Jakarta, VIVA – Pemerintah Kabupaten Brebes mencatat percepatan pembangunan infrastruktur dan perluasan layanan kesehatan, serta perlindugan sosial yang menjangkau ratusan ribu warga selama 1 tahun masa kepemimpinan Bupati Paramitha Widya Kusuma berjalan.
Di sektor konektivitas, pemerintah daerah meningkatkan dan memperbaiki 287 ruas jalan kabupaten sepanjang 117,77 kilometer serta memperbaiki 65 jembatan.
Kemudian, upaya pengendalian banjir juga diperkuat melalui perbaikan 99,8 km drainase, normalisasi dan pembangunan 721,49 km saluran pembuang dan tanggul, serta rehabilitasi 53,73 km tanggul bantaran sungai di wilayah rawan genangan.
Selain itu, akses layanan dasar turut diperluas. Sebanyak 1.742 sambungan rumah tangga air bersih terbangun dan jaringan layanan bertambah sekitar 54 km. Di sektor pertanian, pemeliharaan 2.541 hektare daerah irigasi dilakukan guna menjaga produktivitas dan ketahanan pangan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes, Eko Warsito menjelaskan fokus pemerintah daerah adalah memastikan pelayanan dasar benar-benar dirasakan masyarakat.
“Infrastruktur diperbaiki, layanan kesehatan diperluas, dan perlindungan sosial diperkuat. Ini menjadi pijakan untuk mempercepat kesejahteraan warga Brebes,” kata Eko melalui keterangannya pada Jumat, 20 Februari 2026.
Pada bidang kesehatan, kata dia, layanan ibu dan anak menjangkau puluhan ribu penerima manfaat, termasuk 20.298 ibu hamil, 21.944 ibu bersalin, serta pemantauan 113.759 balita sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting.
Kemudian program Nakes Door to Door melayani lebih dari 204 ribu warga, menghadirkan layanan kesehatan langsung ke rumah. Selain itu, 89.929 warga memperoleh perlindungan melalui program Jamkesda.
Selanjutnya, Eko mengatakan Pemerintah Kabupaten Brebes juga memperkuat pelayanan publik melalui administrasi kependudukan. Sepanjang tahun pertama, 773.798 warga terbantu melalui berbagai layanan dokumen kependudukan.
“Pelayanan ini dinilai penting untuk memastikan warga memiliki identitas hukum yang sah sebagai syarat akses pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan layanan publik lainnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, kata dia, program perlindungan sosial daerah menjangkau 3.958 warga, sementara 2.000 keluarga graduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) menandai peningkatan kemandirian ekonomi.
“Pemerintah daerah juga menyalurkan insentif kepada sekitar 21.000 pegiat keagamaan, termasuk guru ngaji dan pengasuh pesantren, sebagai bagian dari penguatan ketahanan sosial masyarakat,” jelas dia.
Selain itu, Eko mengatakan permukiman layak huni dan lingkungan sehat ada sebanyak 1.375 rumah tidak layak huni direnovasi melalui program bedah rumah. Program jambanisasi menjangkau 1.581 rumah tangga, sementara peningkatan jalan lingkungan sepanjang 32,17 km dan pemasangan 827 titik penerangan jalan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
