Penulis: Alfin
TVRINews, Jakarta
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ilham Permana, menilai pengadaan 105.000 kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) perlu dihitung dari sisi dampak industri jangka panjang, bukan hanya harga pembelian.
Pengadaan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dengan melibatkan dua produsen otomotif asal India, yakni Mahindra & Mahindra dan Tata Motors. Ilham menyampaikan pandangan tersebut menanggapi penjelasan Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, yang menyebut impor dipilih karena produksi lokal dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan serta untuk memperoleh harga lebih kompetitif.
Menurut Ilham, dalam belanja negara, parameter kebijakan tidak dapat dibatasi pada harga unit kendaraan semata.
“Dalam pengadaan publik, yang harus dihitung bukan sekadar harga beli, tetapi total dampak ekonomi yang ditimbulkan. Kita berbicara tentang Rp 24,66 triliun uang negara. Itu bukan angka kecil,” ujar Ilham di Jakarta, Jumat, 20 Februari 2026.
Ia menilai klaim produksi nasional sekitar 70.000 unit per tahun perlu ditelaah lebih menyeluruh. Industri otomotif dalam negeri, merujuk siaran pers Menteri Perindustrian di sejumlah media, memiliki kapasitas produksi jauh lebih besar dibanding realisasi tahunan. Selisih antara kapasitas dan realisasi menunjukkan ruang utilisasi yang dapat dioptimalkan melalui belanja pemerintah.
“Kalau ada idle capacity, seharusnya pengadaan pemerintah menjadi instrumen untuk mengisinya. Belanja negara dalam jumlah besar idealnya berfungsi sebagai penopang stabilitas industri domestik,” katanya.
Ilham juga menyoroti argumentasi harga yang disebut lebih murah dibanding kompetitor. Ia menegaskan prinsip pengadaan publik bukan mencari harga terendah, melainkan memastikan nilai manfaat jangka panjang atau value for money.
Menurut dia, harga lebih rendah belum tentu mencerminkan biaya keseluruhan yang efisien bila tidak memperhitungkan biaya perawatan, ketersediaan suku cadang, jaringan layanan purnajual, serta nilai ekonomis kendaraan dalam jangka panjang.
“Dalam kebijakan fiskal, kita harus melihat total cost of ownership. Jangan sampai murah di awal, tetapi mahal dalam operasional,” ujarnya.
Ia mengingatkan kebijakan pengadaan pemerintah telah diatur dalam kerangka penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Aturan tersebut menempatkan belanja negara sebagai instrumen penguatan struktur industri nasional.
Ilham menegaskan dukungan terhadap program Koperasi Merah Putih sebagai bagian penguatan ekonomi desa dan pemangkasan rantai distribusi pangan. Namun, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kendaraan yang disalurkan, melainkan juga dampaknya terhadap perekonomian nasional.
“Kita tentu ingin distribusi pangan lebih efisien dan petani lebih sejahtera. Tetapi pada saat yang sama, kita juga harus memastikan bahwa kebijakan ini memberi efek pengganda bagi industri nasional, tenaga kerja, dan rantai pasok domestik,” katanya.
Ia menambahkan arah kebijakan tersebut selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan basis produksi dalam negeri.
Sebagai anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi perindustrian, Ilham menyatakan akan terus mencermati pelaksanaan pengadaan agar sejalan dengan tujuan pembangunan industri nasional.
“Belanja negara bukan sekadar transaksi ekonomi. Ia adalah instrumen kebijakan. Karena itu, dampaknya harus kita maksimalkan untuk kepentingan nasional,” ujar Ilham.
Editor: Redaktur TVRINews
