Jakarta, CNBC Indonesia - Gerakan Islam Palestina Hamas menegaskan pembahasan mengenai masa depan Jalur Gaza hanya dapat dimulai jika Israel menghentikan sepenuhnya apa yang disebut sebagai "agresi". Hamas juga menuntut pencabutan blokade terhadap wilayah tersebut sebagai syarat utama dimulainya proses politik.
"Setiap proses politik atau kesepakatan apa pun terkait Jalur Gaza dan masa depan rakyat Palestina kami harus dimulai dengan penghentian total agresi, pencabutan blokade, serta jaminan atas hak-hak nasional sah rakyat kami, terutama hak atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri," demikian pernyataan resmi Hamas yang dirilis Kamis, seperti dikutip AFP.
Pernyataan itu disampaikan setelah Board of Peace (BoP/Dewan Perdamaian) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menggelar pertemuan perdananya di Washington. Dalam forum tersebut, sejumlah negara menyatakan komitmen untuk mendukung rekonstruksi Gaza, lebih dari empat bulan setelah tercapainya gencatan senjata yang rapuh antara Hamas dan Israel.
Meski demikian, pemerintah Israel menegaskan bahwa pembangunan kembali Gaza tidak dapat dilakukan sebelum Hamas melucuti senjata. PM Benjamin Netanyahu menyatakan rekonstruksi harus disertai dengan demiliterisasi wilayah tersebut.
"Kami sepakat dengan sekutu kami, Amerika Serikat, bahwa tidak akan ada rekonstruksi Gaza sebelum Gaza didemiliterisasi," kata Netanyahu yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Gideon Saar.
Dalam kesempatan yang sama, Trump mengatakan beberapa negara, terutama dari kawasan Teluk, telah menjanjikan dana lebih dari US$7 miliar (sekitar Rp118 triliun) untuk rekonstruksi Gaza. Selain dukungan pendanaan, rencana tersebut juga mencakup pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional.
Trump juga menyatakan lima negara telah berkomitmen menyediakan personel militer, termasuk Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. Kepala unit AS, Mayor Jenderal Jasper Jeffers, menyebut Indonesia akan mengambil peran sebagai wakil komandan pasukan tersebut.
Rencana besar AS untuk Gaza ini sebelumnya telah mendapatkan dukungan Dewan Keamanan PBB pada November lalu. Meskipun implementasinya masih menghadapi perbedaan tajam pandangan antara para pihak yang bertikai.
(sef/sef)
