Sejumlah presiden yang pernah memimpin Indonesia tidak berhenti mengabdi bagi negara meskipun masa jabatannya berakhir. Dari luar lingkar kekuasaan, para tokoh bangsa tersebut melanjutkan pengabdian pada ranah gagasan dengan mendirikan lembaga pemikir atau think tank. Sebuah upaya mewariskan pemikiran dalam rupa kajian terkait isu-isu strategis yang relevan dengan persoalan bangsa.
Sebuah miniatur pesawat berwarna putih biru terpajang di salah satu sudut ruangan The Habibie Center, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Tetuko—nama kecil tokoh pewayangan Gatotkaca—begitulah Presiden ke-2 RI Soeharto menamainya.
Nama itu disematkan untuk pesawat karya anak bangsa bernomor seri CN-235 yang diproduksi PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN), yang ketika itu dipimpin BJ Habibie selaku Menteri Riset dan Teknologi.
Karya di dunia dirgantara itu baru secuil warisan Habibie yang kemudian menggantikan Soeharto menjadi Presiden ke-3 RI. Kesan apik kembali Habibie tinggalkan selama menjabat Kepala Negara. Keberadaannya sebagai pucuk pemimpin negeri menggoreskan warna pemerintahan yang lebih demokratis.
Bukti demokratisasi terlihat dari kebijakan terobosan Habibie, seperti penghapusan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) yang membuka kebebasan pers, dan pembebasan tahanan politik. Pun halnya pengesahan paket UU Politik yang kemudian menghadirkan pemilu demokratis dengan kemunculan banyak partai, membatasi masa jabatan presiden, mendorong terjadinya otonomi daerah, hingga memulai pemisahan TNI dan Polri dari kerangka dwifungsi ABRI.
Dengan mendirikan think tank, hal itu menunjukkan bahwa dia (presiden yang pernah memimpin) tidak lagi menempatkan dirinya sebagai politisi yang partisan, tetapi sebagai seorang negarawan.
Semua itu dilakukan Habibie dalam masa jabatan yang hanya berlangsung satu tahun lima bulan, atau sekitar 500 hari saja. Dinamika politik yang terjadi waktu itu mengharuskannya lengser dari kursi kepresidenan. Alih-alih mengutak-atik cara untuk memperpanjang kekuasaan, Habibie memilih tunduk pada konstitusi dan mencari jalur pengabdian lain.
”Kebetulan Bapak (Habibie) dekat dengan Presiden (ke-39 Amerika Serikat) Jimmy Carter. Keduanya sering bertemu, entah di Indonesia atau Amerika Serikat. Sekali waktu, setelah bapak lengser, mereka sempat berbincang dan diusulkan membuat lembaga nonprofit yang masih bergerak ke isu-isu strategis seperti Carter Center,” kata Ketua Dewan Pembina The Habibie Center (THC) Ilham Akbar Habibie saat diwawancarai di kantornya, The Habibie Center, Jakarta.
Berangkat dari usulan itu, Habibie dan keluarganya mendirikan The Habibie Center pada 10 November 1999. Semua anggota keluarga terlibat dalam pendirian lembaga itu, termasuk sang istri, Hasri Ainun Besari, dan dua putranya, yakni Ilham dan Kemal Thariq Habibie. Ilham dan Kemal sampai sekarang masih berada dalam jajaran struktur dewan pembina organisasi nonprofit tersebut.
”Karena ada keinginan untuk melanjutkan apa yang menjadi semangat atau kontribusi Bapak kepada negara bangsa ini, selain dari teknologi memang demokratisasi. Namun, masa jabatan Bapak hanya 512 hari dengan banyak alasan yang melatarinya. Lalu, lembaga ini menjadi wahana untuk melanjutkan itu,” kata Ilham.
