Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, menegaskan bahwa rencana pemerintah mengimpor 105 ribu unit mobil untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bertentangan dengan Asta Cita, program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Para pembantu presiden harus menerjemahkan dan menjalankan dengan benar cita-cita Bapak Presiden, yaitu Asta Cita, konsep Prabowonomics, dan Sumitronomics. Kapan lagi kita bisa mewujudkan pemikiran yang nasionalistik dan sesuai konstitusi seperti yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto," ujar Gobel dalam pernyataannya pada Jumat, 20 Februari 2026.
Sebelumnya, pemerintah melalui BUMN Agrinas Pangan Nusantara berencana mengimpor sekitar 105 ribu unit kendaraan niaga dari India, terdiri dari mobil pick up dan truk, untuk kebutuhan transportasi logistik KDMP. Nilai pengadaan kendaraan tersebut diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Berdasarkan data, total penjualan berbagai jenis mobil pada 2025 mencapai 803.687 unit, dengan rincian pick up sebanyak 110.674 unit dan truk sedang sekitar 25 ribu unit. Angka penjualan tersebut mengalami penurunan 7,2 persen dibandingkan 2024, seiring melemahnya daya beli masyarakat.
Rachmat Gobel mengingatkan bahwa instrumen fiskal dan BUMN seharusnya menjadi pengungkit ekonomi dan industri nasional, terutama di tengah perlambatan ekonomi global. Menurutnya, kekuatan fiskal dan BUMN dapat menciptakan lapangan kerja serta memperkuat daya beli masyarakat.
"Pemerintah berjanji dalam kampanye untuk membuka banyak lapangan kerja di tengah tingginya angka pengangguran. Fiskal dan BUMN harus mendorong hal tersebut. Berapa tenaga kerja yang terserap dari pembelian mobil impor ini? Apalagi pengangguran terbesar adalah lulusan pendidikan vokasi. Jika industri otomotif bergerak, akan banyak lulusan SMK yang terserap. Impor mobil di tengah situasi ini sangat ironis dan kontradiktif, seperti lelucon yang tidak lucu," tegasnya.
Lebih lanjut, Gobel menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai rujukan program kerjanya. Pada Asta Cita pertama disebutkan, "Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia."
Ia mengingatkan bahwa ideologi Pancasila tidak hanya mencakup aspek politik dan filosofis, tetapi juga harus diterjemahkan ke dalam sistem ekonomi. Menurutnya, politik dan ekonomi merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga di Indonesia dikenal konsep Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Konstitusi.
Sementara Asta Cita ketiga berbunyi, "Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur." Adapun Asta Cita kelima menyebutkan, "Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri."
Gobel menilai Asta Cita ketiga dan kelima saling terkait erat, yaitu hubungan antara lapangan kerja dan industrialisasi.
"Rencana impor mobil besar-besaran dengan menggunakan dana BUMN ini sama sekali tidak mendukung Asta Cita, bahkan melanggarnya. Kebijakan ini menghamburkan dana negara untuk membiayai tenaga kerja asing dan industri negara lain. Setiap produk yang kita beli berarti kita membeli jam kerja orang di balik produk tersebut. Di sinilah makna sesungguhnya dari kedaulatan ekonomi. Apakah kita sedang membiayai rakyat sendiri atau justru memberi jajan ke rakyat negara lain?" ujarnya.
Oleh karena itu, Gobel menekankan pentingnya memahami pemikiran ekonomi-politik Sumitro Djojohadikusumo yang dikenal sebagai Sumitronomics. Salah satu doktrin terpenting dalam Sumitronomics adalah ketidakpercayaan Sumitro bahwa pasar akan menciptakan pembangunan secara otomatis. Karena itu, negara harus mengarahkan investasi dan melindungi industri dalam negeri. Menurut Sumitro, kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan ekonomi adalah semu.
"Dalam konteks ini, fiskal merupakan alat industrialisasi dan BUMN menjadi agen transformasi ekonomi nasional. Bahkan industri nasional harus mendapatkan proteksi," kata Gobel.
Dalam sektor otomotif, Gobel menilai industri dalam negeri telah mampu memproduksi kendaraan dengan kualitas baik. Meskipun industri otomotif Indonesia masih merupakan bagian dari jaringan industri pemilik merek global, kandungan lokal terus ditingkatkan dan dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia.
"Yang harus diingat adalah prinsip pohon industri. Dari satu industri besar, banyak UMKM yang menjadi penyokongnya. Industri otomotif di Indonesia telah memiliki jaringan layanan purna jual yang baik di seluruh Indonesia, sehingga menjamin ketersediaan after sales services," jelasnya.
Selain itu, Gobel menyebut PT Pindad telah mampu memproduksi mobil sendiri. "Pengadaan mobil untuk KDMP seharusnya menjadi momentum bagi Pindad untuk membuktikan kemampuannya," imbuhnya.
Gobel juga mengingatkan agar program Presiden Prabowo yang sangat baik tentang KDMP ini tidak dijadikan proyek.
Baca Juga: Komisi VII DPR Soroti Kontrak Rp24,66 Triliun Pengadaan 105.000 Kendaraan Koperasi Merah Putih
"KDMP adalah program, bukan proyek. Jadi harus dijalankan sesuai visi-misi Bapak Presiden. Kita harus bersama-sama menjaga visi-misi Presiden," pungkasnya.
