JAKARTA, KOMPAS.com – Tepat satu tahun memimpin Ibu Kota, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno menyampaikan evaluasi atas kinerja pemerintahan mereka.
Dalam refleksi setahun kepemimpinan, keduanya mengakui masih ada sejumlah persoalan yang belum sepenuhnya tertangani.
Dalam acara "Satu Tahun Membangun Jakarta Dari Bawah" di Taman Bendera Pusaka, Jumat (20/2/2026), Rano menyoroti tiga isu klasik yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemprov DKI Jakarta, yakni banjir, kemacetan, dan kemiskinan.
"Kita sangat sadar, tiga masalah besar yang ada di Jakarta, pertama adalah banjir, kedua adalah kemacetan, ketiga adalah kemiskinan," ujar Rano, Jumat.
Baca juga: Setahun Pimpin Jakarta, Pramono–Rano Akui 3 Masalah Besar Belum Tuntas
Quick win hampir tuntasPada tahun pertama, Pemprov DKI lebih memusatkan perhatian pada program percepatan atau quick win. Dari 40 program yang dicanangkan, Rano menyebut mayoritas telah direalisasikan.
"Kita baru mengerjakan yang kita bilang Quick Win Program. Dari 40 program, alhamdulillah mungkin 97 persen selesai," ucap Rano.
Meski demikian, ia mengakui capaian tersebut belum sepenuhnya terasa di masyarakat. Ia menekankan bahwa tahun 2025 difokuskan sebagai tahap percepatan program prioritas.
Pada 2026, Pemprov memasuki fase krusial karena mulai mengeksekusi agenda pembangunan secara menyeluruh lewat skema perencanaan APBD.
"Tahun 2026 ini, ini adalah APBD kami. Di sinilah kami baru menyusun program," kata dia.
Ia juga menambahkan bahwa masih ada persoalan yang belum terselesaikan karena membutuhkan waktu panjang dan langkah strategis yang tidak bisa dilakukan secara instan.
"Hanya ada tiga poin yang belum sempat selesai karena memang memerlukan waktu yang cukup panjang," ujar Rano.
Baca juga: Pramono-Rano Klaim Realisasi Quick Win, Sisakan PR Banjir, Macet, dan Kemiskinan
Banjir dan kemacetan jadi fokusDalam upaya menekan risiko banjir, Pemprov DKI mulai menjalankan normalisasi dengan pembebasan lahan di sejumlah titik bantaran Sungai Ciliwung.
Pemerintah meminta partisipasi warga agar program tersebut dapat berjalan efektif.
"Saya berharap masyarakat Ciliwung yang terkena, kita bisa bekerja sama. Artinya kalau kita enggak bisa kerja sama, sulit bagi kita untuk bisa menyelesaikan masalah banjir di Jakarta," kata dia.
Sementara untuk mengurai kemacetan, Pemprov DKI berencana memperkuat transportasi publik dengan penambahan armada dan jalur, serta memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah sekitar melalui layanan Transjabodetabek.