Ilham menceritakan, tujuan berdirinya lembaga itu kemudian diterjemahkan menjadi sebuah visi, yakni Demokrasi Harus Berlanjut. Ini sejalan dengan upaya demokratisasi yang dilakukan Habibie semasa kepemimpinannya. Sejumlah kebijakan yang dikeluarkannya merupakan fondasi awal negara ini memasuki era demokrasi.
Untuk itu, lanjut Ilham, demokrasi sekaligus diposisikan sebagai nilai utama guna mengkaji berbagai isu strategis yang menjadi perhatian lembaga. Sejumlah bidang kajian itu, antara lain, demokrasi dan hak asasi manusia; demokrasi, ekonomi, dan ekologi; serta demokrasi, sains, teknologi, dan inovasi.
”Sempat banyak orang salah mengerti semasa awal lembaga ini berdiri. The Habibie Center dikira fokus saja pada pengembangan teknologi, padahal tidak seperti itu. Di sini lebih menekankan demokrasi. Adanya inovasi yang baik juga memerlukan demokrasi, bukan?” kata Ilham.
Semasa awal didirikan, perjuangan Ilham dan keluarganya memperoleh kepercayaan publik cukup berat. Sebagian kalangan menduga, tujuan pendirian lembaga itu demi kepentingan politik Habibie. Pasalnya, masa jabatan yang diembannya terbilang pendek. Dalam perjalanannya, dugaan-dugaan itu terbantahkan dengan sendirinya.
”Setelah 25 tahun lebih kami bekerja, memang akhirnya Habibie Center selalu dilihat sebagai think tank, NGO, atau yayasan profesional yang tidak partisan. Kami benar-benar sejati mendukung demokratisasi negara kita dari segala aspek. Itu hal yang selalu kami perjuangkan karena tidak jatuh dari langit,” kata Ilham.
Terkait hasil kerja lembaga, jelas Ilham, wujudnya bermacam-macam, terentang dari kajian kebijakan, konferensi, seminar, hingga diskusi publik. Di sisi lain, upaya mewariskan pemikiran Habibie turut ditempuh dengan menulis buku. Sedikitnya 64 judul buku yang menceritakan sosok Habibie telah diterbitkan.
Dari sederet agenda, salah satu yang rutin dihelat adalah Habibie Democracy Forum. Sejak 2023, ajang itu menjadi wadah yang mempertemukan berbagai kalangan untuk membahas situasi demokrasi terkini.
Isu itu kian relevan mengingat tren kemunduran demokrasi tengah dialami banyak negara di seluruh belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Menariknya, demokrasi tidak melulu dilihat dari kacamata politik, tetapi juga sektor lainnya, seperti teknologi, digital, dan ekologi.
”Tujuan besarnya adalah apa yang kita sudah miliki harus kita perbaiki. Maksud saya, kualitas demokrasi dari negara kita, sehingga kita bisa mencapai tujuan kita menjadi negara yang maju pada tahun 2045,” kata Ilham soal harapan ke depan mengenai lembaga The Habibie Center.
Jejak Habibie dijalani pula oleh sejumlah presiden penerusnya. Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri termasuk salah seorang di antaranya. Pada 2009, setelah lengser dari kursi kepala negara, ia mendirikan Megawati Institute. Lembaga itu didirikan untuk mengkaji kebijakan-kebijakan negara. Hal ini sejalan dengan posisi politik Megawati yang tak lagi berkuasa.
Selama 2014-2024, kajian kebijakan sempat tidak terlalu aktif dijalankan Megawati Institute. Pasalnya, sejumlah anggota lembaga itu ditarik mengisi jabatan-jabatan pemerintahan, yang dipimpin Presiden ke-7 Joko Widodo, yang kala itu masih berstatus kader PDI Perjuangan. Untuk itu, sumbangsih pemikiran disalurkan secara langsung.
Kendati demikian, beberapa tahun terakhir, Megawati Institute menggeser fokusnya ke ranah pendidikan dengan membuat program bernama Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa. Sejalan dengan namanya, program itu mengajak pesertanya untuk menyelami pemikiran para tokoh bangsa.
