bahwa pasar akan menciptakan pembangunan. Untuk itu, dia menegaskan negara harus mengarahkan investasi dan melindungi industri dalam negeri.
Apalagi menurut Sumitro, ungkap Gobel, kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan ekonomi adalah semu.
“Dalam konteks ini, fiskal merupakan alat industrialisasi dan BUMN menjadi agen transformasi ekonomi nasional, bahkan industri nasional harus mendapatkan proteksi,” tegasnya.
Dia juga menyinggung kondisi industri otomotif nasional yang telah mampu membuat produk otomotif dengan baik. Meski masih didominasi oleh merek di negara lain, dia mengatakan kandungan dalam negeri sektor otomotif Tanah Air terus ditingkatkan dan juga telah dikerjakan oleh tenaga-tenaga kerja Indonesia.
“Yang harus diingat adalah, dalam prinsip pohon industri, dari satu industri besar ada banyak UMKM yang menjadi penyokongnya. Nah, industri otomotif di Indonesia telah memiliki jaringan after sales services yang baik di seluruh Indonesia. Ini yang menjadi jaminan layanan purna jualnya,” katanya.
Selain itu, kata Gobel, PT Pindad juga telah mampu memproduksi mobil sendiri. “Pengadaan mobil untuk KDMP ini mestinya menjadi momentum bagi Pindad untuk membuktikan kemampuannya,” katanya.
Terakhir, Gobel juga mengingatkan bahwa, program KDMP yang digagas Presiden Prabowo itu sangat bagus. Oleh karena itu, dia menegaskan agar program itu jangan sampai dijadikan sekadar ‘proyek’.
“KDMP itu program, bukan proyek. Jadi harus dijalankan sesuai visi-misi Bapak Presiden. Kita harus sama-sama menjaga visi-misi Presiden,” katanya.