”Kenapa ini penting? Mungkin kita fasih tentang teori demokrasi hingga teori ekonomi dari tempat-tempat lain, tetapi untuk memahami bagaimana sistem negara ini bekerja, itu ada banyak akarnya. Hal itu harus ditelusuri ke pemikiran-pemikiran yang ada di Indonesia,” kata Direktur Eksekutif Megawati Institute Hilmar Farid.
Dengan pergantian rezim pemerintahan, Hilmar diminta Megawati untuk merevitalisasi fungsi lembaga sebagai badan kajian kebijakan. Namun, sasarannya bukan pemerintah pusat. Secara khusus, ia diminta menyusun kajian kebijakan bagi pemerintahan daerah yang jabatannya banyak diemban kader-kader dari PDI-P.
Saat ini, jelas Hilmar, isu krusial yang sedang menjadi perhatian lembaganya ialah mengenai lingkungan dan ekologi. Urgensinya semakin nyata terbukti dari sejumlah bencana alam akibat kerusakan lingkungan yang terjadi beberapa waktu belakangan. Sebagai pemangku kepentingan tingkat dasar, pemerintah daerah bisa diadvokasi guna menyusun kebijakan yang berpihak kepada lingkungan, sekaligus memberikan keadilan sosial.
”Ini menjadi semacam tanggung jawab moral bagi beliau (Megawati). Terlebih lagi, beliau itu punya pengaruh politik, punya partai pemenang pemilu, dan pernah menjadi presiden. Buat beliau, mungkin merasa harus melakukan sesuatu, bagaimana Megawati Institute bisa berkontribusi pada gagasan pembangunan,” sebut Hilmar.
Sosok lain yang juga mendirikan lembaga pemikir serupa ialah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. The Yudhoyono Institute begitu ia menamai lembaga pemikir yang didirikannya pada 2017 itu. Lewat lembaganya itu, Yudhoyono ingin melanjutkan kontribusinya bagi bangsa dengan mewariskan pemikiran dan pengalamannya memimpin Indonesia selama dua periode, 2004-2014, untuk generasi penerus.
Direktur The Yudhoyono Institute Mira Permatasari menjelaskan, saripati pemikiran Yudhoyono terbagi dalam tiga hal, yaitu liberty (kebebasan), prosperity (kemakmuran), dan security (keamanan). Ketiganya saling berkelindan dan melengkapi satu sama lain demi mengantarkan negeri ini pada kejayaannya. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang diadakan lembaga itu selalu berpatokan pada nilai-nilai tersebut.
Beberapa kegiatan yang dimaksud antara lain kuliah umum, diskusi publik, hingga dialog rakyat. Dari sederet agenda, kuliah umum termasuk yang paling sering dihelat. Bahkan, sedikitnya ada 20 provinsi yang pernah didatangi Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga putra sulung Yudhoyono, untuk memberikan kuliah umum di berbagai kampus. Bukan hanya Agus, sesekali pidato kunci juga diberikan langsung oleh Yudhoyono dalam acara-acara itu.
”Lembaga ini diharapkan bisa berkontribusi kepada Indonesia (dalam) mencetak kader-kader pemimpin bangsa. Anak-anak muda yang paham apa yang terjadi di dunia ini, supaya Indonesia bisa bertahan dalam berbagai tantangan global,” papar Mira mengenai dibidiknya anak muda sebagai sasaran kegiatan.
Mira memaparkan, The Yudhoyono Institute merajut jalinan kerja sama dengan lembaga-lembaga dari luar negeri. Pada 2022, lembaga ini mengadakan dialog kebijakan bersama Club de Madrid, organisasi internasional yang beranggotakan mantan kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara demokratis, di Berlin, Jerman. Dalam ajang itu, Yudhoyono mengusulkan gagasan agar para pemimpin dunia menurunkan ego dan saling bekerja sama guna mengatasi ancaman krisis global.
Selain itu, The Yudhoyono Institute juga bekerja sama dengan universitas mancanegara, seperti Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universitas Stanford di AS. Agenda yang digelar berupa diskusi terarah mengenai tema ekonomi, kesejahteraan, hingga geopolitik. Dalam ajang itu, Yudhoyono dan Agus juga pernah diminta memberikan pidato atau pandangannya mengenai isu yang diusung.
Dalam jangka panjang, ungkap Mira, The Yudhoyono Institute ingin mendirikan lembaga pendidikan formal sebagai bentuk keterlibatan langsung mencetak generasi penerus yang siap menghadapi tantangan masa depan. Sembari mewujudkan cita-cita itu, lembaga akan konsisten memasuki lingkungan kampus dengan menggelar kuliah umum hingga seminar guna menjangkau lebih banyak anak-anak muda.
”Kami ingin mempersiapkan anak-anak muda supaya bangsa ini menjadi unggul. Tantangan masa depan akan semakin kompleks. Jadi, kita tidak bisa berpangku tangan, apalagi kita akan menghadapi bonus demografi (menuju) 2045. Jangan sampai ini hanya menjadi angan-angan,” kata Mira.
Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga mempunyai lembaga pemikir serupa bernama Wahid Institute, yang kini lebih dikenal dengan nama Wahid Foundation. Merujuk laman Wahid Foundation, visi lembaga itu adalah terwujudnya cita-cita intelektual Gus Dur untuk membangun kehidupan bangsa Indonesia yang sejahtera dan umat manusia yang berkeadilan sosial dengan menjunjung tinggi pluralisme, multikulturalisme, demokrasi, dan HAM yang diinspirasi nilai-nilai Islam.
Wahid Foundation mengusung misi mengembangkan, merawat, dan menyebarluaskan nilai-nilai Islam yang damai dan toleran. Berikutnya, mengembangkan dialog antara budaya lokal dan internasional untuk memperluas harmoni Islam dengan berbagai kebudayaan.
Misi selanjutnya adalah mendorong beragam inisiatif untuk memperkuat masyarakat sipil dan tata kelola pemerintah yang baik di Indonesia dalam penguatan demokrasi. Selain itu juga mempromosikan partisipasi aktif dari beragam kelompok agama dalam membangun dialog kebudayaan dan dialog perdamaian.
Lembaga yang didirikan pada 7 September 2004 ini pun memiliki misi mengembangkan inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Dihubungi terpisah, peneliti senior dari Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli menyebut, fenomena pembentukan lembaga think tank oleh mantan kepala negara terjadi hampir di seluruh dunia. Menurut Lili, jalan itu semestinya ditempuh para mantan presiden agar tak melulu sibuk berpolitik praktis.
Gagasan dan pemikiran para mantan presiden dapat dijaga agar tidak hilang. Lembaga-lembaga pemikir itu lahir untuk merawat ide besar dan visi mereka dalam bentuk berbagai kajian kebijakan yang bisa membantu perjalanan bangsa mengarungi zaman. Ini membuat mereka terus bisa berkontribusi bagi negerinya kendati tidak lagi berada dalam lingkar kekuasaan.
”Dengan mendirikan think tank, itu menunjukkan bahwa dia (presiden yang pernah memimpin) tidak lagi menempatkan dirinya sebagai politisi yang partisan, tetapi sebagai seorang negarawan. Mereka tampil sebagai sosok intelektual, simbol moral, dan tokoh informal yang memberikan pandangan-pandangan strategis bagi bangsa dan negara,” kata Lili.
Pada akhirnya, kekuasaan memang harus dibatasi. Namun, bakti seorang anak bangsa tidak akan pernah berakhir. Lebih-lebih bagi seseorang yang pernah menjabat sebagai pucuk pemimpin negeri. Sumbangsih pemikiran dan pengalaman semasa memimpin akan selalu berguna mengantarkan bangsa ini menuju kemajuan.
